Oleh: ikanbijak | Oktober 31, 2015

Bermain air kotor

Anak-anak di pinggiran Sungai Banjarmasin bermain air yang kotor, air yang tidak layak untuk bermain

anak-anak di pinggiran sungai banjarmasin

anak-anak di pinggiran sungai banjarmasin

Oleh: ikanbijak | Oktober 31, 2015

Kekeringan

Pembukaan ekosistem mangrove menjadi lahan tambak tidak hanya merusak kawasan pesisir, tetapi juga berdampak pada kekeringan yang parah atau banjir yang meluap

Tambak yang mengring

Tambak yang mengring

Nelayan : antara Kemiskinan dan Ketidakberdayaan

Oleh : Akhmad Solihin

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dan Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, alumni International Ocean Institute

Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, dimana dua pertiga wilayahnya adalah lautan, perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mengandung sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi nasional serta dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya bagi kesejahteraan kehidupan nelayan-nelayan.

Namun demikian, kekayaan alam tersebut terkesan sebuah kutukan sumberdaya alam (natural resouce curse) bagi pelaku usaha di bidang perikanan, khususnya masyarakat nelayan. Menurut Fauzi (2005), natural resouce curse adalah fenomena dimana wilayah dengan sumberdaya alam yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada akhirnya menyebabkan penduduknya hidup dalam kemiskinan.

Semakin panjang pantai, semakin banyak penduduk miskin di Indonesia. Artinya, dengan panjang pantai yang mencapai 95.181 km, yang merupakan garis pantai tropis terpanjang ke-4 di dunia, maka Indonesia akan banyak dihuni oleh penduduk miskin. Betapa tidak, selama ini wilayah pesisir dan pantai adalah kantung-kantung masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mubyarto (1984) yang mengungkapkan bahwa kemiskinan yang terjadi di masyarakat nelayan, khususnya yang berdomisili di daerah pesisir pantai (desa-desa pantai) lebih miskin jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya (the poorest of the poor community). Menurut data BPS dan SMERU, bahwa desa pesisir yang berjumlah 8.090 desa memiliki Poverty Headcount Index (PHI) sebesar 0,3214 atau 32,14%, yang berarti sekitar 32% dari populasi berada pada level di bawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan nelayan tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan.

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan nelayan tersebut, baik secara langsung maupun tidak, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dan program, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD) sektor Jaringan Pengaman Sosial-Penanggulangan Kemiskinan (JPS-PK), dan yang terakhir adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri). Namun dari program-program tersebut tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Kenapa demikian? apakah mereka tidak mampu melakukan transformasi diri menjadi nelayan yang tangguh atau karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengorganisasi mereka?

Kemiskinan Nelayan

Permasalahan perikanan, baik internasional maupun nasional terus berkembang pesat seiring dengan meningkatkan kebutuhan dunia terhadap pangan. Akibatnya adalah, dunia dihadapkan pada ancaman gejala tangkap lebih (overfishing). Hal ini sebagaimana yang paparkan FAO yang mengindikasikan telah terjadi gejala tangkap lebih (overfishing) pada skala internasional yang semakin meluas, yaitu 16% over exploited dan 44% fully exploited (Fontaubert and Lutchman, 2003). Bahkan, FAO (1998) melaporkan bahwa pada tahun 2010 kekurangan pasokan ikan mencapai 27,5 juta ton, dan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 62,4 juta ton (Wahyuni, et.al., 2007). Fenomena overfishing terjadi juga di Indonesia, dimana pada beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia telah menunjukan tanda merah.

Gejala overfishing juga terjadi di Indonesia, yang diperparah dengan masih maraknya praktik illegal fishing di Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain dihadapkan pada permasalahan ekologi, subsektor perikanan tangkap juga dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh pelaku utama perikanan, yaitu masyarakat nelayan yang masih terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (vicious circle). Kemiskinan nelayan Indonesia dapat dilihat di sepanjang pesisir. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir merupakan tempat atau kantung-kantung kemiskinan masyarakat nelayan. Upaya peningkatan kesejahteraan atau mengeluarkan nelayan dari jebakan kemiskinan tidaklah mudah. Sementara itu, nelayan juga dihadapkan pada permasalahan sosial, yaitu konflik horizontal antar nelayan. Berdasarkan paparan permasalahan di atas, subsektor perikanan tangkap dihadapkan pada kompleksitas permasalahan, baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial.

Permasalahan kemiskinan nelayan mulai muncul seiring dengan kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada awal tahun 70-an, yang dikenal dengan revolusi biru (blue revolution). Kebijakan modernisasi perikanan merupakan upaya sistematis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan petani tambak di kawasan pesisir.

Namun karena terlalu bertumpu pada peningkatan produktivitas guna menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional dan mengabaikan kondisi sosiologis masyarakat nelayan yang memiliki kekhasan karakteristik sosial-budaya dan sumberdaya, maka kebijakan tersebut tidak mampu mengatasi problem besar nelayan, seperti kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan dan keterasingan. Kebijakan tersebut diistilahkan oleh Sajogyo (1982) sebagai modernisasi tanpa pembangunan (modernization without development).

Seperti dengan yang diungkapkan Kusnadi (2003), kegagalan yang ditimbulkan oleh kebijakan modernisasi perikanan, diantaranya yaitu: Pertama, timbul konflik sosial antara nelayan yang menggunakan peralatan tangkap canggih, seperti trawl dan nelayan tradisional. Kedua, mekanisasi perahu dan modernisasi perlatan tangkap telah meningkatkan akselerasi kerusakan dan kelangkaan sumberdaya perikanan, khususnya di beberapa kawasan perairan yang menghadapi situasi tangkap lebih (overfishing). Ketiga, meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dikalangan nelayan.

Selanjutnya, dari perspektif institusional, Kusnadi memandang ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab kekurangberhasilan program-program pemberdayaan tersebut, yaitu: (1) institusi baru yang dibangun tidak dikerangkai oleh institusi-institusi yang sudah ada lebih dulu, (2) institusi yang ada tidak menjadi basis pijakan untuk membangun institusi baru, (3) institusi baru dilahirkan bertujuan untuk diperhadapkan dengan institusi yang sudah ada, dan (4) institusi baru yang dibentuk lebih memberatkan kehidupan nelayan dari pada institusi yang sudah ada.

Pola Bagi Hasil

Sebagaimana dipaparkan di atas, kegagalan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan nelayan selama ini adalah terlalu fokus pada bagian hulu dengan cara pemberian alat bantu penangkapan ikan dan kapal. Padahal, permasalahan yang terjadi pada bagian hilir tidak kalah mengkhawatirkan, seperti sistem pemasaran dan distribusi ikan serta ketidakadilan sistem bagi hasil perikanan.

Khusus untuk pola bagi hasil perikanan, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UU Nomor 16 Tahun 1964. Namun sejak disahkan, undang-undang ini tidak pernah diberlakukan. Padahal, pasal-pasal yang dimuat dalam UU Bagi Hasil Perikanan sangat mencerminkan keadilan. Untuk itu, dalam mengatasi permasalahan ketidakjelasan pelaksanaan bagi hasil perikanan, perlu terobosan baru dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun terobosan tersebut, yaitu: Pertama, pembenahan sistem bagi hasil berdasarkan saham. Contoh kesuksesan nelayan yang menggunakan pola ini adalah nelayan Bendar di Kabupaten Pati. Dalam sistem ini, semua anak buah kapal (ABK) memiliki saham yang besarannya ditetapkan oleh pemilik kapal. Pembayaran saham dibayar pada setiap trip melaut, sehingga pada rentang waktu yang ditetapkan, maka aset kapal ikan dan alat tangkap menjadi milik bersama. Hal inilah yang menjadi pengungkit rasa saling memiliki dan membangun kejujuran dikalangan ABK.

Kedua, pembenahan sistem bagi hasil berdasarkan break event point (BEP). Pola ini ditetapkan berdasarkan umur teknis kapal ikan, sehingga setelah kapal dianggap balik modal, maka jumlah pembagian untuk nelayan diberikan lebih banyak.

Sebagai penutup, kemiskinan nelayan tidak harus didekati dengan cara pembenahan di hulu, akan tetapi harus juga memperhatikan bagian hilir, yaitu pembenahan sistem bagi hasil yang berkeadilan. Mengingat, sistem bagi hasil perikanan yang dilakukan dengan sistem tradisional sangat tidak adil dan merugikan nelayan, karena komponen biaya produksi dibayar oleh para nelayan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan revisi terhadap UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Akankah nasib nelayan semakin membaik? Hal ini sebagai jaminan dalam memperjuangkan nelayan sebagai tulang punggung pangan dan gizi bangsa Indonesia.

twitter daihatsuvivalogdaihatsu fbbukti

Hari itu hari Senin, tepat pada tanggal 17 Agustus 2015, hari dimana seluruh rakyat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-70. Karena pada hari itu juga, saya bermaksud menyaksikan detik-detik pengibaran sang saka Merah Putih di Pulau Sebatik, salah satu pulau kecil terluar yang berbatasan dengan Malaysia, baik batas darat maupun batas laut.

Pukul 07.00 WITA, saya meninggalkan salah hotel di kota Nunukan menuju Pelabuhan Sei Jepun, salah satu pelabuhan penyeberangan antar pulau di Kabupaten Nunukan. Mengingat, semua hotel yang ada di Pulau Sebatik sudah dipenuhi tamu-tamu yang akan mengikuti upacara 17 Agustus, baik tamu dari Pusat maupun dari Kabupaten Nunukan itu sendiri. Perahu tradisional bermesin 20 PK bergerak perlahan meninggalkan Pelabuhan Sei Jepun menuju Pelabuhan Mantikas di Desa Binalawan-Pulau Sebatik, karena jaraknya cukup dekat, perjalanan lautpun hanya menyita waktu sekitar 20 menit. Sebagai informasi, untuk jasa penyeberangan publik cukup merogoh kocek sebesar Rp 20.000 per orang, dan bagi yang buru-buru bisa sewa perahu tersebut dengan harga Rp 150.000 per kapal.

Pintu Masuk Pulau Sebatik

Pintu Masuk Pulau Sebatik

Bendera merah putih berkibar di dermaga kayu Pelabuhan Mantikas yang menjadi pintu masuk Pulau Sebatik. Kanan-kiri dermaga berjejer rumah-rumah panggung khas Sulawesi Selatan. Mengingat, penduduk pulau ini didominasi oleh suku-suku dari Sulawesi Selatan, yang sudah menetap secara turun-temurun. Bahkan, Pulau Sebatik pertama kali dibuka oleh suku-suku dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Setiba di ujung dermaga kayu Pelabuhan Mantikas, saya disambut antrian kendaraan yang siap mengantar ke Sungai Nyamuk yang menjadi pusat kota Pulau Sebatik dengan ongkos hanya Rp 50.000 per orang, namun bila sewa kendaraan biayanya sebesar Rp 200.000 sekali antar. Perjalanan kali ini berbeda dengan yang saya rasakan 5 tahun sebelumnya, kini jalanan sudah bagus, meski terdapat kerusakan di beberapa titik. Dulu, dengan kondisi jalan yang sangat rusak parah, rute perjalanan darat Mantikas – Sungai Nyamuk membutuhkan waktunya setidaknya 2 jam. Namun sekarang, dengan kondisi yang sudah membaik, cukup membutuhkan waktu hanya 1 jam. Perkembangan tidak hanya terjadi pada infrastruktur jalan, akan tetapi juga perekonomian masyarakat pulau, dimana sepanjang perjalanan akan banyak ditemukan perkebunan sawit yang mengisi lahan-lahan di perbukitan Pulau Sebatik.

Upacara di Perbatasan

Sebelum upacara dimulai, saya sudah sampai di Sungai Nyamuk sehingga sempat mengabadikan peserta upacara memasuki lapangan, mulai dari barisan para tentara penjaga perbatasan, pegawai negeri sipil hingga para pelajar. Selain barisan resmi peserta upacara, warga yang sejak pagi berduyun-duyun mendatangi lokasi upacara hampir memenuhi kanan-kiri lapangan upacara. “upacara kali ini cukup ramai, karena banyak dihadiri dari pusat”, tutur salah satu tentara yang bertugas menjaga keamanan pelaksanaan Upacara. Keriuhan warga ini menunjukan bahwa perayaan kemerdekaan adalah milik bersama.

Sementara itu, derap langkah pasukan pengibar bendera yang menyisakan debu-debu di musim kemarau, bergerak dengan penuh percaya diri memasuki tengah lapangan. Tanpa kendala apapun, sang saka berhasil dikibarkan dengan tiupan angin yang cukup kencang. Sehingga kibaran bendera merah putih seakan-akan senantiasa akan berkibar di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah upacara berakhir, acara-acara hiburan telah siap diikuti oleh ratusan pengunjung, mulai panjat pinang, tarik tambang, dan lain sebagainya.

Pengibaran Bendera Merah Putih

Pengibaran Bendera Merah Putih

 

Tapal Batas

Setelah menyaksikan suka cita warga di perbatasan, saya pun mengunjungi tapal batas, yaitu tapal 2 dan tapal 3. Untuk menuju tapal 2, kita akan menaiki perbukitan daratan Pulau Sebatik yang memiliki batas darat dengan Malaysia. Mengingat, Pulau Sebatik adalah satu daratan dengan dua negara. Dari tapal 2 ini, saya melihat kepulan asap pabrik pengolah kelapa sawit. “meski berada di daratan yang sama, warna negara Indonesia tidak bisa menjual kelapa sawit ke perusahaan pengolah minyak tersebut”, papar Aziz yang bertugas sebagai penyuluh perikanan. Hal ini dikarenakan, kelapa-kelapa sawit yang dihasilkan petani Indonesia tidak memiliki sertifikat orisinalitas bibit. Oleh karena itu, sawit-sawit dari Pulau Sebatik dibawa ke Tawau – Malaysia lewat laut. Entah kebijakan apa yang memungkinkan pengusaha Tawau menerima hasil kebuh sawit kita.

Matahari semakin bergerak kearah barat, dan kami bergegas menuju tapal 3 yang disana terdapat Pos TNI yang rutin dijaga oleh pasukan TNI AD secara bergiliran 6-7 bulan. Lokasi tapal 3 berada di Desa Aji Kuning, dimana banyak rumah penduduk berada di 2 wilayah kedaulatan kedua negara. Dimana teras atau beranda depan berada di wilayah NKRI, dan dapurnya berada di wilayah Malaysia. Namun hal ini tidan meniumbulkan konflik. Tidak jauh dari tapal 3 ini terdapat dermaga kayu yang sangat sederhana, dimana sering digunakan oleh penduduk Indonesia dan Malaysia untuk keluar-masuk dari dan ke Sebatik menuju Tawau. Aktivitas ini bisa kita temukan pada saat sore hari, karena air sedang pasang. Mengingat transportasi melalui alur sungai kecil yang hanya dilalui pada saat air sedang pasang

Pos Penjaga TNI AD

Pos Penjaga TNI AD

Nelayan bagan perbatasan

Sebelum pulang saya mampir terlebih dahulu ke salah satu basis nelayan bagan di Desa Tanjung Karang. Nelayan bagan ini melakukan penangkapan ikan di sekitar Karang Unarang yang menjadi titik pangkal batas wilayah NKRI-Malaysia. Salah satu komoditas penting di desa ini adalah ikan teri, yang dikenal dengan sebutan teri Ambalat. Karena bagan-bagan nelayan kita terpasang mulai dari Karang Unarang hingga perairan Ambalat. Keberadaan nelayan bagan di perbatasan ini pernah dijadikan komoditas politik, untuk menutup ruang gerak kapal-kapal patroli aparat Malaysia. Oleh karenanya, tidak sedikit nelayan bagan tersebut kerap didatangi bahkan dipukuli aparat Malaysia. Namun setelah beberapa pasukan penjaga perbatasan Indonesia ditempatkan di pulau ini, kejadian tersebut sudah tidak terulang lagi.

Nelayan-nelayan bagan berangkat pukul 16.00 WITA, dimana satu bagan hanya dioperasikan oleh 2 orang nelayan. Mereka diantarkan oleh perahu yang sudah bekerjasama dengan para nelayan untuk antar jemput. Selama mengikuti perjalanan mengantarkan nelayan ke bagannya masing-masing, perjuangan mereka sungguh sangat luar biasa. Memanggul perlengkapan yang berat dari perahu hingga ke atas bagan. Tanpa ada satu pun yang mengalami kecelakaan terjun bebas ke laut. Bagi kalian yang ingin merasakan enaknya teri ambalat yang sudah kering dalam kondisi terbelah dua, cukup merogoh kocek sebesar Rp 70.000 – 80.000 per kg.

Setelah berpuas diri menyaksikan aktivitas nelayan bagan diperbatasan, saya pun bergegas meninggalkan kampung nelayan tersebut menuju Pelabuhan Mantikas. Namun sebelumnya, saya menyaksikan kehidupan rumah-rumah panggung yang sangat sederhana di Desa Tanjung Karang. Anak-anak nelayan berlarian tanpa ada rasa takut nyemplung ke bawah, sementara ibu-ibu sibuk membersihkan ikan teri olahan.

nelayan bagan sebatik

nelayan bagan sebatik

menaiki bagan

Oleh: ikanbijak | Agustus 21, 2015

Halal Bihalal: Penghubung Komunikasi Keluarga

Halal Bihalal: Penghubung Komunikasi Keluarga

Sadar atau tidak, semakin panjang rentang generasi keluarga, maka akan semakin banyak sanak famili yang akan kita lupakan. Mengingat, umumnya komunikasi keluarga yang akan terjaga kuat hanya 3 generasi, dari kakek hingga cucunya. Akibatnya, tidak sedikit antar keluarga besar yang jauh tidak saling kenal. Padahal selama itu mereka akan saling berinteraksi, baik di dunia kerja maupun dunia sepermainan.

Setidaknya itulah pengalaman yang saya alami, dan saudara lainnya. Sudah 3 tahun berinteraksi dengan salah satu mahasiswaku, ternyata dia adalah saudara sepupu. Kami terlahir dari generasi kelima, yang sama sekali tidak saling kenal. Hal inilah yang melatarbelakangiku untuk menggagas pertemuan keluarga besar hingga 7 generasi. Dan mimpi itupun bersambut, semua keluarga menyambut gembira halal bihalal yang selama ini tidak pernah dilakukan.

Menjelang bulan yang penuh berkah Ramadhan meninggalkan umat Islam yang senantiasa akan merindukannya, beberapa orang membentuk panitia kecil untuk menyusun daftar keluarga hingga alamat serta nomor teleponnya. Perjuangan dalam waktu singkat tersebut, cukuo menguras tenaga namun dikerjakan dengan penuh suka cita, karena kami akan bertemu dalam sebuah ikatan keluarga besar yang terputus dan terkota-kotak.

Akhirnya, tepat pada hari ke-3 Bulan Syawal, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2015, panitia kecil mampu mengumpulkan keluarga besar yang jumlahnya diluar perkiraan kami. Setidaknya 400 orang berkumpul, tumpah ruah dalam semangat kemenangan. Kemenangan tidak hanya melawan nafsu sebulan penuh di bulan Ramadhan, akan tetapi juga kemenangan mengumpulkan keluarga besar yang utuh, tanpa sekat dan merajut ikatan yang sudah lama tercerai-berai.

Menurutku, lebaran kali ini adalah yang paling berkesan. Karena bertemu dengan keluarga besar, dan mendata secara utuh, buku keluarga yang disusun bapakku yang tak kunjung “rampung” karena informasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain, lebaran kali ini bukan hanya mengumpulkan keluarga, tapi kami pun menyusun program keluarga yang saling bantu, seperti beasiswa bagi anak yang berprestasi dan kurang mampu, bantuan bagi keluarga yang akan menikah dan kena musibah.

Akhir kata, halal bilahal pertama lebaran tahun ini bukan yang terakhir, namun suatu langkah awal untuk membangun keluarga yang penuh keberkahan.

Oleh: ikanbijak | Agustus 4, 2015

Nawacita dan Keberpihakan BNI untuk Negeri Bahari

Untaian nusa yang membentang dari Utara (Pulau Miangas) hingga Selatan (Pulau Rote), serta dari Barat (Sabang) hingga Timur (Merauke) menjadikan Indonesia sebagai Negari Bahari yang sangat besar. Potensi sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati bersemayam dalam perut bumi ibu pertiwi. Namun demikian, kebesaran nusantara tersebut telah terpinggirkan sejak zaman penjajahan. Menjadikan Indonesia sebagai Negeri Bahari yang tercabut dari jati dirinya.

Oleh karenanya sangat wajar, jika Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusung program Sembilan yang dikenal dengan nawacita, suatu program yang dicanangkan sejak pencalonan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2015-2019. Nawacita yang semula menjadi mimpi pasangan Jokowi-JK, kini telah menjelma menjadi program nyata Pemerintahan Indonesia.

Sementara itu, jauh sebelum nawacita dicetuskan, Bank Negara Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bank BNI, telah lama menghadirkan eksistensinya sebagai perbankan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang terpinggirkan, salah satunya adalah Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke yang diresmikan pada tahun 2012. Program tersebut ibarat oase di padang pasir. Betapa tidak, ketika perbankan alergi dengan masyarakat perikanan yang dianggap kaum pengemplang kredit, BNI malah menghadirkan diri di tengah lingkungan komunitas marjinal tersebut.

Memahami Nawacita

Nawa Cita atau Nawacita merupakan istilah yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa artinya Sembilan dan cita artinya harapan, agenda, keinginan. Sebagaimana disebutkan di atas, Nawacita merupakan visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Jokow-JK berisi agenda pemerintahan pasangan pada Pemilihan Presiden 2014. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara lebih rinci, berikut nawacita yang dikutip pada laman website, Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu:

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
  9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Berdasarkan uraian nawacita di atas, program Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke sesuai dengan program ketiga Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Padahal, program Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke tersebut jauh dihadirkan BNI sebelum Jokowi-JK terpilih. Dengan kata lain, program Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke merupakan suatu kepedulian yang sangat visioner.

Membangun Keberdayaan Nelayan

Besarnya potensi sumberdaya perikanan Indonesia belum mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Lebih parahnya, kekayaan alam tersebut terkesan sebuah kutukan sumberdaya alam (natural resouce curse) bagi pelaku usaha di bidang perikanan, khususnya masyarakat nelayan. Menurut Fauzi (2005), natural resouce curse adalah fenomena dimana wilayah dengan sumberdaya alam yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada akhirnya menyebabkan penduduknya hidup dalam kemiskinan. Bahkan, Mubyarto, et.al (1984) menyebutkan bahwa masyarakat nelayan Indonesia adalah masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin lainnnya (the poorest of the poor).

Fakta yang dipaparkan BPS dan SMERU dapat memperkuat pernyataan natural resouce curse. Pada tahun 2002, BPS dan SMERU memaparkan risetnya bahwa desa pesisir yang berjumlah 8.090 desa memiliki Poverty Headcount Index (PHI) sebesar 0,3214 atau 32,14%. Dengan demikian, masyarakat pesisir Indonesia termasuk di dalamnya adalah masyarakat nelayan yang berjumlah 4.015.320 jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan (DKP, 2008). Dengan kata lain, semakin panjang pesisir dan pantai Indonesia maka akan semakin banyak penduduk miskin Indonesia karena wilayah pesisir dan pantai merupakan tempat atau kantung-kantung kemiskinan masyarakat nelayan (Solihin, 2004; Kusnadi, 2004; dan Kusnadi, 2006).

Fenomena kemiskinan nelayan yang terjadi hingga sekarang ini bukanlah sesuatu yang ahistoris, karena kemiskinan nelayan tidak dapat dilepaskan dari sejarah kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi teknologi penangkapan ikan pada awal tahun 1970-an, yang kemudian dikenal dengan istilah program Revolusi Biru (blue revolution) (Kusnadi, 2003). Dalam perspektif ekonomi, program ini dapat dikatakan berhasil karena mampu meningkatkan angka produksi perikanan tangkap dalam waktu singkat. Namun demikian, dalam perspektif sosial, program tersebut telah menciptakan jurang kesenjangan antar nelayan yang berujung pada kecemburuan dan konflik sosial. Selain itu, dalam perspektif ekologi, program Revolusi Biru menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan karena kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara intensif dengan menggunakan alat tangkap yang semakin efektif dan efisien.

Selain permasalahan kemiskinan, masyarakat nelayan juga dihadapkan pada ancaman dalam usaha penangkapan ikan. Hal ini dikarenakan, usaha perikanan tangkap yang sifatnya berburu (hunting) memiliki resiko usaha yang tinggi, karena penuh ketidakpastian (uncertainty). Artinya, secara ekonomi, usaha perikanan tangkap memiliki kerawanan yang sangat tinggi. Bahkan dalam aspek keamanan, tidak sedikit nelayan yang menjadi korban akibat ganasnya laut, terlebih di tengah perubahan iklim. Ironisnya, masalah ancaman keamanan nelayan dalam melaut tidak disertai dengan jaminan asuransi.

Dengan demikian, kesejahteraan nelayan dan keamanan nelayan dalam usaha penangkapan ikan adalah suatu hal yang harus dperhatikan oleh semua pihak. Mengingat, kegiatan penangkapan ikan memiliki resiko usaha yang tinggi, baik dalam aspek ekonomi maupun keamanan.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan dunia perikanan Indonesia tersebut, BNI dengan program Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke mencoba menawarkan diri sebagai obat bagi sakitnya masyarakat perikanan. Oleh karenanya sangat wajar, bila mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sharif Cicip Sutardjo pernah berujar bahwa “lewat Kampung BNI maka kendala menyangkut UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk dapat permodalan dapat diatasi dengan permodalan dari pihak bank. UMKM akan jadi motor pengembangan kawasan industri kelautan dan perikanan” (detikfinance, 5 Juni 2012).

Sebagai penutup, dalam rangka mengisi nawacita sesuai cita-cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka keberpihakan sangat diperlukan. Kecerdasan Bank BNI dalam membangun model Kampoeng BNI seharusnya menjadi inspirasi bagi para pelaku perbankan, dimana BNI mengadopsi konsep one village one product, yakni komunitas perikanan terintegrasi dalam satu areal. Akankah perbankan Indonesia akan senantiasa memperhatikan nasib nelayan? Semoga.

#69TahunBNI

Oleh: ikanbijak | November 15, 2014

Sinarmas Land: Inovasi dan Mahakarya Property

Inovasi adalah strategi adaptasi dalam menghadapi perubahan yang bergerak cepat. Oleh karenanya sangat wajar, bila kata “inovasi” menjadi hal penting bagi Sinar Mas Land (SML) dalam merebut pasar property yang terus bergeliat di Indonesia. Bagi SML, inovasi bukan hanya bertujuan untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan perusahaan, akan tetapi lebih dari itu, inovasi adalah upaya untuk membangun negeri yang peduli terhadap permasalahan global, seperti pembangunan gedung ramah lingkungan, Green Office Park 6 (GOP 6) yang ditandai dengan topping of ceremony.

Dengan kata lain, setiap pembangunan yang dilakukan SML selalu menjangkau jauh ke depan. Hal ini sesuai dengan visi SML, yaitu “to be the leading property developer in South East Asia, trusted by customers, employees, society, and other stakeholders”. Untuk mewujudkan visi tersebut, kehangatan dalam membangun suasana kekeluargaan dalam bekerja, menempatkan SML sebagai perusahaan property yang disegani dan mampu menggondol berbagai penghargaan, mulai dari tingkat nasional hingga internasional. Sungguh suatu prestasi anak bangsa yang patut dibanggakan. Solidaritas tidak hanya dibangun untuk internal segenap perusahaan, akan tetapi juga SML sangat peduli dengan lingkungan sekitar dengan cara menggelontorkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk membangun dunia pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Kembali berbicara mengenai inovasi, nampaknya SML tidak akan pernah berhenti. Salah satunya adalah terkenal sebagai pelopor pengembangan konsep perumahan klaster (concept-clustered residential) dan pelopor pengembangan proyek inovatif strata mall (trade center) di Indonesia. Selain itu, dalam memperebutkan pangsa pasar property, SML menggunakan strategi menjemput bola dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian, sehingga hal ini akan meningkatkan minat pembeli untuk memiliki rumah di kawasan tersebut. Tentu saja, strategi ini menuntut modal besar dan keberanian besar. Mengingat, selama ini, perusahaan property lain hanya membangun perumahan tanpa membangun fasilitas ekonomi di sekitarnya.

Dalam perkembangannya, kembali SML membuat inovasi yang cukup cerdas, membangun megastore dengan mengkombinasikan toko retail, gudang penyimpanan, dan kantor yang dibangun dengan konsep “Build to Suit” (BTS). Pemilihan lokasi Kota Harapan Indah Bekasi dan BSD City, Serpong, Tangerang adalah hal yang tepat, karena sebagai kota satelit, kedua kota ini terus berkembang dan berbenah diri sebagai kota urban.

Entah apa lagi hal baru yang akan dicetuskan oleh SML? Yang jelas, inovasi SML akan menjadi trend setter bagi perusahaan properti lainnya. Majulah terus Sinar Mas Land, membangun negeri dengan hati dan inovasi.

Oleh: ikanbijak | Oktober 31, 2014

Menikmati Deburan Air Terjun Asin di Pulau Lombok

Apa? Ada air terjun air asin di Pulau Lombok? berapa meter panjangnya? Dimana lokasinya?
Rasa penasaran itu menggerakan kamera saya untuk segera mengabadikan fenomena langka tersebut. Alhasil, informasi yang tercetus dari relawan-relawan Palang Merah Indonesia (PMI) hari itu saya tindak-lanjuti dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai air terjun air asin di Pantai Nambung. Hasil penelusuran dunia maya pun menemukan beberapa foto yang berhasil diunggah oleh fotografer landscape. Setelah informasi terkumpul, agenda berikutnya adalah mencari guide lokal dan kendarawaan sewaan untuk jalan-jalan esok hari.
Menjelang pukul 11.00 WITA, perjalanan pun dilakukan menuju Pantai Nambung dari Kota Mataram yang memerlukan waktu sekitar `1,5 jam. Penentuan waktu tersebut bukan tanpa alasan, karena berdasarkan informasi yang diperoleh, fenomena air terjun asin tersebut hanya terjadi jika gelombang besar. Artinya, fenomena air terjun asin tidak bisa dinikmati setiap saat, sehingga pengunjung harus benar-benar tahu musim yang sedang berlangsung.

Pantai Nambung dengan efek air laut yang menabrak dinding karang, diperlukan kehatti-hatian.

Pantai Nambung dengan efek air laut yang menabrak dinding karang, diperlukan kehatti-hatian.


Setiba di Pantai Nambung, saya disambut hamparan pasir sebesar buah merica yang memanjang sejauh 2 km. Bentuk butiran pasir di Pantai Nambung sama persis dengan pasir laut yang terdapat di Pantai Tanjung Aan dan Pantai Kuta Lombok Tengah. Bentuk pasir seperti merica ini sangat melelahkan bagi setiap orang melewatinya. Untuk itu, strategi yang saya lakukan adalah menginjak bekas-bekas langkah telapak kaki orang-orang sebelumnya. Sehingga beban berat tubuh tertahan, tidak langsung terbenam ke dalam pasir merica ini. Masalah lain berjalan di pasir merica ini adalah “jebakan batman” kotoran warga yang buang air besar di pantai.
Meski perjalanan yang sangat melelahkah, suasana alam di Pantai Nambung bisa melupakan lelah dan pegalnya kaki. Setelah melalui 2 km pasir merica, kita akan melihat bebatuan yang bertubrukan dengan dinding bukit di Pantai Nambung. Lagi-lagi bebatuan ini menghampar 2 km menuju air terjun asin. Berjalan di bebatuan ini perlu hati-hati. Selain licin, bebatuan tersebut juga tajam-tajam sehingga perlu sepatu yang ideal, bukannya sepatu kerja yang saya pakai saat itu. Sebenarnya, untuk menuju air terjun asin bisa ditempuh melalui jalur laut dengan cara menyewa perahu kecil.
Ketika beberapa menit sebelum menyaksikan air terjun asin, terdengar dari kejauhan deburan ombak dan hempasan partikel-partikel kecil air laut yang terbawa angin. Untuk menyaksikan detik-detik terjadinya air laut, saya mencoba menaiki tebing tinggi sambil minum Liang Teh Cap Panda yang memiliki rasa dan aroma yang khas. Dari atas terlihat detik-detik terjadinya air terjun, yang disebabkan oleh hempasan gelombang besar yang menabrak dinding pantai berbatu keras dan terjal. Bahkan, setiap gelombang menabrak dinding karang akan terdengar desisan angin yang tercipta dari bawah bebatuan.
Setelah menyaksikan fenomena alam air terjun asin, berbeda dengan air terjun di pegunungan yang mengalir setiap saat sebagaimana kita lihat biasanya. Karena efek aliran air terjun asin hanya akan tercipta bila kondisi air sedang pasang ditambah dengan musim yang terjadi saat itu. Namun aliran air mulai dari aliran pertama yang sangat keras sampai aliran lembut dari sisa-sisa air terjun yang jatuh.
Untuk merekam keindahan fenomena air terjun asin, diperlukan perlengkapan fotografi yang lengkap, seperti tripod dan filter, baik filter CPL maupun ND. Karena efek air yang jatuh di sela-sela sasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun sayang, disini belum berkembang wisata bahari sehingga penginapan di sekitar pelabuhan perikanan nusantara harus steeril dari para preman.

Oleh: ikanbijak | Oktober 31, 2014

Pesona Pantai Pink di Lombok Timur

Lombok bukan hanya Pantai Senggigi atau Gili Trawangan, dan bukan juga hanya pelecing kangkung atau ayam taliwang. Lombok adalah anuegarah Tuhan yang sangat indah, objek wisata terbentang mengisi setiap sudut bibir pantai hingga jurang-jurang Gunung Rinjani. Objek wisata terserak mulai dari utara (Gili Matra – Meno, Air dan Trawangan) hinggu selatan (pantai-pantai indah seperti Batu Payung, Tanjung Aan, dan Mawun), serta dari barat (Pantai Senggigi, Pantai Malimbu dan Pantai Nambung dengan air terjun asinya) hingga timur (Pantai Pink).
Selain keindahan alam, Lombok memiliki kebudayaan yang menarik untuk dikupas, seperti Gendang Belleq, nyongkolan (iring-iringan pengantin), tari gandrung, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan kerajinan tangan, wisatawan dapat mengabadikan para penenun di desa adat, seperti Desa Sade yang menjaga nilai-nilai luhur Suku Sasak. Sementara untuk makanan, pelecing kangkung dan ayam taliwang jangan pernah terlewatkan.
Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Lombok tahun 2003, yang saat itu tujuannya untuk riset budaya lokal dalam mengelola sumberdaya ikan, saya langsung jatuh cinta sama Pulau Lombok. Puncaknya tahun 2014, dimana saya memiliki riset dan pendampingan masyarakat di dua lokasi, yaitu Lombok Barat dan Lombok Timur. Kesempatan ini menuntut saya untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang objek wisata di Pulau Lombok, salah satunya adalah Pantai Pink. Namun sayang, karena mobil sewaan yang digunakan saat itu adalah standar, niatan mengunjungi Pantai Pink pun harus dibatalkan. “kalau ke Pantai Pink harus sewa mobil besar pak”, tutur Ari yang menjadi sopir langganan saya setiap melakukan kunjungan ke Lombok.
Pink beach
Sejak saat itulah, saya selalu menggunakan mobil-mobil bertenaga besar untuk menyusuri setiap sudut bibir pantai Pulau Lombok. Mengingat, akses jalan di Pulau Lombok tidak merata, termasuk akses jalan ke Pantai Pink. Siang itu matahari dengan kerasnya mengeluarkan cahaya, ketika kami meninggalkan Kota Mataram. Berdasarkan informasi dari sang sopir, perjalanan Kota Mataram ke Pantai Pink memerlukan waktu sekitar 2 jam, bahkan bisa lebih bila musim hujan karena akses jalan belum semua diaspal. Jadi, andaikan jalanan menuju Pantai Pink mulus, perjalanan bisa lebih cepat.
Oleh masyarakat lokal, Pantai Pink dikenal juga dengan nama Pantai Merah, karena warna pasirnya yang ke merah-merahan. Namun nama yang sebenarnya adalah Pantai Tangsi, entah apa yang melatarbelakangi pemberian nama itu. Secara administrasi, Pantai Pink masuk Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan bagian dari Pantai Tanjung Ringgit.
Setiba di Pantai Pink, mobil tidak bisa menembus bibir pantai karena akses jalan menurun berpasir dan berbatu, sehingga sangat berbahaya. Kami pun terpaksa berjalan kaki sepanjang 1 km, dengan debu-debu tebal tertiup angin. Setelah berjibaku dengan jalanan yang rusak, terpampanglah bentangan alam yang sangat sempurna, antara kemarahan pesisir pantai, laut biru bergradasi hijau toska, dikeliling savana kecoklatan ditebing-tebing perbukitan. Hamparan butiran-butiran merah bukanlah pasir murni sebagaimana pasir pantai berwarna putih lainnya, melainkan adalah pecahan-pecahan terumbu karang berwarna merah yang terbawa ombak dan proses alami menjadikan pecahan koral menyatu dengan pasir di pantai dan membentuk warna merah muda. Di Indonesia, pantai pink hanya ada dua, satunya lagi di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.
Keindahan daratan pantai dilengkapi dengan dasar perairan yang jernih, sehingga lenggak-lenggok penghuni terumbu karang pun terlihat jelas. Terlebih, dasar perairan banyak didominasi soft coral, sehingga arus laut menggerakannya seperti mereka sedang menari. Sementara itu, kedua bukit mengapit Pantai Pink dengan gagahnya. Bila berkunjung kesini, jangan malas untuk naik ke puncak kedua bukit tersebut, karena disana kita akan menyaksikan hamparan padang rumput yang kecoklatan karena tidak tersiram air, laut biru dengan langit dihiasi awan putih yang sangat dramatis. Sungguh ciptaan Tuhan yang tiada tara. Namun sayang, keindahan Pantai Pink belum terkenal luas, karena minimnya perhatian pemerintah dalam mendukung pengembangan wisata di kawasan ini.

Oleh: ikanbijak | Oktober 31, 2014

Program Cubluk Untuk Desa Sehat

Di tengah keasrian, suasana pedesaan menyimpan permasalahan laten yang masih terjadi hingga saat ini. Ironisnya hal itu masih terjadi di era digital sekarang ini. Sanitasi lingkungan pedesaan yang dihadapkan pada ancaman kesehatan warga yang disebabkan oleh kebiasaan warga “buang hajat” di kebun. Tentu saja, kebiasaan tersebut berdampak terhadap kesehatan seluruh warga desa. Terlebih ketika musim penghujan tiba.
Atas bencana laten tersebut, apakah warga desa dihadapkan pada permasalahan kemiskinan sehingga mereka tidak mampu membangun penampungan kotoran manusia? Atau mereka tidak peduli atas kebiasaan buruk yang dilakukan selama ini? Atau kurangnya program-program rekayasa sosial (social enginering) untuk mengubah perilaku buruk tersebut? Terlepas dari semua pertanyaan itu, sanitasi lingkungan kesehatan pedesaan harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen, khususnya pemerintah.

Kompleksitas Permasalahan
Sebagaimana disebutkan di atas, masalah sanitasi desa yang disebabkan kebiasaan buruk buang hajat tidak hanya terjadi di pedesaan pertanian, akan tetapi juga pedesaan pesisir. Bedanya warga desa pertanian buang hajat di semak-semak, warga desa pesisir melakukannya secara terbuka di pinggir pantai atau dermaga. Jadi, semakin panjang pantai, maka semakin panjang pula WC alami desa.
Sementara persamaannya adalah bencana wabah diare yang senantiasa dapat menyerang warga setiap saat secara massal. Selain itu, wabah lainnya adalah penyakit kulit (gatal-gatal). Tentu saja, ketidaknyamanan bau adalah hal yang sangat mengganggu keseharian warga.
Kebiasaan buruk buang hajat masyarakat pedesaan sangat kompleks. Pertama, aspek ekonomi. Alasan utama warga buang hajat di kebun atau pantai karena tidak mampu membangun jamban atau WC. Mengingat rumah warga umumnya rumah panggung atau bilik. Kedua, aspek budaya. Faktor kedua ini terjadi secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan lumrah yang dilakukan warga tanpa rasa malu. Bahkan, penulis sempat bertanya tentang budaya buang hajat di ruang terbuka ketika melakukan pendampingan di desa pesisir, alasannya cukup menggelitik, bahwa mereka tidak bisa buang hajat kalau tidak terkena air laut. Sungguh suatu jawaban yang tidak masuk akal, namun itu fakta.
Ketiga, aspek norma, dimana Pemerintah Desa tidak sadar untuk mengatur kebiasaan warganya yang melakukan buang hajat di ruang terbuka. Padahal, Pemerintahan Desa yang dalam hal ini Kepala Desa beserta aparaturnya bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat menyusun aturan lokal melalui Peraturan Desa tentang Sanitasi Lingkungan Sehat Pedesaan. Keempat, kurangnya dukungan program pemerintah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam membuat WC publik.

Menuju Desa Sehat
Program pembangunan desa sehat harus dilakukan secara perlahan dan berkelanjutan, yang disertai dukungan dana baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak ketiga (swasta atau lembaga swadaya masyarakat). Salah satu program yang harus diperhatikan adalah pembangunan cubluk secara massal.
Cubluk adalah lubang/sumuran yang dibuat dengan menggali tanah dengan dinding yang merembes air. Jadi cubluk merupakan suatu lubang yang digunakan untuk menampung air limbah manusia dari jamban, berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk (http://www.dimsum.its.ac.id). Menurut artikel yang terdapat dalam http://sanitasi.or.id, bahwa cubluk berbeda dengan septic tank. Dimana sistem cubluk biasanya dilengkapi dengan kloset leher angsa, bahkan ada yang menggunakan kloset duduk. Dengan adanya kloset tersebut, memungkinkan bau tidak menyebar dan mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya di dalam perpipaan atau ruang cubluk itu sendiri. Sementara Sistem septic tank merupakan tangki berbentuk empat persegi panjang atau bulat. Konstruksi dibangun di bawah tanah sehingga air bekas dari kakus, kamar mandi, kamar cuci, dapur dan air bekas bisa dialirkan ke dalam tangki tersebut. Tangki ini berfungsi mengolah air limbah tersebut agar tidak berbahaya bagi lingkungan.
Terlepas perbedaan antara cubluk dan septic tank tersebut, perlu proses social enginering untuk masyarakat pedesaan dalam mewujudkan desa sehat. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah harus menggaet pihak swasta dalam rangka mencairkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Tentu saja, program pembangunan cubluk harus diawali dengan gerakan penyadaran tentang budaya hidup sehat, yang dalam hal ini pemerintah bisa mengajak LSM dan perguruan tinggi.
Sementara itu, supaya lebih bermanfaat, program cubluk bisa disinergikan dengan program lainnya yang tidak kalah penting, yaitu pemanfaatan gas buangan kotoran untuk energi dan pembuatan kompos untuk pupuk alam. Akankah Indonesia dapat mewujudkan Desa Sehat di seluruh nusantara? Semoga.

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori