Oleh: ikanbijak | Agustus 4, 2015

Nawacita dan Keberpihakan BNI untuk Negeri Bahari

Untaian nusa yang membentang dari Utara (Pulau Miangas) hingga Selatan (Pulau Rote), serta dari Barat (Sabang) hingga Timur (Merauke) menjadikan Indonesia sebagai Negari Bahari yang sangat besar. Potensi sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati bersemayam dalam perut bumi ibu pertiwi. Namun demikian, kebesaran nusantara tersebut telah terpinggirkan sejak zaman penjajahan. Menjadikan Indonesia sebagai Negeri Bahari yang tercabut dari jati dirinya.

Oleh karenanya sangat wajar, jika Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusung program Sembilan yang dikenal dengan nawacita, suatu program yang dicanangkan sejak pencalonan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2015-2019. Nawacita yang semula menjadi mimpi pasangan Jokowi-JK, kini telah menjelma menjadi program nyata Pemerintahan Indonesia.

Sementara itu, jauh sebelum nawacita dicetuskan, Bank Negara Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bank BNI, telah lama menghadirkan eksistensinya sebagai perbankan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang terpinggirkan, salah satunya adalah Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke yang diresmikan pada tahun 2012. Program tersebut ibarat oase di padang pasir. Betapa tidak, ketika perbankan alergi dengan masyarakat perikanan yang dianggap kaum pengemplang kredit, BNI malah menghadirkan diri di tengah lingkungan komunitas marjinal tersebut.

Memahami Nawacita

Nawa Cita atau Nawacita merupakan istilah yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa artinya Sembilan dan cita artinya harapan, agenda, keinginan. Sebagaimana disebutkan di atas, Nawacita merupakan visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Jokow-JK berisi agenda pemerintahan pasangan pada Pemilihan Presiden 2014. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara lebih rinci, berikut nawacita yang dikutip pada laman website, Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu:

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
  9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Berdasarkan uraian nawacita di atas, program Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke sesuai dengan program ketiga Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Padahal, program Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke tersebut jauh dihadirkan BNI sebelum Jokowi-JK terpilih. Dengan kata lain, program Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke merupakan suatu kepedulian yang sangat visioner.

Membangun Keberdayaan Nelayan

Besarnya potensi sumberdaya perikanan Indonesia belum mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Lebih parahnya, kekayaan alam tersebut terkesan sebuah kutukan sumberdaya alam (natural resouce curse) bagi pelaku usaha di bidang perikanan, khususnya masyarakat nelayan. Menurut Fauzi (2005), natural resouce curse adalah fenomena dimana wilayah dengan sumberdaya alam yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada akhirnya menyebabkan penduduknya hidup dalam kemiskinan. Bahkan, Mubyarto, et.al (1984) menyebutkan bahwa masyarakat nelayan Indonesia adalah masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin lainnnya (the poorest of the poor).

Fakta yang dipaparkan BPS dan SMERU dapat memperkuat pernyataan natural resouce curse. Pada tahun 2002, BPS dan SMERU memaparkan risetnya bahwa desa pesisir yang berjumlah 8.090 desa memiliki Poverty Headcount Index (PHI) sebesar 0,3214 atau 32,14%. Dengan demikian, masyarakat pesisir Indonesia termasuk di dalamnya adalah masyarakat nelayan yang berjumlah 4.015.320 jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan (DKP, 2008). Dengan kata lain, semakin panjang pesisir dan pantai Indonesia maka akan semakin banyak penduduk miskin Indonesia karena wilayah pesisir dan pantai merupakan tempat atau kantung-kantung kemiskinan masyarakat nelayan (Solihin, 2004; Kusnadi, 2004; dan Kusnadi, 2006).

Fenomena kemiskinan nelayan yang terjadi hingga sekarang ini bukanlah sesuatu yang ahistoris, karena kemiskinan nelayan tidak dapat dilepaskan dari sejarah kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi teknologi penangkapan ikan pada awal tahun 1970-an, yang kemudian dikenal dengan istilah program Revolusi Biru (blue revolution) (Kusnadi, 2003). Dalam perspektif ekonomi, program ini dapat dikatakan berhasil karena mampu meningkatkan angka produksi perikanan tangkap dalam waktu singkat. Namun demikian, dalam perspektif sosial, program tersebut telah menciptakan jurang kesenjangan antar nelayan yang berujung pada kecemburuan dan konflik sosial. Selain itu, dalam perspektif ekologi, program Revolusi Biru menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan karena kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara intensif dengan menggunakan alat tangkap yang semakin efektif dan efisien.

Selain permasalahan kemiskinan, masyarakat nelayan juga dihadapkan pada ancaman dalam usaha penangkapan ikan. Hal ini dikarenakan, usaha perikanan tangkap yang sifatnya berburu (hunting) memiliki resiko usaha yang tinggi, karena penuh ketidakpastian (uncertainty). Artinya, secara ekonomi, usaha perikanan tangkap memiliki kerawanan yang sangat tinggi. Bahkan dalam aspek keamanan, tidak sedikit nelayan yang menjadi korban akibat ganasnya laut, terlebih di tengah perubahan iklim. Ironisnya, masalah ancaman keamanan nelayan dalam melaut tidak disertai dengan jaminan asuransi.

Dengan demikian, kesejahteraan nelayan dan keamanan nelayan dalam usaha penangkapan ikan adalah suatu hal yang harus dperhatikan oleh semua pihak. Mengingat, kegiatan penangkapan ikan memiliki resiko usaha yang tinggi, baik dalam aspek ekonomi maupun keamanan.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan dunia perikanan Indonesia tersebut, BNI dengan program Kampoeng BNI Perikanan Muara Angke mencoba menawarkan diri sebagai obat bagi sakitnya masyarakat perikanan. Oleh karenanya sangat wajar, bila mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sharif Cicip Sutardjo pernah berujar bahwa “lewat Kampung BNI maka kendala menyangkut UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk dapat permodalan dapat diatasi dengan permodalan dari pihak bank. UMKM akan jadi motor pengembangan kawasan industri kelautan dan perikanan” (detikfinance, 5 Juni 2012).

Sebagai penutup, dalam rangka mengisi nawacita sesuai cita-cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka keberpihakan sangat diperlukan. Kecerdasan Bank BNI dalam membangun model Kampoeng BNI seharusnya menjadi inspirasi bagi para pelaku perbankan, dimana BNI mengadopsi konsep one village one product, yakni komunitas perikanan terintegrasi dalam satu areal. Akankah perbankan Indonesia akan senantiasa memperhatikan nasib nelayan? Semoga.

#69TahunBNI


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: