Oleh: ikanbijak | Juni 14, 2010

Desentralisasi Kelautan dan Revitalisasi Kearifan Lokal

Desentralisasi Kelautan dan Revitalisasi Kearifan Lokal

Oleh : Akhmad Solihin

Konsep kepemilikan laut perlu dicermati secara kritis. Mengingat, di masa lalu laut Indonesia dianggap hanya sebagai milik negara (state property), sehingga produk hukumnya pun bersifat sentralistis yang dicerminkan dengan pengabaian pluralisme hukum. Akibatnya adalah, sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) Indonesia mengalami kerusakan dan over fishing.

Padahal, dibeberapa wilayah pesisir Indonesia terdapat kepemilikan bersama (communal property) oleh masyarakat nelayan, yang dicerminkan dengan kegiatan pengelolaan SDKP berbasiskan kearifan lokal atau hak ulayat laut (HUL). Artinya, di era desentralisasi kelautan sekarang ini diharapkan adanya pengakuan terhadap kearifan lokal yang tersebar di seluruh diseluruh pesisir Indonenesia. Diantaranya yaitu : Panglima Laot (Nangroe Aceh Darussalam), Rumpon (Lampung), Kelong (Riau), Awig-awig (Bali dan Lombok), Rompong (Sulawesi Selatan), Sasi (maluku) dan beberapa HUL yang ada di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Meskipun keberadaan kearifan lokal hanya tersebar di beberapa wilayah pesisir tertentu, ini mencerminkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki keragaman institusi lokal (socio- diversity), disamping memiliki keanekaragaman hayati terbesar (mega-biodiversity) yang kita banggakan selama ini. Oleh karena itu, di era desentralisasi inilah, kombinasi modal alami (natural resources) dan modal sosial (social kapital) tersebut akan menjadi kekuatan kelautan Indonesia yang luar biasa, suatu kekuatan yang terlupakan selama 32 tahun, mengingat waktu itu kelautan dan perikanan menjadi sektor pinggiran (peripheral).

Pengakuan Internasional

Maraknya perbincangan yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainability development), dari obrolan akademisi hingga obrolan politik, dikarenakan tingginya tingkat kesadaran individu-individu masyarakat dunia terhadap pentingnya pembangunan yang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan. Selain itu, kearifan lokal yang dikembangkan oleh masyarakat asli (indigenous people) atau masyarakat adat, dianggap mampu menjembatani antara tuntutan pembangunan dengan tetap menciptakan kondisi lingkungan yang sehat (Siswandi, 2003).

Adanya kepercayaan masyarakat dunia terhadap efektivitas dan efisiensi peran kearifan lokal dalam menciptakan keserasian antara kegiatan pembangunan (ekonomi) dengan keberlangsungan lingkungan (ekologi), terakomodasi dalam Agenda 21 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) di Rio De Janeiro tahun 1992, yaitu pada principle 22 yang menyatakan : “Indigenous people and their communities, and other lokal communities, have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development”.

Jauh sebelum itu, Siswandi (2003) mengungkapkan bahwa perkembangan awal pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya laut secara internasional guna mewujudkan kelestarian dimulai dengan disahkannya beberapa perjanjian. Adapun perjanjian tersebut diantaranya, yaitu Convention for the Preservation and Protection of Fur Seals 1911, Convention for the Preservation and Protection of the Halibut Fishing of the Northerm Pacific 1923, dan Convention for the the Regulation of Whaling 1931.

Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan internasional tersebut berkembang sangat cepat sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Hal ini dicerminkan dengan hadirnya Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang dikeluarkan oleh FAO tahun 1995 yang telah mempunyai beberapa turunan pedoman agar terciptanya kelestarian sumberdaya ikan (sustainability fisheries resouces), yaitu International Plan of Action (IPOA) dan Ilegal Unreported Unregulated (IUU) fishing. Dalam aturan tersebut, ketidakseriusan suatu negara dalam menjalankan aturan ini akan mengakibatkan negaranya rawan dalam dunia perdagangan global berupa penolakan atau embargo. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Indonesia segera menata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan, salah satunya adalah lingkungan pesisir dan laut.

Revitalisasi Kearifan Lokal

Peraturan dan perjanjian internasional diatas menggambarkan akan pentingnya pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan SDKP yang sifatnya lintas negara (transnasional). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa konsep pengelolaan SDKP yang berkelanjutan telah lama dikenal dan diterapkan oleh masyarakat nelayan di beberapa wilayah pesisir tertentu.

Untuk mewujudkan kegiatan pengelolaan SDKP berkelanjutan, diperlukan suatu political willl dan political action dengan membuatkan instrumen-instrumen kebijakan yang jelas. Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 membawa perubahan sistem pemerintahan Indonesia, dari sistem pemerintahan sentralistis menjadi terdesentralisasi membuka peluang untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dengan cara merevitalisasi kearifan-kearifan lokal yang ada. Hal ini dikarenakan terbukanya pintu partisipasi masyarakat dalam menyusun suatu rancangan kebijakan hingga pengawasan pelaksanaan.

Agar pengetahuan kearifan lokal dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan nasional, maka perlu pembagian posisi dan wewenang yang jelas antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Oleh karena itu, revitalisasi kearifan lokal di era desentralisasi kelautan tersebut dapat menciptakan pembagian wewenang yang seimbang antara pemerintah (centralized government management) dengan masyarakat (community based management), yang dikenal dengan pengelolaan kolaboratif (Co-management).

Pengakuan kearifan lokal juga dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 menyebutkan bahwa asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dilaksanakan oleh kearifan lokal, yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pemuatan pasal-pasal kearifan lokal dalam UU No. 32 tahun 2009 adalah salah satu terobosan. Mengingat, pada UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak ada satu katapun yang memuat kata “kearifan lokal”. Hal ini sangat wajar, karena UU No. 23 tahun 1997 terlahir di era orde baru yang sentralistis. Ini sesuai dengan pemikiran Menurut Mahmud MD (1998), bahwa suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan berpengaruh secara signifikan terhadap suatu produk hukum yang dilahirkannya. Dalam hal ini, Mahfud MD membagi dua konfigurasi politik yang mempengaruhi produk hukum, yaitu konfigurasi politik ketika berlangsungnya pemerintahan yang demokratis dan pemerintahan yang otoriter.

Disebutkan bahwa, dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik. Sedangkan, di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks, elitis atau konservatif. Dari pemikiran Mahmud MD tersebut sudah jelas, bahwa UU No. 23 Tahun 1997 yang lahir di era orde baru bersifat otoriter dan mengenyampingkan peran masyarakat.

Sebagai penutup, kita perlu memberikan apresiasi terhadap UU No. 32 Tahun 2009 yang banyak memuat ketentuan “kearifan lokal”. Hal ini menandakan, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mengakomodir kepentingan masyarakat dan memperhatikan perubahan sistem pemerintahan. Akankah kearifan lokal dapat diperankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan? Semoga.


Responses

  1. Thank you share.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: