Oleh: ikanbijak | Juli 4, 2010

Mengawal Hukum, Melestarikan Alam

Mengawal Hukum, Melestarikan Alam

Oleh : Akhmad Solihin

Kelestarian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan Indonesia senantiasa dihadapkan pada ancaman keserakahan pemerintah. Terlebih, pada saat menjelang ”pesta rakyat” baik pemilihan umum (Pemilu) anggota legislatif maupun presiden. Hal ini bukan suatu yang ahistoris, karena babak baru ”penghancuran” SDA dan lingkungan di era reformasi dimulai pada saat Pemilu tahun 2004, dimana Megawati yang saat itu menjabat Presiden mengeluarkan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan atas UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan Perpu tersebut, Pemerintah mempunyai dasar hukum yang melegitimasi untuk membabat dan menyulap hutan lindung menjadi kawasan pertambangan. Oleh karenanya, alasan apapun dibenarkan oleh Pemerintah untuk menguras SDA Indonesia. Padahal, keuntungan tersebut dinikmati oleh pengusaha tambang dan sederet para politisi ”busuk” yang melakukan praktik-praktik kompradorisasi.

Pembabatan Hutan

Awal mula polemik mengenai perizinan kegiatan pertambangan di hutan lindung muncul sejak diterbitkannya UU No. 41/1999. Berdasarkan aturan tersebut, banyak perusahaan tambang yang dibekukan, termasuk peruasahaan asing. Akibatnya adalah, perusahaan-perusahaan tersebut meluncurkan protes dan ancaman melalui arbitrase, karena menganggap UU No. 41/1999 telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, ijin kegiatan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari tekanan pihak asing. Oleh karenanya, untuk mengatasi tekanan asing tersebut Pemerintah membuat jalan pintas dengan cara mengeluarkan Perpu No 1/2004. Meskipun Perpu No. 1/2004 telah ditandatangani Presiden, namun agar Perpu tersebut berlaku efektif maka perlu mendapatkan pengesahan dari DPR. Pada awalnya, proses pengesahan Perpu berjalan alot karena sebagian besar anggota dewan mempertanyakan argumen-argumen yang tidak masuk akal yang dilontarkan oleh M. Prakosa yang saat itu menjadi Menteri Kehutanan, sehingga dalam beberapa media terungkap bahwa besar kemungkinan Perpu tersebut ditolak. Akan tetapi, lain kata lain juga kenyataan. Mungkin inilah dunia politik, penuh dengan kebohongan dan kepentingan. Pada tanggal 15 Juli 2004, Perpu No. 1/2004 secara resmi disahkan sebagai UU melalui sebuah Rapat Paripurna DPR.

Implikasi dari disahkannya Perpu No. 1/2004, secara otomotasi DPR juga menerima ketentuan yang tertuang pada Keppres No. 41/2004 tentang Perijinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Artinya, Pemerintah serta merta mengakui penunjukan dan pemberian izin kepada 13 perusahaan pertambangan untuk tetap melanjutkan operasionalnya dan menambang terbuka di hutan lindung.

Pengesahan Perpu No. 1/2004 dapat dikatakan cacat hukum, karena bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Disebutkan bahwa, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pertanyaannya adalah, apakah penerbitan Perpu No. 1/2004 telah sesuai dengan yang dipersyaratkan UUD 1945? Apakah benar, negara kita sedang genting dan memaksa mengeluarkan Perpu tersebut? Padahal, saat itu DPR sedang melakukan proses penyelesaian kasus tumpang tindih peraturan pertambangan.

Selain itu, Perpu tersebut tidak perlu diterbitkan karena persoalan tumpang tindih pertambangan dan kawasan hutan lindung bisa diselesaikan melalui Pasal 19 UU No 41/1999. Dengan demikian, secara substansi Perpu No. 1/2004 telah cacat hukum, karena tidak memenuhi unsur ”negara dalam keadaan genting yang memaksa”. Selain itu, dalam Perpu tersebut sama sekali tidak tercantum secara eksplisit bahwa negara dalam keadaan genting memaksa sehingga diperlukan Perpu.

Sementara itu, agenda ”pengrusakan” sumberdaya hutan di era Megawati dilengkapi dengan kebijakan Presiden SBY dengan menandatangani PP No. 2 Tahun 2008. PP tersebut memuat aturan yang sangat murah dalam menyewakan lahan, yaitu sebesar Rp 120 – Rp 300 sebagai kompensasi pengalihan fungsi hutan lindung dan hutan produksi per meter per tahun. Dengan demikian, lengkap sudah penderitaan hutan kita, di era Megawati dibabat dan di era SBY diobral.

Akibatnya adalah, PP No. 2/2008 sudah pasti akan meningkatkan laju kerusakan hutan Indonesia yang selama ini mencapai 2,7 juta hektar per tahun. Sebagaimana ”induknya”, lagi-lagi pengeluaran PP No. 2/2008 dapat dikatakan cacat hukum. Hal ini dikarenakan, PP No. 2/2008 tidak memenuhi empat asas peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu aspek ekologis, asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan serta asas keterbukaan sebagaimana diatur Pasal 5 UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, PP No.2/2008 bertentangan dengan UU No. 41/1999, tepatnya dengan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Begitu juga dengan ayat (4), disebutkan bahwa kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola tambang terbuka, karena hutan lindung merupakan fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan.

Dengan kata lain, pembukaan hutan lindung yang dilegitimasi oleh Perpu No. 1/2004 dan PP No. 2/2008 akan menghilangkan fungsi hutan lindung, sehingga kehidupan masyarakat senantiasa dalam kedaan terancam oleh bencana banjir, erosi, kekeringan dan hancurnya infrastruktur akibat bencana alam. Selain itu, pembukaan hutan lindung menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan biodiversity yang menjadi bagian terpenting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Pengurasan Laut

Permasalahan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut dihadapkan pada dua peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang didalamnya mengatur Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), dan (2) Peraturan Menter Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. No. 06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Pengaturan HP3 mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, termasuk dari akademisi. Hal ini dikarenakan, Pertama, kentalnya isu privatisasi sumberdaya pesisir yang dicerminkan dengan hak pengusahaan selama 20 dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Akibatnya, hanya para pemodal kuatlah yang akan memenangkan kompetisi pemilikan HP3.

Kedua, muncul kekhawatiran dari masyarakat nelayan akan terjadinya “pengusiran” dan “penyingkiran” dari wilayah laut yang selama ini dijadikan tempat penangkapan ikan. Kekhawatiran ini sangat beralasan, karena UU No. 27/2007 tidak menyebutkan status nelayan, khususnya nelayan-nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan.

Kekosongan hukum inilah yang dikhawatirkan nelayan, akan digunakan oleh para pemilik HP3 yang notabene bermodal besar untuk mengusir mereka dari wilayah laut. Tidak hanya itu, kekhawatiran terhadap pengusiran kaum kecil ini akan terjadi juga pada masyarakat pembudidaya ikan kecil. Padahal kelompok ini (baca: nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil) dijamin oleh UU No. 31/2004 tentang Perikanan. Pada Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa, nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Sementara pada ayat (2) disebutkan juga, bahwa pembudidaya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dengan demikian, dua kelompok ini telah jelas-jelas dijamin hak usahanya oleh undang-undang. Akankah mereka menjadi korban kompradorisasi dari kaum kapitalis yang bersekutu dengan pemerintah? Semoga tidak.

Sementara untuk kasus trawl, Pemerintah mengeluarkan ijin tanpa dilandasai kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini, Departemen Kelautan dan Perikanan tidak mempunyai dokumen berapa jumlah sumberdaya ikan yang terdapat di kawasan Kalimantan Timur bagian Utara, berapa jumlah kapal yang boleh digunakan, dan bagaimana kondisi substrat dasar lautnya. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary approach) dan ketersediaan data ilmiah terbaik (the best scientific evidence) yang diamanat oleh Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995. Akibatnya adalah, kebijakan yang tidak disertai dengan data ilmiah dari suatu kajian dikhawatirkan menciptakan kerusakan lingkungan dan menurunkan sumberdaya ikan, sehingga menggiring masyarakat nelayan dalam jebakan kemiskinan yang berujung pada konflik horizontal antar nelayan.

Sebagai penutup, dengan melihat paparan fenomena yang terjadi di sektor kehutanan dan perikanan, yang dikaitkan dengan hukum dan kebijakan, dimana suatu peraturan perundang-undangan diterbitkan pada saat menjelang Pemilu dan Pilkada, maka kita semua harus membuka mata dan telinga untuk lebih waspada terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan Pemerintah. Mengingat, saat itu perhatian kita lengah karena tertuju pada Pemilu dan Pilkada. Lebih dari itu, pemberian ijin ”pengurasan” sumberdaya alam menjelang lebih didasarkan pada pemenuhan pundi-pundi keuangan partai untuk bertarung pada Pemilu dan Pilkada.


Responses

  1. maksih banyak ilmunya,,,salam hangat


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: