Oleh: ikanbijak | Juni 14, 2010

Politik Perbatasan Berbasis Konservasi

Politik Perbatasan Berbasis Konservasi

Oleh : Akhmad Solihin

17 Desember 2002 adalah salah satu hari yang penting bagi Indonesia, karena pada hari itu, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia. Putusan tersebut menyesakan dada segenap masyarakat Indonesia. Reaksi pun bermunculan di tanah air atas nama nasionalisme, dari aksi demo hingga menghujat delegasi Indonesia.

Fakta kepemilikan wilayah yang diajukan kedua negara berdasarkan pada sejarah dimentahkan para hakim. Hal ini dikarenakan, keputusan para hakim didasarkan pada fakta-fakta, yaitu: kehadiran terus menerus (continous presence), pendudukan efektif (effective occupation), dan pelestarian alam (maintenance and ecology preservation). Lantas apa hikmah yang dapat diambil pemerintah Indonesia atas kekalahan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, sehingga kasus ini tidak akan terulang lagi?

Lesson Learn

Sebagaimana yang telah disebutkan, Pulau Sipadan dan Ligitan yang disengketakan Indonesia – Malaysia sejak tahun 1967, akhirnya dimenangkan Malaysia dengan perbandingan suara hakim ICJ, 16 mendukung Malaysia dan 1 mendukung Indonesia. Sungguh kekalahan telak yang harus menjadi pembelajaran Indonesia dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan keputusan ICJ, setidaknya ada tiga argumentasi yang dipaparkan Malaysia dan Indonesia yang dimentahkan para hakim. Adapun agumentasi yang dimentahkan tersebut, yaitu meliputi (Bhakti, 2002) : Pertama, penolakan Pasal IV Konvensi 1891 yang diajukan Indonesia, karena konvensi tersebut tidak membagi allocation line yang menentukan kadaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan untuk Indonesia. Oleh karena itu, ICJ menilai Konvensi 1981 sulit untuk diterapkan terhadap kedua pulau ini, karena para pihak yang membuat Konvensi 1891 tidak mengetahui banyak tentang keberadaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga sebenarnya menyadari bahwa kedua pulau bukanlah subyek permasalahan antara Belanda dan Inggris pada saat itu, sehingga status kedua pulau tidaklah jelas milik negara mana.

Kedua, ICJ menolak argumen kedua negara yang didasarkan pada chain of title, Malaysia dari Sultan Sulu dan Indonesia dari Sultan Bulungan. Dalam Konvensi 1891, ICJ telah menemukan bahwa telah ada sebelumnya kesepakatan kontrak antara Belanda dan Sultan Bulungan. Pulau Sipadan dan Ligitan bukanlah termasuk didalam kontrak antara Belanda dan Sultan Bulungan, mengingat kedua pulau berada jauh dari 40 mil laut. Didalam kontrak 1878 yang telah diamandemen tahun 1893, ICJ melihat bahwa kesepakatan diantaranya meliputi juga pulau-pulau kecil disekitar Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik, akan tapi tidak termasuk pulau-pulau kecil yang letaknya jauh dari ketiga pulau tersebut. Jadi, kontrak ini tidaklah tepat untuk menunjukkan adanya penyerahan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Belanda, karena kontrak tidak menyebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan yang letaknya berjauhan dengan ketiga pulau didalam kontrak yang telah disepakati.

Ketiga, ICJ menilai prinsip effectivity kedua negara sebelum tahun 1969, tahun dimana sebagai critical date sengketa kedua pulau tersebut. Dengan bertolak kepada prinsip efektivitas, Indonesia memang tidak mempunyai sesuatu yang kuat. ICJ menilai, klaim Indonesia tentang aktivitas Belanda di Pulau Sipadan dan Ligitan bukan merupakan aktivitas yang bersifat administratif maupun legislatif. Patroli dan perjalanan Armada Lynx tahun 1921 juga dinilai bukan suatu efektivitas yang berkelanjutan. Bahkan adanya usaha pencarian ikan oleh para nelayan Indonesia yang mendekati wilayah tersebut, lebih bersifat pribadi dan tidak berdasarkan pengaturan resmi pemerintahan, karena didalam prakteknya tidak didahului dengan izin yang resmi (Komar, 2003). Selain itu, pencarian ikan ini pun tidak dilakukan secara terus menerus dan tetap, sehingga tidak bias dijadikan dasar hak-hak sejarah.

Sementara putusan ICJ memenangkan Malaysia sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, lebih kepada pengelolaan efektif. Efektifitas pada dasarnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan tetap berkelanjutan dengan bukti yang nyata didalam suatu wilayah, dan bukan tindakan-tindakan yang bersifat spontanitas saja. Malaysia mempunyai hak terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan prinsip effectivity, dimana Inggris telah melakukan control the collection of turtle eggs (pajak pengumpulan telur penyu) di Pulau Sipadan dan Ligitan mulai tahun 1914 yang mengacu kepada Turtle Preservation Ordinance (Ordonansi Pelestarian Penyu) tahun 1917-1950, the establishment of a bird sanctuary (Perlindungan Satwa Burung) di Pulau Sipadan tahun 1933, dan constructed light houses (Pembangunan Mercusuar) awal tahun 1960.

Tindakan-tindakan hukum, baik administrasi maupun legislatif yang dilakukan Inggris sebagai penjajah Malaysia adalah salah satu bukti hukum yang memenangkan Malaysia. Hal inilah yang tidak dilakukan Belanda yang notabene adalah penjajah Indonesia sebagai dasar klaimnya, apalagi Pulau Sipadan dan Ligitan bukanlah wilayah yang ditemukan pertamakali oleh Indonesia. Sebaliknya, Malaysia mempunyai dasar yang kuat dan menunjukkan adanya keinginan dari Inggris sebagai negara yang berdaulat atas kedua pulau.

Politik Perbatasan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai perbatasan di wilayah laut dengan 10 negara. Sementara di wilayah darat hanya berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Perbatasan Indonesia yang paling ekstensif adalah batas maritim dengan 10 negara tetangga, yakni Australia, Timor Leste, Papua New Guinea, Palau, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam dan India.

Sementara itu, terkait dengan batas wilayah, Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga sebagaimana yang disebutkan diatas. Bahkan, diberitakan bahwa 12 pulau kecil diantaranya berada pada status rawan sengketa, yaitu : (1) Pulau Rondo (NAD); (2) Pulau Berhala (Sumut); (3) Pulau Nipa (Kepri); (4) Pulau Sekatung (Kepri); (5) Pulau Marore (Sulut); (6) Pulau Miangas (Sulut); (7) Pulau Marampit (Sulut); (8) Pulau Batek (NTT); (9) Pulau Dana (NTT); (10) Pulau Fani (Papua); (11) Pulau Fanildo (Papua); (12) Pulau Bras (Papua).

Sebenarnya, secara hukum, penguasaan efektif suatu negara terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia sangat tidak mungkin terjadi. Mengingat, pemerintah Indonesia sudah menetapkan pulau-pulau kecil terluar yang berada di wilayah perbatasan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan, beberapa pulau-pulau kecil tersebut sudah didaftar ke PBB sebagaimana yang diwajibkan dalam Kovensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Namun demikian, meski secara hukum telah ”aman”, upaya-upaya pengamanan batas maritim harus tetap menjadi perhatian pemerintah, baik perhatian terhadap pulau kecil terluar yang berpenghuni maupun tidak. Belajar dari kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, dimana upaya konservasi yang dilakukan Inggris di masa lalu, menjadikan Malaysia sebagai pemenang terhadap sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Maka, agenda konservasi di wilayah perbatasan harus menjadi perharian pemerintah dalam rangka membangun politik perbatasan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: