Oleh: ikanbijak | Oktober 7, 2015

Nelayan : antara Kemiskinan dan Ketidakberdayaan “Artikel Lomba Hari Pangan Sedunia 2015 diselenggarakan PERGIZI PANGAN Indonesia”

Nelayan : antara Kemiskinan dan Ketidakberdayaan

Oleh : Akhmad Solihin

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dan Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, alumni International Ocean Institute

Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, dimana dua pertiga wilayahnya adalah lautan, perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mengandung sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi nasional serta dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya bagi kesejahteraan kehidupan nelayan-nelayan.

Namun demikian, kekayaan alam tersebut terkesan sebuah kutukan sumberdaya alam (natural resouce curse) bagi pelaku usaha di bidang perikanan, khususnya masyarakat nelayan. Menurut Fauzi (2005), natural resouce curse adalah fenomena dimana wilayah dengan sumberdaya alam yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada akhirnya menyebabkan penduduknya hidup dalam kemiskinan.

Semakin panjang pantai, semakin banyak penduduk miskin di Indonesia. Artinya, dengan panjang pantai yang mencapai 95.181 km, yang merupakan garis pantai tropis terpanjang ke-4 di dunia, maka Indonesia akan banyak dihuni oleh penduduk miskin. Betapa tidak, selama ini wilayah pesisir dan pantai adalah kantung-kantung masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mubyarto (1984) yang mengungkapkan bahwa kemiskinan yang terjadi di masyarakat nelayan, khususnya yang berdomisili di daerah pesisir pantai (desa-desa pantai) lebih miskin jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya (the poorest of the poor community). Menurut data BPS dan SMERU, bahwa desa pesisir yang berjumlah 8.090 desa memiliki Poverty Headcount Index (PHI) sebesar 0,3214 atau 32,14%, yang berarti sekitar 32% dari populasi berada pada level di bawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan nelayan tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan.

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan nelayan tersebut, baik secara langsung maupun tidak, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dan program, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD) sektor Jaringan Pengaman Sosial-Penanggulangan Kemiskinan (JPS-PK), dan yang terakhir adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri). Namun dari program-program tersebut tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Kenapa demikian? apakah mereka tidak mampu melakukan transformasi diri menjadi nelayan yang tangguh atau karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengorganisasi mereka?

Kemiskinan Nelayan

Permasalahan perikanan, baik internasional maupun nasional terus berkembang pesat seiring dengan meningkatkan kebutuhan dunia terhadap pangan. Akibatnya adalah, dunia dihadapkan pada ancaman gejala tangkap lebih (overfishing). Hal ini sebagaimana yang paparkan FAO yang mengindikasikan telah terjadi gejala tangkap lebih (overfishing) pada skala internasional yang semakin meluas, yaitu 16% over exploited dan 44% fully exploited (Fontaubert and Lutchman, 2003). Bahkan, FAO (1998) melaporkan bahwa pada tahun 2010 kekurangan pasokan ikan mencapai 27,5 juta ton, dan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 62,4 juta ton (Wahyuni, et.al., 2007). Fenomena overfishing terjadi juga di Indonesia, dimana pada beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia telah menunjukan tanda merah.

Gejala overfishing juga terjadi di Indonesia, yang diperparah dengan masih maraknya praktik illegal fishing di Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain dihadapkan pada permasalahan ekologi, subsektor perikanan tangkap juga dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh pelaku utama perikanan, yaitu masyarakat nelayan yang masih terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (vicious circle). Kemiskinan nelayan Indonesia dapat dilihat di sepanjang pesisir. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir merupakan tempat atau kantung-kantung kemiskinan masyarakat nelayan. Upaya peningkatan kesejahteraan atau mengeluarkan nelayan dari jebakan kemiskinan tidaklah mudah. Sementara itu, nelayan juga dihadapkan pada permasalahan sosial, yaitu konflik horizontal antar nelayan. Berdasarkan paparan permasalahan di atas, subsektor perikanan tangkap dihadapkan pada kompleksitas permasalahan, baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial.

Permasalahan kemiskinan nelayan mulai muncul seiring dengan kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada awal tahun 70-an, yang dikenal dengan revolusi biru (blue revolution). Kebijakan modernisasi perikanan merupakan upaya sistematis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan petani tambak di kawasan pesisir.

Namun karena terlalu bertumpu pada peningkatan produktivitas guna menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional dan mengabaikan kondisi sosiologis masyarakat nelayan yang memiliki kekhasan karakteristik sosial-budaya dan sumberdaya, maka kebijakan tersebut tidak mampu mengatasi problem besar nelayan, seperti kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan dan keterasingan. Kebijakan tersebut diistilahkan oleh Sajogyo (1982) sebagai modernisasi tanpa pembangunan (modernization without development).

Seperti dengan yang diungkapkan Kusnadi (2003), kegagalan yang ditimbulkan oleh kebijakan modernisasi perikanan, diantaranya yaitu: Pertama, timbul konflik sosial antara nelayan yang menggunakan peralatan tangkap canggih, seperti trawl dan nelayan tradisional. Kedua, mekanisasi perahu dan modernisasi perlatan tangkap telah meningkatkan akselerasi kerusakan dan kelangkaan sumberdaya perikanan, khususnya di beberapa kawasan perairan yang menghadapi situasi tangkap lebih (overfishing). Ketiga, meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dikalangan nelayan.

Selanjutnya, dari perspektif institusional, Kusnadi memandang ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab kekurangberhasilan program-program pemberdayaan tersebut, yaitu: (1) institusi baru yang dibangun tidak dikerangkai oleh institusi-institusi yang sudah ada lebih dulu, (2) institusi yang ada tidak menjadi basis pijakan untuk membangun institusi baru, (3) institusi baru dilahirkan bertujuan untuk diperhadapkan dengan institusi yang sudah ada, dan (4) institusi baru yang dibentuk lebih memberatkan kehidupan nelayan dari pada institusi yang sudah ada.

Pola Bagi Hasil

Sebagaimana dipaparkan di atas, kegagalan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan nelayan selama ini adalah terlalu fokus pada bagian hulu dengan cara pemberian alat bantu penangkapan ikan dan kapal. Padahal, permasalahan yang terjadi pada bagian hilir tidak kalah mengkhawatirkan, seperti sistem pemasaran dan distribusi ikan serta ketidakadilan sistem bagi hasil perikanan.

Khusus untuk pola bagi hasil perikanan, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UU Nomor 16 Tahun 1964. Namun sejak disahkan, undang-undang ini tidak pernah diberlakukan. Padahal, pasal-pasal yang dimuat dalam UU Bagi Hasil Perikanan sangat mencerminkan keadilan. Untuk itu, dalam mengatasi permasalahan ketidakjelasan pelaksanaan bagi hasil perikanan, perlu terobosan baru dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun terobosan tersebut, yaitu: Pertama, pembenahan sistem bagi hasil berdasarkan saham. Contoh kesuksesan nelayan yang menggunakan pola ini adalah nelayan Bendar di Kabupaten Pati. Dalam sistem ini, semua anak buah kapal (ABK) memiliki saham yang besarannya ditetapkan oleh pemilik kapal. Pembayaran saham dibayar pada setiap trip melaut, sehingga pada rentang waktu yang ditetapkan, maka aset kapal ikan dan alat tangkap menjadi milik bersama. Hal inilah yang menjadi pengungkit rasa saling memiliki dan membangun kejujuran dikalangan ABK.

Kedua, pembenahan sistem bagi hasil berdasarkan break event point (BEP). Pola ini ditetapkan berdasarkan umur teknis kapal ikan, sehingga setelah kapal dianggap balik modal, maka jumlah pembagian untuk nelayan diberikan lebih banyak.

Sebagai penutup, kemiskinan nelayan tidak harus didekati dengan cara pembenahan di hulu, akan tetapi harus juga memperhatikan bagian hilir, yaitu pembenahan sistem bagi hasil yang berkeadilan. Mengingat, sistem bagi hasil perikanan yang dilakukan dengan sistem tradisional sangat tidak adil dan merugikan nelayan, karena komponen biaya produksi dibayar oleh para nelayan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan revisi terhadap UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Akankah nasib nelayan semakin membaik? Hal ini sebagai jaminan dalam memperjuangkan nelayan sebagai tulang punggung pangan dan gizi bangsa Indonesia.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: