Oleh: ikanbijak | April 15, 2010

Mencermati Restrukturisasi Kapal Ikan

Mencermati Restrukturisasi Kapal Ikan

Setelah ditetapkan menjadi Menteri Ke­lautan dan Per­ika­nan, Fadel Mu­ham­mad langsung meng­gebrak pembangunan kelautan dan perikanan. Sungguh suatu ke­beranian luar biasa, karena mau menerobos keterbatasan tersebut. Apalagi, kita ketahui bahwa selama ini kelautan termarginalkan dari kebijakan pemerintah. Kita bisa melihatnya dari APBN untuk Ke­menterian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP) yang hanya Rp 3,485 triliun untuk tahun 2010. Jauh di­bandingkan subsidi pupuk pada tahun yang sama sebesar Rp 19,3 triliun.

Akan tetapi, dengan penuh percaya diri, di tengah keterbatasan tersebut berbagai kebijakan dikeluarkan Fadel Muhammad. Tentu saja, keya­kinan tersebut dilandasi keberhasilannya dalam membangun Provinsi Gorontalo. Rencana kebijakan Fadel Muhammad yang teranyar adalah restrukturisasi kapal ikan. Pada tahun 2011, Kemen KP merenca­nakan restrukturisasi 1.000 unit perahu tanpa motor.

Di samping bertujuan memberdayakan masyarakat nelayan kecil, kebijakan ini kabarnya juga untuk mengatasi permasalahan illegal fishing. Terlepas dari tujuan mulia Fadel Muhammad, kebijakan ini perlu disikapi secara serius dalam rangka mewujudkan keberhasilan kebijakan tersebut. Mengingat, kebijakan ini dihadapkan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan hukum.

Kebijakan Restrukturisasi

Sebagaimana yang diberitakan, dana restrukturisasi yang dibutuhkan untuk 1.000 kapal ikan sebesar Rp 1,5 triliun. Adapun kategori kapal ikan yang akan direstrukturisasi adalah yang berbobot mati di bawah 30 GT. Kebijakan tersebut beralasan, karena armada perikanan tangkap kita dido­minasi oleh kapal ikan yang ber­operasi di sekitar perairan pantai.

Data tahun 2009 meng­ungkapkan, hampir 99 persen armada perikanan tangkap nasional didominasi armada perikanan skala kecil (perahu tanpa motor, perahu motor tem­pel, dan kapal motor ber­ukuran di bawah 30 GT). Se­mentara itu, khusus untuk pe­rahu tanpa motor, jumlahnya mencapai 205.460 unit atau 34,5 persen dari total armada perikanan tangkap nasional. Kemungkinan, data inilah yang menjadi penyebab dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi kapal ikan.

Sementara itu, sebagai­mana telah diungkapkan sebe­lumnya, penetapan kebijakan ini bertujuan menciptakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maupun di perairan laut lepas. Selain itu, kebijakan ini juga ditetapkan dalam rangka mengatasi permasalahan illegal fishing yang menjadi kendala, baik dalam meningkatkan perekonomian perikanan nasional maupun mewujudkan perikanan berkelanjutan. Mengingat, praktik-praktik illegal fishing dapat menyebabkan penurunan stok ikan, karena kontribusi ke­giatan illegal fishing mencapai 30 persen dari total tangkapan (Gallic, 2004).

Dengan demikian, dengan memberdayakan “armada se­mut” melalui kebijakan res­trukturisasi kapal ikan, Kemen KP akan melakukan dua hal sekaligus, yaitu pemberdayaan nelayan dan pemberantasan illegal fishing.
Di satu sisi, tujuan kebijakan restrukturisasi kapal ikan, sebagaimana yang di­ungkapkan di atas, sangat ba­gus. Namun di sisi lain, kebijakan ini dapat menimbulkan permasalahan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh Kemen KP dalam menjalankan kebijakan restruktu­risasi kapal ikan.

Pertama, aspek sosial terkait dengan potensi konflik. Kalau armada tangkap yang besar berada di jalurnya ma­sing-masing, tentu tidak akan menimbulkan permasalahan. Tetapi yang dikhawatirkan, yaitu kurangnya kesadaran nelayan besar, sehingga mereka masuk ke wilayah tangkapan nelayan kecil.
Kekhawatiran ini juga disebabkan oleh aspek ekonomi, di mana ketiadaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan mereka menangkap ikan tidak akan jauh dari wilayah pesisir.

Kedua, aspek ekonomi ter­kait dengan penyediaan BBM dan bentuk bantuan. Kendala klasik yang dihadapi usaha perikanan tangkap adalah ke­naikan harga BBM, mengingat sekitar 60-70 persen biaya produksi dalam struktur usaha perikanan tangkap adalah penggunaan BBM.

De­ngan begitu, muncul perta­nyaan, mampukah Kemen KP menjaga stabilitas harga BBM di kemudian hari? Apa­bila tidak, jangan harap kebijakan ini berjalan lancar. Hal ini disebabkan pengalaman kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun-tahun lalu membuat banyak kapal-kapal penang­kap ikan tuna mengalami kolaps.

Dengan demikian, seharusnya hal ini menjadi perhatian Kemen KP dalam menetapkan kebijakan restrukturisasi kapal ikan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini harus juga diperhatikan, karena dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan yang berujung pada konflik. Dengan kata lain, pola pembe­rian restrukturisasi harus betul-betul memberikan keadilan bagi masyarakat nelayan.

Ketiga, aspek budaya ter­kait dengan kebiasaan me­nangkap ikan harian (one day fishing). Karena struktur armada perikanan tangkap hingga saat ini didominasi skala kecil yang hanya beroperasi di sekitar perairan pantai, budaya yang terbentuk secara turun-temurun adalah kegiatan one day fishing. Aki­batnya, beberapa nelayan Indonesia terbiasa hidup tidak jauh dari keluarga. Dengan begitu, apabila program “motorisasi“ yang mengharapkan nelayan menangkap ikan selama berbulan-bulan, dapat dipastikan kebijakan ini rawan gagal.

Keempat, aspek ekologi terkait gejala overfishing di beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa beberapa WPP Indonesia berada pada kondisi overfishing. Seperti overfishing untuk ikan demersal dan udang di WPP Selat Malaka, WPP Selat Karimata, Laut Natuna Laut, dan Laut China Selatan (ikan pelagis kecil), WPP Laut Jawa (pelagis kecil), Selat Makasssar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali (udang), Samudera Pasifik (pelagis besar), Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor (ikan demersal dan udang). Berdasarkan hal tersebut, kebijakan ini harus di­dahului dengan pemetaan WPP yang potensial untuk dimasuki kapal-kapal ikan yang telah direstrukturisasi ini.

Kelima, aspek hukum ter­kait dengan pengawasan, khu­susnya di wilayah laut lepas. Pascapengesahan UN Fish Stocks Agreement 1995 melalui UU No 21 Tahun 2009, berda­sarkan asas hukum pasca sunt servanda dalam perjanjian internasional, Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang ada pada UN Fish Stocks Agreement 1995.

Pengawasan Efektif

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi di antaranya yaitu menjamin kapal pe­nangkap ikan Indonesia untuk menerapkan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan di kawasan subregio­nal dan regional. Selain itu, pemberian izin penangkapan ikan di laut lepas oleh pemerintah Indonesia harus disertai de­ngan pengawasan yang efektif, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan ketentuan UNCLOS 1982 dan UN Fish Stocks Agreement 1995. De­ngan kata lain, selain berani memberikan izin, pemerintah harus berani juga melakukan pengawasan yang ketat.

Dengan demikian, pemberian izin 1.000 kapal ikan yang akan beroperasi di ZEEI, terlebih di laut lepas, harus dalam pengawasan pemerintah. Hal ini bertujuan mewujudkan perikanan tangkap bertanggung jawab dan berkelanjutan. Apabila tidak, produk per­ikanan Indonesia dikhawa­tirkan terancam di pasar internasional.

Sebagai penutup, penulis mengingatkan bahwa di sam­ping memberikan manfaat besar dalam pembangunan perika­nan tangkap, kebijakan res­truktrisasi kapal ikan harus di­kaji secara matang dari berbagai aspek. Mengingat, kebijakan ini terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, eko­logi, dan hu­kum sebagaimana yang telah dipaparkan. Akankah ke­bijakan ini berjalan sesuai yang diharapkan? Kita nantikan saja.


Responses

  1. shipping and fishing at sea… pekerjaan terhormat…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: