PENGUMUMAN TENTANG PENERIMAAN PENYULUH PERIKANAN TENAGA KONTRAK (PPTK) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN TAHUN 2010

02/02/2010 – Kategori : Info Lulusan dan Lowongan Kerja

PENGUMUMAN
Nomor :B. /BPSDMKP.04/TU.210/I/2010

TENTANG
PENERIMAAN PENYULUH PERIKANAN TENAGA KONTRAK (PPTK)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN
TAHUN 2010

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Menjadikan Indonesia Sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun 2015, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efisien dan berkesinambungan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya manusia yang handal dan professional merupakan modal dasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Mencermati visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjabarkan peningkatan target kuantitatif secara terukur; disamping itu, rincian lanjut berupa sasaran strategis Pusat Pengembangan Penyuluhan KP menjelaskan hal-hal yang harus dicapai, yaitu: Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan MINAPOLITAN dengan usaha yang bankable. Dalam kerangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan dua indikator kinerja yang harus diwujudkan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan KP, yaitu:

1. Peningkatan persentase kelompok dengan usaha yang bankable (akses dengan bank);
2. Peningkatan persentase materi penyuluhan menjangkau kawasan minapolitan oleh penyuluh.

Pada tataran penjabaran target keberhasilan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mencantumkan angka peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 353%; maka tidak ada jalan lain, kecuali menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara bersama melangkah dan menyatukan persepsi. Langkah terobosan yang telah dilakukan Pusat Pengembangan Penyuluhan KP selama beberapa tahun ini adalah merekrut lulusan D III atau D IV atau S1 bidang perikanan, sebagai Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK). Sepanjang tahun 2009, sejumlah lulusan D IV atau S1 bidang perikanan, telah memberikan waktunya mendukung program kelautan dan perikanan sebagai PPTK dengan menandatangani kontrak kerja sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP Nomor SK.001/BPSDMKP.4/KP.350/ 1/2009 dan Nomor SK.003/BPSDMKP.04/TU.210/I/2009; yang menyatakan bahwa seluruh PPTK yang melakukan kontrak kerja pada tahun 2009 telah berakhir masa kontraknya tanggal 31 Desember 2009.

Pada tahun 2010, Pusat Pengembangan Penyuluhan, Badan Pengembangan SDM KP membuka Penerimaan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak dengan penajaman persyaratan, sehingga memberi keyakinan bahwa PPTK tahun 2010 yang memenuhi persyaratan akan menjadi dinamisator dan penggerak utama yang mampu meningkatkan Pengembangan Penyuluhan dalam mewujudkan dua indikator kinerja tersebut di atas.

Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 harus memenuhi persyaratan dan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan petunjuk teknis tentang Penerimaan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 (terlampir) dan paling lambat sudah diterima oleh panitia di Pusat Pengembangan Penyuluhan tanggal 6 Februari 2010 baik melalui pos ataupun email.

Jakarta, Januari 2010
Pusat Pengembangan Penyuluhan

informasi lebih lanjut : kunjungi www.dkp.go.id

Oleh: ikanbijak | Juli 4, 2014

Membangun Pondasi Kelautan Indonesia

Pemikiran tol laut yang menimbulkan perdebatan, hanya menyisakan mimpi yang diyakini tak akan pernah terjadi. Mengingat, pembangunan kelautan Indonesia memerlukan suatu pondasi yang kuat, yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin tegas. Oleh karenanya, hanya pemimpin yang memiliki ocean leadership yang mampu membawa harapan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadi negara besar.
Untuk itu, apakah Indonesia memerlukan sosok manajer atau pemimpin? Apakah Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang bisa bekerja atau pemimpin yang bisa memimpin? Kedua pertanyaan tersebut mengarah kepada pasangan Prabowo-Hatta, karena keduanya merupakan sosok pemimpin, bukan manajer dan tentu saja pemimpin yang bisa memimpin. Hal ini tercermin dari visi dan misi maritim koalisi Merah-Putih.
Kita paham, bahwa kelautan Indonesia selama ini menjadi sektor pinggiran (pheriperal sector) dalam pembangunan nasional. Padahal, kelautan memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam membangun perekonomian nasional. Lebih dari itu, kelautan menjadi terpuruk karena kompleksitas permasalahan, khususnya konflik peraturan perundang-undangan yang berujung pada konflik kelembagaan.
Bagaimana membangun kelautan yang besar, kalau dalam prosesnya dikacaukan oleh konflik ego-sektoral. Untuk itu, visi dan misi Prabowo-Hatta akan menjadi obat yang tepat bagi Negara Kepulauan Indonesia yang besar ini. Visi maritim pasangan Prabowo-Hatta, yaitu “merancang dan membangun Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, bermartabat dan berdaya saing”. Berdaulat, artinya pasangan Prabowo-Hatta akan memanfaatkan potensi kelautan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sementara bermartabat, artinya pasangan Prabowo-Hatta akan menempatkan para pelaku usaha kelautan, khususnya nelayan sebagai pelaku utama dalam pembangunan perikanan berkelanjutan. Sedangkan berdaya saing, artinya pasangan Prabowo-Hatta akan berjuang sekuat tenaga menciptakan potensi kelautan yang ada mampu bersaing dengan produk masyarakat internasional. Sungguh suatu visi yang memperhatikan permasalahan internal (domestik) dan sekaligus permasalahan internasional.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Prabowo-Hatta memulainya dengan membenahi pondasi kelautan Indonesia yang sangat rapuh. Adapun langkah pertamanya adalah membuat ocean policy (Kebijakan Kelautan Indonesia) yang merupakan pondasi dalam membangun Indonesia manjadi negara maritim melalui sinkronisasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan membuat kebijakan lain untuk melengkapi landasan hukum dalam membangun Indonesia menjadi negara maritim. Langkah pertama ini sangat tepat, karena kelautan Indonesia dihadapkan pada konflik kepentingan antar sektor, sehingga perlu sebuah dokumen yang jelas sebagai panduan pembangunan kelautan secara berkelanjutan.
Setelah membuat dokumen ocean policy, pasangan Prabowo-Hatta akan membuat grand design pembangunan maritim dan merestruksturisasi lembaga negara yang akan melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini sebagaimana pemikiran pasangan Prabowo-Hatta yang tertulis dalam http://www.mediaprabowo.com. Setidaknya terdapat 10 prioritas yang akan dibangun oleh pengusung Garuda Merah ini, yaitu (1) penyusun tata kelola laut dalam konsepsi negara maritim; (2) pengembangan IPTEK maritim; (3) pengembangan infrastruktur maritim; (4) pemerataan pembangunan industri dan jasa maritim di seluruh wilayah NKRI; (5) pembangunan sistem transportasi laut yang sinkron dengan sistem logistik nasional; (6) pembangunan sistem pertahanan dan keamanan maritim yang tangguh dan berkelas dunia; (7) pengembangan perikanan laut yang berdaya saing; (8) optimalisai potensi migas dan mineral di laut serta ocean energy; (9) pelestarian lingkungan maritim; dan (10) pembangunan sistem mitigasi bencana sebagai konsekuensi Indonesia berada pada ring of fire.
Berdasarkan paparan visi dan misi pasangan Prabowo-Hatta tersebut, terlihat bahwa keduanya memahami jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari. Akankah pasangan Prabowo-Hatta akan membawa Indonesia sejajar dengan negara maritim lainnya? Kita akan buktikan, ketika terpilih nanti. Untuk itu, jadilah pemilih yang cerdas dengan memilih pemimpin yang tegas dan memiliki visi, bukan pemimpin pekerja, karena Presiden bukanlah pekerja.

Oleh: ikanbijak | Mei 31, 2014

Mau Travelling, Klik Aja paradiso-tour.com

Traveling bukan hanya milik orang-orang berkantung tebal. Kini, kita semua dapat dengan mudah menjelajahi indahnya gugusan nusantara yang teruntai dari Pulau Sabang di barat Aceh hingga Merauke di timur Papua, dan dari Pulau Miangas di utara Sulawesi Utara hingga Pulau Rote di selatan Nusa Tenggara Timur. Denga kata lain, setiap “jengkal” bentangan alam Indonesia merupakan surga bagi wisatawan, baik domestik maupun asing. Keindahan alam tersebut didukung oleh keanekaragaman budaya yang sangat majemuk.

Selain itu, traveling tidak sesulit di masa lalu. Kini, kita semua dimanjakan oleh penyelenggara wisata karena maraknya perkembangan agen-agen wisata, sehingga persaingan harga pun sangat menguntungkan traveler. Dengan kata lain, sebelum melakukan perjalanan, kita dapat dengan mudah mengakses website-website yang menawarkan perjalanan wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata religi hingga wisata olahraga yang menantang setiap jiwa petualang.

Salah satu website yang patut dan wajib dikunjungi oleh setiap yang akan melakukan perjalanan adalah www.paradiso-tour.com. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa harus mampir ke website www.paradiso-tour.com, yaitu: Pertama, tempat wisata. Website ini menyediakan informasi tentang objek-objek wisata, meskipun baru sebatas di Pulau Jawa. Kedua, berita dan promo. Website ini memuat informasi tentang perkembangan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan wisata, khususnya memberitakan fasilitas transportasi. Ketiga, paket liburan. Website ini menyediakan paket-paket liburan, mulai dari paket liburan dalam negeri hingga paket liburan internasional, khususnya kawasan Asia. Adapun paket yang sudah ditawarkan untuk lokasi nasional, yaitu Jawa Tengah, Karimunjawa, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Makasar, Manado, Jawa Timur. Sementara untuk lokasi internasional, yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia. Selain itu, pengelola www.paradiso-tour.com juga menyelenggarakan kegiatan wisata untuk kunjungan kerja, ziarah dan paket kunjungan kerja lapangan (KKL). Paket KKL merupakan salah satu pelayanan www.paradiso-tour.com dimana dunia pendidikan masih sangat relefan dengan kegiatan KKL. Adapun paket KKL yang sudah tersedia, yaitu Paket KKL Semarang – Jakarta – Bandung 4H1M, Paket KKL Semarang – Jakarta 4H1M, Paket KKL Semarang – Bali 5H2M, Paket KKL Semarang – Jogja One Day, dan Paket KKL Semarang – Bali – Lombok 6H3M. Pengelola www.paradiso-tour.com juga menyediakan layanan request paket wisata, termasuk paket KKL yang tidak tersedia di website. Artinya, pengelola www.paradiso-tour.com terus berupaya membuka pasar wisata yang belum disediakan, seperti wisata uji nyali “Arung Jeram”.

Keempat, informasi tiket. Website ini menyediakan link yang berisikan informasi dan pemesanan tiket pesawat dan tiket kereta. Terkait dengan pemesanan tiket, www.paradiso-tour.com menautkan dengan link www.utiket.com. Kelima, voucher hotel. Website ini memuat hotel-hotel yang bekerjasama dengan www.paradiso-tour.com, sehingga kita dapat memesan kamar melalui pengelola website ini. Namun demikian, penyediaan voucher hotel hanya untuk lokasi Semarang, Bali dan Bandung. Keenam, transport. Website ini memuat perusahaan-perusahaan otomotif (PO) yang dapat dihubungi untuk kegiatan perjalanan. Adapun PO yang ada seperti PO. BnB Trans, PO. Zentrum, PO. 99TransJaya, PO. Subur Jaya, PO. Sindoro Satria Mas, PO. Semeru, PO. Safari Dharma Raya, PO. Revina Putri, PO. Bimo Trans, PO. Barito Trans, PO. BGS Trans, dan PO. Remaja.

Bagi mereka yang super sibuk dan ingin memantau promo-promo yang ditawarkan www.paradiso-tour.com, cukup memasukan email dikolom “Newsletter Subscription”. Dengan dimasukannya email kita, maka kita akan mendapatkan informasi secara berkala ketika admin www.paradiso-tour.com memuat setiap informasi dan berita, khususnya tawaran promo. Selain itu, website ini juga membuka peluang usaha di kegiatan wisata.

So, mau kemana lagi, ayo nikmati hidup dengan cara meluangkan diri untuk berlibur. Jelajahi indahnya bumi pertiwi sebelum mati. Dan tentu saja, buka dulu www.paradiso-tour.com lalu pilih lokasi yang sesuai dengan keinginan dan budget. Ayo kunjungi Indonesia.

Oleh: ikanbijak | April 7, 2014

Caleg Perempuan, Memperempuan-kan Perempuan

Di sudut pasar yang ramai, seorang ibu berputar-putar mencari tempat yang sepi untuk memberikan ASI (air susu ibu) kepada sang buah hati. Sayangnya, sang ibu tidak menemukan tempat itu. Alhasil, demi memberikan susu terbaiknya buat sang generasi penerus, si ibu memberanikan diri memasuki salah satu toko yang kebetulan sedang sepi pengunjung.

Setidaknya, itulah salah satu contoh fakta yang kerap kita temukan, bahwa negeri ini belum ramah terhadap kaum hawa. Apakah ini bentuk ketidak-pedulian sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didominasi kaum adam? Akankah pembiaran seperti ini terus berlanjut dan berulang? Jawabannya tidak, untuk itu, dalam rangka memperempuankan kaum perempuan, maka sistem pemerintahan harus diisi oleh calon legislatif (caleg) perempuan.

Ketidak-ramahan ruang publik tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi juga di sektor transportasi. Hampir seluruh kota di Indonesia, belum memperhatikan kenyamanan perempuan dalam melakukan perjalanan sebagaimana yang ada di Jakarta. Seperti Trans Jakarta yang bagian depannya dikhususkan kaum perempuan, dan begitu juga kereta JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang memiliki gerbong khusus perempuan (gerbong depan dan belakang).

Oleh karena itu, dalam rangka memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, maka caleg perempuan harus memahami kebijakan publik. Dengan kata lain, selain memahami isu dan permasalahan perempuan dan anak, caleg perempuan harus memahami isu dan permasalahan publik secara lebih luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenegakerjaan.

Di tengah ketidak-percayaan masyarakat kepada politisi yang terjebak kasus korupsi dan amoral di parlemen, caleg perempuan diharapkan mampu merebut suara, khususnya suara yang mengambang (floating mass). Untuk itu, caleg perempuan harus mampu membuat program-program yang cerdas dan solutif untuk memberikan keyakinan kepada para pemilih, baik pemilih laki-laki maupun perempuan. Selain itu, untuk meyakinkan kaum pemilih, caleg perempuan juga harus mampu berperan sebagai ibu dan istri yang baik di keluarganya. Dengan kata lain, kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai istri dan ibu dari suatu keluarga harus mampu dijalankan secara seimbang. Mengingat, keberhasilan membangun keluarga yang sehat adalah panutan bagi lingkungan sekitar, bahkan lingkungan yang lebih luas. Akankah kaum perempuan merebut hak-hak yang selama ini termarginalkan? Semoga.

Oleh: ikanbijak | April 7, 2014

Karena Korupsi, Aku Pilih Caleg Perempuan

Keterpurukan bangsa sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari borok korupsi yang sudah menjadi penyakit laten yang merusak tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat korupsi, pembenahan dan peningkatan sistem pendidikan menjadi terabaikan, sehingga kita tertinggal jauh oleh negara tetangga yang dulunya belajar ke Indonesia. Bahkan, akibat korupsi, bangsa yang memiliki kekayaan alam ini masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, untuk menuntaskan kompleksitas permasalahan kebangsaan yang disebabkan penyakit korupsi, diperlukan keseriusan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara berkelanjutan dan masif.

Harapan tersebut di atas dapat terwujud bila parlemen diisi oleh mayoritas perempuan. Meski terdapat beberapa anggota legislatif perempuan yang tersangkut kasus korupsi, namun secara global, kaum adam-lah yang paling dominan. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh politisi Partai Golongan Karya (Golkar), Nurul Arifin, bahwa anggota legislatif perempuan tidak menerima apa yang tidak menjadi haknya. Bahkan, belajar dari pengalaman negara barat, banyaknya anggota legislatif perempuan yang duduk di parlemen berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan negaranya (Kompas, 3 Maret 2009).

Dengan demikian, calon legislatif (caleg) perempuan harus menjadi pilihan pertama guna mewujudkan Indonesia yang besar dan bermartabat. Namun demikian, keberadaan srikandi-srikandi di parlemen dihadapkan pada beberapa kendala. Pertama, metode pemilu masih menggunakan suara terbanyak, sehingga caleg perempuan akan kalah bersaing dengan caleg laki-laki karena ketiadaaan basis sosial yang disebabkan oleh kesempatan mereka di ruang publik. Kedua, kendala kultural/ideologis, dimana pemilih masih belum yakin dengan kiprah perempuan. Selain itu, caleg perempuan terkendala akses ekonomi yang terbatas, sementara biaya politik sangat tinggi. Ketiga, pemenuhan kuota 30 persen perempuan tidak memperhatikan kualitas. Partai politik tidak serius menempatkan perempuan sebagai alat perubahan bangsa, karena mereka menempatkan caleg perempuan hanya untuk memenuhi aturan 30 persen tanpa disertai dengan seleksi kompetensi yang ketat. Oleh karenanya sangat wajar bila perempuan di parlemen senantiasa tidak mencapai target 30 persen.

Selain kendala di atas, hal lain yang perlu diperhatikan sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anak, maka caleg perempuan harus berperan dalam membangun keluarga yang sehat. Terlebih pendidikan karakter anak-anak sebagai generasi penerasi bangsa. Mengingat, keluarga adalah benteng utama bagi membangun jati diri anak yang berakhlak. Bukan sebaliknya, aktivitas politik menjauhkan anggota legislatif perempuan dari anak-anaknya sehingga pendidikan mereka terabaikan.

Sebagai penutup tulisan, dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa yang besar dan bermartabat, mari kita dukung caleg perempuan untuk merebut dominasi kaum adam yang penuh dengan ketamakan dan egoisme. Caleg perempuan cerdas, Indonesia tidak akan kandas. Caleg perempuan terpilih, Indonesia tidak akan tersisih. Akankah pemilih cerdas memilih caleg perempuan? Semoga.

Oleh: ikanbijak | April 4, 2014

Membangun Suasana Kekeluargaan di Perusahaan

Pernah bekerja di bawah tekanan? Atau bekerja dimana hati dan fikiran tidak ada di tempat? Yang pasti, hasil kerjaannya dapat dipastikan buruk atau tidak sesuai yang diharapkan. Artinya, untuk menghasilkan produk yang berkualitas, maka kita harus sepenuh hati dan senang hati untuk mengerjakan apa yang kita kiya kerjakan. Hal ini sangat wajar, seekor sapi perah saja, akan menghasilkan susu yang banyak bila sang pemilik atau sang pemerah memberikan nama kepadanya dan memperlakukan sapi perah tersebut dengan sangat berperikehewanan. Setidaknya, itulah hasil periset Inggris yang mengungkapkan bahwa sapi yang diberi namaakan meningkatkan jumlah susunya sebesar 3,4 persen dibanding dengan sapi yang tidak diberi nama.

Untuk itu, dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas maka ciptakanlah suasana kerja yang nyaman dan saling memberikan motivasi, baik antara pimpinan dengan pekerja maupun antar sesama pekerja. Tentu saja, selain Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dalam rangka menjaga mutu, maka penciptaan lingkungan kerja yang nyaman adalah salah satu upaya menjamin kualitas produk.

Hal ini sebagaimana yang dibangun oleh pabrik baru Sharp yang diberi nama Takumi Sharp Factory. Suasana kerja yang penuh motivasi dicerminkan dengan kalimat-kalimat filosofis dalam meningkatkan prestasi kerja, sebagaimana terpampang dalam papan informasi. Setidaknya terdapat 6 (enam) kalimat filosofis yang sangat menggugah, yaitu:

Pertama, hopefully today will be better than yesterday (semoga hari ini akan menjadi lebih baik dari hari kemarin). Artinya, segenap pihak yang berada di lingkungan kerja Takumi Sharp Factory senantiasa dipacu untuk bekerja lebih baik dari hari ke hari. Mengingat, kinerja hari kemarin harus menjadi patokan kerja untuk hari esok.

Kedua, maybe this is the first time I spoke in front of you (mungkin ini pertama kalinya saya berbicara di depan anda). Artinya, perintah atau tugas masing-masing individu cukup sekali disampaikan untuk kemudian diperhatikan dalam bekerja, sehingga tidak ada proses perintah yang berulang-ulang.

Ketiga, I am verry happy to be here with this team (saya sangat bahagia berada disini bersama tim ini). Artinya, maju atau mundurnya perusahaan bukan hanya milik segenap pimpinan, akan tetapi lebih dari itu, maju-mundurnya perusahaan adalah tanggung jawab segenap pihak yang berada di Takumi Sharp Factory. Dengan kata lain, kesalahan kecil pada setiap individu akan berdampak pada totalitas kinerja perusahaan, mengingat sistem kerja perusahaan adalah kebersamaan tim.

Keempat, because in here I am feeling togetherness, good cooperation, and high solidarity (karena disini saya merasakan kebersamaan, kerjasama yang baik, dan solidaritas yang tinggi). Artinya, “kebersamaan, kerjasama dan solidaritas” menjadi tiga kata kunci yang menjadikan sistem kerja di Takumi Sharp Factory tidak hanya mekanistik sebagaimana robot yang harus bekerja 24 jam. Mengingat, kualitas produk yang baik hanya akan dihasilkan dari totalitas kerja yang dibangun secara bersama-sama.

Kelima, and the most important is the feel of family among us (dan yang paling penting adalah rasa kekeluargaan diantara kita). Artinya, suasana kekeluargaanlah yang akan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Oleh karena itu, Takumi Sharp Factory membangun suasana kerja layaknya sebuah keluarga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang diantara para pihak yang bekerja di perusahaan tersebut.

Keenam, beacuse that’s all I am proud to be a part of this team (karena itu semua saya bangga menjadi bagian dari tim ini). Artinya, segenap para pihak yang berada di lingkungan Takumi Sharp Factory akan merasakan bangga yang luar. Suatu sikap positif yang baik dalam rangka membangun Takumi Sharp Factory.

Apabila kita gabungkan keenam kalimat filosofis tersebut, Bapak Jaya Wisnu sebagai perwakilan Takumi Sharp Factory mengharapkan suasana kerja yang penuh kekeluargaan karena dibangun oleh sikap kebersamaam, kerjasama dan solidaritas. Suasana kekeluargaan tersebut akan menjadi pijakan yang baik dalam mewujudkan kinerja yang baik dari hari ke hari. Akhir kata, tim yang baik yang dibangun dari pondasi kekeluargaan yang kokoh akan menghasilkan produk berkualitas, sehingga ini akan menciptakan rasa bangga dari segenap pihak Takumi Sharp Factory.Gambar

Oleh: ikanbijak | Desember 22, 2013

E-Learning: dari Paperless hingga Pemerataan Pendidikan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pendidikan Indonesia dihadapkan pada permasalahan klasik, yaitu disparitas kualitas pendidikan. Permasalahan disparitas tersebut terlihat dari kualitas lulusan sekolah yang ada di Jawa dan luar Jawa. Bahkan, semakin jauh jarak suatu sekolah dari pusat pemerintahan ibukota, maka semakin minim sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah sehingga berdampak terhadap sumberdaya manusia (SDM) yang diluluskan sekolah tersebut.

Dengan kondisi seperti itu, bagaimana SDM kita bisa bersaing di tengah persaingan global yang sebentarlagi tidak bisa kita hindari. Lantas, siapa yang patut dipersalahkan? Apakah kondisi geografis kita yang berbentuk kepulauan? Tentu tidak, negara kepulauan adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri.

Untuk mengatasi kompleksitas pendidikan Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah pembangunan perpustakaan-perpustakaan sekolah. Namun program tersebut masih belum memberikan dampak, karena program perpustakaan sekolah hanya sekedar syarat wajib berupa pembangunan fisik gedung. Selain itu, gedung perpustakaan-perpustakaan sekolah ini hanya diisi oleh buku-buku ajar (buku paket) yang didatangkan dari Kemendiknas. Dengan kata lain, keragaman bahan bacaan di perpustakaan sekolah sangat minim. Selain itu, jam kunjungan siswa-siswi hanya dibuka pada saat jam istirahat, dimana mereka harus berbagi dengan jam makan dan bercengkerama dengan teman-temannya. Oleh karenanya sangat wajar, bila siswa-siswi malas mengunjungi perpustakaan sekolah tersebut, dan lebih suka mengunjungi toko-toko buku yang ada di kotanya. Bagaimana dengan siswa-siswi yang rumahnya jauh dari toko buku yang layak?

Ketimbang membangun perpustakaan sekolah yang tak dikunjungi siswa-siswi, Pemerintah sudah semestinya mengalihkan dana tersebut kepada pembenahan sistem e-learning atau atau pembelajaran elektronik. Sistem e-learning mendukung program go-green, karena siswa-siswi tidak harus meng-copy bahan ajar atau kegiatan lain yang meningkatkan penggunaan kertas. Dengan kata lain, pembenahan sistem e-learning mampu menekan laju kerusakan hutan di Indonesia.

Selain itu, sistem e-learning juga sangat cocok bagi Indonesia yang geografisnya berbentuk kepulauan, sehingga isu permasalahan disparitas pelayanan pendidikan yang berujung pada disparitas kualitas pendidikan bisa diminimalisir. Namun demikian, pembenahan sistem e-learning akan membutuhkan dana besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan dana diperlukan pendekatan tri-partit. Stakeholder yang pertama dan utama adalah Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah harus mau menganggarkan pembangunan sistem e-learning dari anggaran 20 persen yang ditetapkan selama ini. Pemerintah pusat dalam ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemeninfo) dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Sementara stakaholder kedua adalah komite sekolah. Komite sekolah ini harus diajak berbicara mengenai pembenahan sistem e-learning, sehingga diharapkan para orang tua memahami kendala dalam peningkatan kualitas pendididikan. Dan stakaholder ketiga adalah perusahaan yang ada di lingkungan setempat., melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR). Perusahaan-perusahaan di lokasi setempat diajak berbicara untuk membangun kualitas masyarakat sekitar. Selain itu, pelibatan perusahaan juga harus mengikutsertakan operator-operator telepon seluluer untuk bahu-membahu membangun sarana internet di gedung-gedung sekolah. Akankah program e-learning terwujud? Dan pendekatan bipartit dalam dilakukan? Semoga.

 

https://www.facebook.com/indberprestasi

Oleh: ikanbijak | Desember 21, 2013

Smart is Process

Apa itu “SMART”? suatu kata yang pendek namun memiliki penuh arti. Saya meyakini 100 persen, kita semua mengartikan SMART adalah pintar, cerdas, atau sejenisnya. Sehinggga, orang yang pintar dan cerdas senantiasa disebut sebagai orang yang SMART. Namun dibalik untaian kata pendek tersebut, saya memiliki pandangan tersendiri tentang SMART.

Menurut saya, SMART adalah suatu proses panjang yang tidak diperoleh secara ujug-ujug atau tiba-tiba atau bahkan instant. Dengan kata lain, SMART adalah proses (SMART is PROCESS). Hal ini dikarenakan, untuk menyandang kata SMART, maka seseorang harus meluangkan waktu atau menghabiskan waktunya untuk menekuni suatu bidang.

Lantas, bagaimana dengan orang yang sekali belajar langsung mampu menguasai suatu bidang? Bahkan langsung menorehkan pretasi yang luar biasa. Memang, hal itu bisa terjadi pada siapa pun, termasuk kita. Kita sering sebut orang tersebut berbakat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hanya bakat yang menjadi salah satu faktor penentu seseorang untuk menjadi pakar atau berprestasi. Jawabannya tentu tidak.

Sekali lagi saya menekankan, keahlian seseorang diperoleh dari proses panjang yang dilakukan secara berulang-ulang. Proses pengulangan itulah yang menjadikan seseorang akan menjadi ahli yang kemudian berprestasi. Masih belum percaya? Carilah pakar-pakar atau tokoh-tokoh terkenal, dapat dipastikan mereka lahir dari proses panjang yang berulang-ulang.

Untuk mendiskusikan topik SMART, saya akan mendiskusikan pengalaman dunia menulis yang saya tekuni sejak duduk di bangkyu kuliah tingkat 3. Untuk menjadi seorang penulis yang baik misalnya, apakah langsung mampu menghasilkan karya yang bagus dan dimuat di berbagai media massa atau diterbitkan oleh semua penerbit? Saya yakin 100 persen, setiap penulis merasakan penolakan, baik di media cetak bagi penulis kolumnis maupun penolakan dari penerbit bagi penulis fiksi dan non-fiksi.

Keluhan pertama penulis adalah bakat. Penulis pemula umumnya mengatakan, “Saya gak punya bakat, sehingga tidak bisa menulis bagus”, itulah pernyataan orang yang kalah sebelum bertanding. Sehingga, bakat selalu menjadi kambing hitam, ketika seseorang gagal menjadi penulis. Padahal, bakat bukanlah sesuatu yang diwajibkan untuk menjadi seorang penulis. Mengingat, bukan bakat yang diperlukan dalam menulis, melainkan minat besar pada dunia tulis-menulis, tekun berlatih, konsisten dalam menulis, keyakinan yang kuat dan sabar. Oleh karenanya sangat wajar, bila Aksana (2006) mengatakan bahwa hanya diperlukan 1% bakat untuk menjadi penulis sukses. Selebihnya adalah keringat. Artinya, 99% yang diperlukan untuk menjadi penulis sukses adalah kemauan yang keras dan upaya yang kuat. Bahkan, Setiati (2008) mengatakan bahwa kemampuan menulis terlahir bukan karena bakat, tetapi karena penciptaan, sementara Gustave Flaubert mengatakan bahwa bakat adalah kesabaran yang panjang.

Keluhan kedua penulis adalah ide. “Saya tidak bisa menulis, karena tidak punya ide sehingga bingung mau nulis apa?”. Itulah pernyataan yang sering saya dengar dari setiap peserta pelatihan penulisan. Benarkah mencari ide itu susah? Padahal, ide berserakan di sekitar lingkungan kita. Sebelum menjadi kolumnis di media cetak, saya juga mengalami permasalahan klasik sebagaimana diungkapkan diatas, yaitu gak punya ide atau susah mencari ide. Dan ternyata, percaya atau tidak, hal ini juga terjadi pada penulis-penulis beken diawal meniti karirnya. Artinya, semua penulis pemula akan senantiasa dihadapkan pada susahnya menuangkan ide dalam suatu bentuk tulisan.

Sebenarnya, disadari atau tidak, ide akan masuk dengan sendirinya ketika kita sedang menulis, sehingga yang diperlukan adalah motivasi yang kuat untuk menulis. Hal ini dikarenakan, ungkapan “gak punya ide” yang bersimbiosis dengan “kemalasan”, akan menjadikan penulis pemula kalah sebelum bertanding. Dalam bukunya yang berjudul “Writing Donut”, Efendi (2009) mengungkapkan dua hal mengenai ide yang enggak pernah nyangkut di dalam kepala kita, yaitu: Pertama, ide itu sudah datang, tapi kita belum siap menerima, sehingga ide itu terbang lagi dan sulit untuk ditangkap. Oleh karena itu, trik agar ide tersebut tidak lepas atau terbang begitu saja, maka catatlah saat itu juga. Saran terbaik adalah, bawalah buku saku dan pena kemana pun kamu pergi. Minimal ketiklah di handphone (HP). Hal inilah yang saya lakukan, sebelum punya HP, saya selalu mencatatkan ide di kertas khusus yang telah saya siapkan. Bahkan, ketika mau tidur pun, kertas dan pena tersebut secara setia menemani disamping bantal. Sehingga, ketika ide muncul, pena pun langsung beraksi mencatatnya. Kedua, kamu sudah siap, tapi ide tidak kunjung datang. Kondisi seperti ini kerap dialami oleh mereka yang sudah siap menulis di depan komputer, tapi cuma bisa memelototi layar monitor karena didalam kepalanya lagi gak ada ide. Saran untuk mereka yang sering mengalami kondisi seperti ini adalah, menyiapkan bahan sebelum memulai menulis, baik menandai bahan bacaan atau menuliskan poin-poin penting di kertas buram atau kertas bekas. Berdasarkan permasalahan yang sering terungkap, maka ide harus dijemput, bukan ditunggu.

Keluhan penulis ketiga adalah bingung mulai dari mana. Sebagaimana yang saya rasakan atau penulis beken sekalipun, penulis pemula akan dihadapkan pada kebingunan mulai menulis dari mana. Tentu saja, kebingungan tersebut disebabkan karena tidak biasa. Oleh karena itu, memulai menulis adalah langkah untuk menjadi biasa, sehingga permasalahan bingung memulai akan dengan sendirinya terkikis.

Setidaknya tiga keluhan itulah yang sering saya dengar ketika melakukan pelatihan menulis. Dan memang betul, tapi dengan proses yang berulang-ulang, maka saya mampu membuat buku, bahkan langganan membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menulis buku. Sebagai penutup, saya sekali lagi menekankan bahwa untuk menjadi SMART, kita jangan pernah bosan untuk mengulang dan terus berproses.

 

 Blogpost ini diikutsertakan dalam Lomba Ultah Blog Emak Gaoel

Oleh: ikanbijak | Agustus 31, 2013

Sade Rambitan : Satu Desa Penuh Makna

Ramadhan tidak menghentikan saya untuk berkeliling Pulau Lombok guna mendapatkan stok foto yang banyak dan indah. Perjalanan dimulai setelah Sholat Subuh menuju Pantai Sire Medane di Lombok Utara untuk mendapatkan suasana matahari terbit (sunrise) yang indah dari balik kaki Gunung Rinjani. Setelah berpuas diri dengan suasana sunrise yang dramatis, perjalanan pun dilanjutkan ke Lombok Tengah melalui jalur Bukit Sembalun.
Target hari itu adalah wisata pantai di Lombok Tengah lalu berakhir di Desa Sade. Setelah menempuh perjalanan 3 jam-an menembus indahnya kaki Bukit Rinjani, saya tiba di Pantai Tanjung Aan yang merupakan kombinasi pasir putih dengan karang batu yang menghampar lebar, kemudian bergeser dikit ke Pantai Kuta dengan pasir sebesar merica, lalu bergerak ke Pantai Mawun dengan komposisi bukit dan pasir. Sungguh bentang alam yang indah.
Ketika waktu menunjukan pukul 16.00 WITA, saya bergegas menuju Desa Sade yang masih berada di Kabupaten Lombok Tengah. Mengingat, berdasarkan informasi Desa Sade akan tutup jam 17.30 WITA. Setiba di parkiran mobil Desa Sade, saya disambut guide dengan ramah dan mengenalkan tentang kehidupan masyarakat yang tinggal di Desa Sade.
Di pintu masuk, kita harus mengisi buku tamu dan memberikan sumbangan se-ikhlasnya. Setelah itu, saya diajak jalan-jalan memasuki perkampungan. Kesa pertama adalah, asri, sejuk, dan penuh keakraban. Objek pertama kali dimasuki adalah rumah adat, dan ini yang paling menarik. Rumah adat Desa Sade sangat sederhana dan penuh makna. Pertama, lantai rumah mengkilap meski bahan tidak terbuat dari semen, akan tetapi dari tanah merah yang dicuci dengan kotoran sapi. Proses pencucian yang berulang-ulang menyebabkan lantai rumah mengkilap seperti terbuat dari bahan semen.
Kedua, rumah adat Sade memiliki nilai penghargaan terhadap anak perempuan. Betapa tidak, apabila suatu keluarga memiliki anak gadis, maka dia tinggal nyaman di atas kasur empuk di dalam ruang khusus. Sementara kedua orang tua tidur beralaskan tikar pandan di ruang depan rumah, tapi bukan teras. Hal ini bertujuan agar sang anak gadis, bisa tidur nyaman tanpa gangguan.
Setelah puas melihat situasi dalam rumah adat, saya diajak keliling kampung, dimana banyak para penenun sambil menawarkan karyanya. Dalam adat masyarakat Sade, anak perempuan tidak akan dinikahkan apabila dia belum mampu membuat 1 (satu) kain tenun. Dengan kata lain, kain tenun adalah syarat bagi seorang anak gadis untuk menikah. Sungguh suatu pelestarian budaya yang tidak terkira.
Setidaknya, ada 2 (dua) makna yang saya temukan dalam perjalanan ke Desa Sade. Pertama, tentang tingginya penghargaan terhadap anak perempuan, sehinga orang tua merelakan kasur empuknya untuk sang anak gadis. Kedua, agar sang anak gadis memiliki keterampilan dan menjaga budayanya, maka adat mensyaratkan pembuatan kain tenun bagi setiap calon pengantin perempuan. Itulah salah satu desa yang menjadi destinasi wisata dan

Tenun adalah warisan budaya Suku Sasak

Tenun adalah warisan budaya Suku Sasak

Plangkeajaiban nusantara.

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara di wilayah laut. Titik pangkal (base line) batas wilayah Negara Indonesia di wilayah laut umumnya adalah pulau-pulau kecil terluar. Oleh karena itu, pulau-pulau kecil terluar harus menjadi perhatian segenap bangsa Indonesia. Mengingat, pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi penentu kedaulatan (sovereignity), hak-hak berdaulat (sovereign rights) dan yurisdiksi (jurisdiction) negara Indonesia. Dengan demikian, keseriusan pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar adalah jaminan bagi terjaganya keutuhan NKRI.
Namun demikian, hingga saat ini, pulau-pulau kecil terluar masih dihadapkan pada isu keterbatasan (minimnya sarana dan prasarana) dan keterisolasian (rendahnya aksesibilitas) yang merupakan salah satu ciri yang melekat pada pulau-pulau kecil terluar tersebut. Akibatnya adalah, keterbatasan dan keterisolasian tersebut dapat berdampak pada buruknya kesejahteraan masyarakat yang dapat menyebabkan lunturnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme serta cinta tanah air masyarakat setempat yang tentunya berakibat kepada gangguan pertahanan dan keamanan bangsa.
Salah satu keterbatasan pulau kecil adalah lemahnya sarana telekomunikasi. Entah memerlukan biaya mahal untuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, atau masyarakat pulau kecil terluar tersebut dilupakan oleh para penentu kebijakan (decision maker). Padahal, masyarakat di perbatasan bisa dijadikan informan yang bagus dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.

Kompleksitas Permasalahan Pulau Perbatasan
Sebagaimana yang disebutkan diatas, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan berbatasan dengan 10 negara. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Perbatasan darat tersebut tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut Indonesia pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar, 31 diantaranya adalah pulau kecil berpenduduk dan 61 pulau kecil tidak berpenduduk.
Meski disebut pulau kecil, jumlah penduduk yang tinggal di pulau tersebut sangat banyak. Dan mereka membutuhkan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang tinggal di pulau daratan utama. Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 mengungkapkan bahwa jumlah penduduk di pulau kecil terluar cukup banyak. Adapun jumlah penduduk yang tinggal di pulau kecil terluar tersebut yaitu: Pulau Subi Kecil – Natuna 300 jiwa, P. Sebatik (Nunukan) 13.766 jiwa, P. Maratua (Berau) 2.818 jiwa, P. Ligian (Toli Toli) 334 jiwa, P. Makalehi (Sitaro) 1.425 jiwa, P. Manterawu/Mantehage (Minahasa Utara) 2.163 jiwa, P. Kawalusu (Sangihe) 600 jiwa, P. Kawio (Sangihe) 471 jiwa, P. Marore (Sangihe) 669 jiwa, P. Marampit (Talaud) 678 jiwa, P. Miangas (Sangihe) 1.436 jiwa, P. Kakorotan (Talaud) 400 jiwa, P. Pelampong (Batam) 4 kk, P. Brass (Supiori) 200 jiwa, P. Bepondi (Supiori) 878 jiwa, P. Liki (Sarmi) 301 jiwa, P. Kalepon (Merauke) 13.332 jiwa, P. Penambulai (Aru) 200 jiwa, P. Larat (Maluku Tenggara Barat) 13.111 jiwa, P. Karimun Kecil (Karimun) 12 KK, P. Selaru (Maluku Tenggara Barat) 11.488 jiwa, P. Masela (Maluku Tenggara Barat) 2.879 jiwa, P. Meatimiarang (Maluku Tenggara Barat) 15 KK, P. Leti (Maluku Tenggara Barat) 10.548 jiwa, P. Kisar (Maluku Barat Daya) 7.286 jiwa, P. Wetar (Maluku Barat Daya) 6.896 jiwa, P. Liran (Maluku Barat Daya) 660 jiwa, P. Alor (Alor) 178.964 jiwa, P. Nusakambangan (Alor) 13.540 jiwa, P. Enggano (Bengkulu Utara) 2.346 jiwa, dan P. Simuk (Nias Selatan) 1.559 jiwa.
Dengan demikian, meski jumlah penduduknya beragam, dari 4 kk hingga ratusan ribu jiwa, namun masyarakat di perbatasan harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya mereka yang tinggal di pulau kecil terluar yang jauh dari kelengkapan sarana dan prasarana. Isu perbatasan senantiasa menarik, jika terkait dengan harga diri bangsa, dimana terjadi konflik perbatasan dengan Negara tetangga. Namun, isu kesejahteraan dan keterhubungan antara masyarakat pulau dan daratan belum menjadi perhatian serius. Padahal, mereka adalah orang terdepan yang berhadapan dengan ancaman dari luar.

Pembangunan Kolaboratif
Dalam mewujudkan kedaulatan NKRI, pemerintah dengan segala keterbatasannya, khususnya keterbatasan dalam penganggaran pembangunan, semestinya berkolaborasi dengan pihak swasta. Terlebih, di era tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility) sekarang ini, pihak swasta memiliki anggaran CSR yang cukup besar.
Namun demikian, bukan berarti perusahaan operator seluler bertanggung jawab mutlak. Penerapan konsep pembangunan kolaboratif harus dimulai dengan pembagian peran antara negara selaku regulator dengan perusahaan selaku operator telekomunikasi. Hal yang dibutuhkan oleh operator seluler adalah keringanan dalam hal biaya pembangunan. Nah, dalam hal ini, pemerintah harus ambil peran, salah satunya adalah pengadaan tanah atau lokasi. Sementara pembangunan dan perawatan tower merupakan tugas perusahaan. Selain itu, pendekatan tersebut akan bersinergi dengan program-program pemberian telepon seluler ke penduduk-penduduk di wilayah perbatasan.
Dengan demikian, diperlukan pendekatan lain dalam pendekatan pengembangan pulau-pulau kecil terluar melalui pemenuhan sarana dan prasarana, baik untuk pertahanan-keamanan, ekonomi dan ekologi. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, yang mengamanatkan pembangunan pulau: Pertama, untuk pertahanan dan keamanan, yang meliputi akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut; penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain; penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara; penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau pengembangan potensi maritim lainnya. Kedua, kesejahteraan masyarakat, yang meliputi: usaha kelautan dan perikanan; ekowisata bahari; pendidikan dan penelitian; pertanian subsisten; penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi; dan/atau industri jasa maritim. Ketiga, pelestarian lingkungan, yang meliputi: kawasan konservasi pesisir dan PPK; kawasan konservasi maritim; kawasan konservasi perairan; dan/atau sempadan pantai.
Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk adalah salah satu strategi untuk menghadapi ancaman non-militer dari pihak luar. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum (Dephan, 2008). Untuk menghadapi ancaman non-militer, Prabowo (2009) mengingatkan perlu dibangun struktur ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing serta didukung oleh sistem distribusi yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Oleh karena itu, pengembangan pulau-pulau kecil terluar melalui pemenuhan sarana dan prasarana, baik yang pokok maupun yang menunjang perekonomian lokal, perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Berdasarkan hal tersebut diatas, pengembangan pulau-pulau kecil terluar melalui pemenuhan sarana dan prasarana masyarakat di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk mutlak dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal didalamnya, sehingga gejolak ketidakpuasan tidak terjadi. Pengembangan pulau-pulau kecil terluar harus dibangun berdasarkan potensi sumberdaya alamnya, sehingga sarana dan prasarana yang dibangun harus mendukung potensi pulau-pulau kecil terluar tersebut. Dengan kata lain, selain pemerataan pembangunan, pemenuhan sarana dan prasarana di wilayah pulau-pulau kecil terluar secara tidak langsung mendukung keutuhan dan kedaulatan NKRI. Akankah pemerintah dan perusahaan akan bersinergi untuk negeri bahari? Semoga

Oleh: ikanbijak | Desember 24, 2011

Merawat Pagar Nusantara

Merawat Pagar Nusantara
Andai Saya Anggota DPD RI

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga di wilayah laut (Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Timor Leste) dan 3 negara di wilayah darat (Malaysia, Papua, Timor Leste). Luasnya wilayah Indonesia hampir sama dengan Eropa. Apabila dibandingkan antara luas wilayah kedaulatan Republik Indonesia dengan benua Eropa, maka bentangan wilayah nusantara dari barat (Pulau Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam) ke timur (Merauke di Papua) sama dengan jarak dari London di Inggris sampai ke Bagdad di Irak, sementara dari utara (Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara) sampai ke selatan (Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur) sama dengan jarak dari Jerman sampai ke Aljazair.
Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut, semestinya mampu mensejahterakan warga negaranya. Namun demikian, yang terjadi adalah sebaliknya. Kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di perut bumi dan laut nusantara hanya menciptakan jebakan kutukan sumberdaya alam (natural resouce curse), yaitu fenomena dimana wilayah dengan sumberdaya alam yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada akhirnya menyebabkan penduduknya hidup dalam kemiskinan. Masyarakat nelayan misalnya, mereka terjebak dalam kemiskinan yang berkelanjutan di tengah kekayaan sumberdaya ikan. Sungguh suatu ironi yang sangat memilukan di negara kepulauan terbesar di dunia. Kemana kita harus mengadu?
Permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan akan sangat mengkhawatirkan bila kita berkunjung ke pulau-pulau kecil terluar. Hal ini dikarenakan, kompleksitas kemiskinan nelayan dihadapkan pada setumpuk keterbatasan, seperti tingginya harga BBM untuk melaut, ketiadaan pasar sehingga terjebak patron-klien yang sangat merugikan, ketiadaan sarana penanganan perikanan (es dan garam), dan sarana penangkapan ikan yang sangat tradisional sehingga kalah bersaing dengan armada tangkap asing. Permasalahan masyarakat yang tinggal berbatasan di wilayah darat juga tidak kalah mengkhawatirkan. Minimnya sarana dan prasarana, khususnya jalan penghubung menyebabkan mereka terjebak dalam keterisolasian. Ironisnya, fenomena keterbatasan tersebut tidak terjadi di wilayah negara tetangga. Sungguh suatu fakta ketidakpedulian negara yang sangat memalukan. Kemana kita harus mengadu?
Di tengah kebuntuan penyaluran asprirasi, karena para politisi disibukkan oleh perseteruan yang memuakkan dalam mengusung kepentingan kelompoknya, maka secercah harapan penyaluran aspirasi ada pada lembaga Dewan Perwakilan Daerah – Republik Indonesia (DPR RI). Andai saya anggota DPD RI, maka saya akan mencoba merawat “pagar nusantara” yang memiliki segudang permasalahan sebagaimana yang telah diungkapkan diatas. Dalam hal ini, “pagar nusantara” bisa didefiniskan sebagai pulau-pulau kecil terluar atau daerah terluar yang menjadi titik pangkal NKRI.
Melalui fungsi pengawasan, program “Merawat Pagar Nusantara” bisa dilaksanakan oleh DPD RI. Mengingat, DPD RI bisa berlandaskan pada UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Berbicara “pagar nusantara”, tidak hanya bagaimana negara memasang patok-patok di wilayah perbatasan dalam konteks politik dan hukum. Akan tetapi lebih dari itu, merawat “pagar nusantara” adalah bagaimana membangun pulau-pulau kecil terluar dan daerah terluar sebagai beranda NKRI dengan pendekatan ekonomi (pendayagunaan potensi kawasan) dan pemerataan pembangunan (pemberdayaan masyarakat). Dengan demikian, andai saya anggota DPD RI, pembangunan bangsa dimulai dari beranda NKRI, yaitu pulau-pulau kecil terluar dan daerah terluar yang menjadi PAGAR NUSANTARA. Akankah “pagar nusantara” menjadi perhatian bangsa? Semoga.

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.