Oleh: ikanbijak | Juni 16, 2010

Menyoal Pencemaran Laut Timor

Menyoal Pencemaran Laut Timor
Oleh Akhmad Solihin
Dimuat: Koran Suara Karya, 16 Juni 2010

Saat ini Laut Timor sedang dihadapkan pada ancaman kehancuran sumber daya dan lingkungan. Ini disebabkan oleh pencemaran tumpahan minyak jenis light crude oil yang bersumber dari Ladang Montara (The Montara Well Head Platform) di Blok “West Atlas Laut Timor” perairan Australia. Tumpahan minyak itu tidak hanya akan mengakibatkan bencana ekologi, tetapi juga menyebabkan bencana ekonomi. Masyarakat perikanan, baik nelayan, pembudi daya ikan, maupun petani garam, tidak bisa melakukan aktivitas mereka.

Berkaca pada kasus pencemaran internasional Trail Smalter (Amerika, Kanada), maka Pemerintah Indonesia bisa menuntut Pemerintah Australia untuk memulihkan kembali kerusakan sumber daya dan lingkungan serta ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian masyarakat perikanan. Hal ini sesuai asas tanggung jawab negara (state responsibility) dalam kerangka hukum lingkungan internasional terkait dengan pembahasan the principle of national souvereignity.

Suatu negara dapat diminta pertanggungjawaban atas setiap tindakannya yang menyalahgunakan kedaulatannya. Di sinilah prinsip “tanggung jawab negara” berlaku bagi mereka yang aktivitasnya mengakibatkan kerusakan di negara lain. Dalam hukum internasional, tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.

Orientasi penerapan prinsip itu bukanlah perlindungan lingkungan an sich, melainkan perlindungan dan pemulihan hak-hak negara yang dirugikan.

Sementara itu, perlindungan lingkungan dalam sistem global (public interest) dapat memberikan upaya yang efektif bagi konsep state responsibility dan liability for injury to other states. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi pencemaran (injuries) pada suatu wilayah negara yang berasal dari kegiatan di wilayah negara lain, atau kegiatan suatu negara atau warganya yang timbul di luar wilayahnya (beyond national jurisdiction) [Silalahi, 2001].

Prinsip ini juga dapat mengatasi akibat yang timbul di luar wilayahnya, di tempat yang bukan merupakan wilayah suatu negara, seperti laut lepas (high seas), ruang angkasa (outer space) yang tidak merupakan yurisdiksi suatu negara berdaulat, sebagai tanggung jawab internasional. Hal itu telah ditetapkan melalui Deklarasi Sidang Umum PBB No. 2749 (XXV) tahun 1970 tentang the Peaceful Uses of the Seabed.

Dalam menganalisis tanggung jawab negara, para ahli hukum internasional telah berupaya mengemukakan syarat-syaratnya. Menurut Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab negara tergantung pada faktor-faktor dasar. Pertama, adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Kedua, adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara. Ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Menggugat Australia

Kasus Trail Smalter (Trail Smaller Case) bermula dari pencemaran udara yang diakibatkan oleh perusahaan pupuk milik warga negara Kanada yang dioperasikan di dalam wilayah Kanada, dekat Sungai Columbia, lebih kurang 10 mil menjelang perbatasan Kanada-Amerika Serikat (AS). Mulai 1920 emisi yang dihasilkan oleh perusahaan terus meningkat. Pada 1930 jumlah emisi tersebut mencapai lebih dari 300 ton sulfur setiap harinya (Putra, 2003).

Emisi dari proses produksi pupuk itu mengandung sulfur dioksida, yang menyebarkan bau logam dan seng yang sangat menyengat. Karena terbawa angin yang bergerak ke arah wilayah AS melalui lembah Sungai Columbia, maka timbul berbagai akibat yang berdampak terhadap tanah, air, dan udara, kesehatan, serta berbagai kepentingan penduduk Washington lainnya.

Akibat kerugian ini, AS menuntut agar Kanada bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang diderita AS. Se-telah melakukan negosiasi, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan kasus itu melalui International Joint Commission, suatu badan administratif yang dibentuk berdasarkan Boundary Waters Treaty 1907. Pada tahun 1931, komisi tersebut berhasil mengumpulkan fakta dan melaporkan bahwa kerugian yang diderita AS, termasuk yang terjadi dan yang masih diperkirakan, mencapai jumlah 350.000 dolar AS.

Tetapi, setelah tahun 1931, AS kembali menuntut ganti rugi dari Kanada karena masih terjadinya polusi. Besar tuntunan ganti rugi yang diajukan AS adalah 2 juta dolar AS. Tuntutan kedua ini diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang dibentuk oleh kedua negara. Dalam keputusannya, Badan Arbitrase menetapkan dua hal. Pertama, mewajibkan Kanada membayar ganti rugi sebesar 78.000 dolar AS. Kedua, mewajibkan Kanada mencegah kerugian yang mungkin timbul pada masa-masa selanjutnya (to prevent the future damage) dan menurunkan emisi sampai tingkat tidak melampaui ambang batas (acceptable level). Dengan demikian, pada kasus Trail Smalter, para hakim arbitrase menerapkan prinsip tanggung jawab negara melalui prinsip ganti rugi (liability) dalam kombinasi dengan kewajiban untuk mencegah kerugian selanjutnya (duty to revent).

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pencemaran minyak di Laut Timor bersumber dari Ladang Montara yang terletak pada posisi geografis 12041 S/124032 T terjadi pada 21 Agustus 2009. Terkait dengan pencemaran ini, AMSA melaporkan bahwa luas wilayah yang tercemar mencapai 64.000 km2.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Pariwisata Australia bersama PTTEP Australia, misalnya, menyebutkan jumlah tumpahan minyak mencapai 64 ribu liter/hari. Sedangkan Kementerian ESDM Australia yang dilaporkan ke Senat Australia menyebutkan 300 ribu liter/hari, dan WWF Australia menyebutkan 500 ribu liter/hari.

Berdasarkan data di atas, kebocoran minyak yang mencemari Laut Timor kian mencemaskan. Dampak yang dirasakan nelayan, pembudi daya ikan, pembudi daya rumput laut, dan petani garam tidak sedikit. Konsumsi ikan mati oleh masyarakat pesisir pun berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Upaya penanganan pencemaran dilakukan dengan menyemprotkan dispersant, sehingga minyak mentah yang menggumpal menjadi butiran mencemari permukaan dan dasar perairan laut.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa hal. Pertama, pembentukan tim independen yang melibatkan para pakar (geologi, lingkungan, perikanan, pertambangan), tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (Indonesia, Australia, dan dunia internasional). Kedua, identifikasi dampak sosial ekonomi dalam rangka menyusun kompensasi yang layak bagi korban pencemaran. Ketiga, identifikasi dampak ekologis dalam rangka merancang penanganan pencemaran tumpahan minyak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=255363


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: