Oleh: ikanbijak | Januari 28, 2010

Memagari Nusantara dengan Pembangunan Industri Telekomunikasi Seluler

Memagari Nusantara dengan Pembangunan Industri Telekomunikasi Seluler

Teringat liputan spesial Majalah Tempo Edisi Khusus 60 Tahun Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2005 yang mengambil tema besar “Merawat Indonesia”, dimana pada edisi tersebut dibahas secara tuntas bagaimana permasalahan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang dihadapkan pada ancaman kedaulatan di wilayah perbatasan, khususnya pulau-pulau kecil terluar. Maka lahirlah tulisan ini, yang secara khusus pula ditujukan untuk Lomba Karya Tulis XL Award 2009.

Dengan demikian, pada artikel ini akan mengelaborasi arti penting pembangunan industri telekomunikasi seluler di wilayah perbatasan. Mengingat, wilayah perbatasan adalah halaman terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun demikian, meski halaman depan, wilayah perbatasan selama ini termarginalkan dari kebijakan pemerintah.

Menata Tapal Batas
Kesadaran sebagai negara kepulauan terbesar mulai menyeruak dari seluruh sanubari individu masyarakat Indonesia ketika bangsa ini dihadapkan pada ancaman kedaluatan wilayah melalui pencaplokan kawasan perbatasan. Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia yang berkembang pada konflik Blok Ambalat, adalah salah satu contoh pemicu kesadaran segenap individu masyarakat Indonesia, akan arti pentingnya kebijakan pembangunan wilayah perbatasan.

Belajar dari permasalahan tersebut, meski dibilang terlambat, namun dikeluarkannya beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai legitimasi hukum yang disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan perbatasan adalah jawaban pemerintah untuk menjaga untaian pulau-pulau Indonesia yang berjajar dari barat (Sabang) hingga timur (Merauke) dan dari utara (Miangas) hingga selatan (Rote Ndao). Dalam membangun wilayah perbatasan sebagai prioritas utama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, ketentuan yang dapat dijadikan pegangan adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006).

Adapun program-program yang tertuang pada Perpres tersebut antara lain : Pertama, percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan. Kedua, pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara. Ketiga, peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan. Keempat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak di wilayah Perbatasan Negara.

Keseriusan pemerintah dalam mengelola perbatasan sebagaimana tertuang dalam kebijakan negara diatas patut mendapatkan apresiasi dari kita semua. Namun demikian, dengan tidak menafikan keberhasilan program pemerintah, apabila kita berkunjung ke wilayah perbatasan, nampaknya pelaksanaan program belum memuaskan. Hal ini dikarenakan, masih lemahnya pemerintah dalam membangun prasarana dan sarana infrastruktur di wilayah perbatasan, baik kelayakan fasilitas jalan, terlebih ketersediaan jaringan telekomunikasi. Akankah permasalahan ketersediaan fasilitas tersebut menjadi perhatian pemerintah?

Pagar “seluler” Nusantara

Sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa Pemerintah dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dalam membangun kawasan perbatasan. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak (stakeholders) sangat dinantikan. Sementara itu, khusus mengenai permasalahan telekomunikasi, keterlibatan operator jaringan telekomunikasi seluler dalam pembangunan stasiun pemancar sangat dinantikan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Pembangunan industri telekomunikasi seluler di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat ekonomi dalam rangka meningkatkan keuntungan (pendapatan) perusahaan. Akan tetapi lebih dari itu, kehadiran operator telepon seluler juga dapat memberangus daerah perbatasan yang terisolasi. Oleh karenanya, pembangunan jaringan telekomunikasi seluler akan mampu membangkitkan perekonomian perekonomian masyarakat local yang selama ini termarginalkan.

Lebih dari itu, dalam perspektif politik, kehadiran industri telekomunikasi seluler Indonesia juga secara tidak langsung dapat merawat kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan. Di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia misalnya, operator telekomunikasi seluler Malaysia masuk hingga ke wilayah Indonesia, tepatnya di Blok Ambalat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Kepala Staf TNI AL Republik Indonesia, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, bahwa masuknya ketika beliau berada di perairan Ambalat, telepon genggam yang dimilikinya bertuliskan “welcome to Malaysia”. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah penjajahan elektronik yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia (Kompas, 12 September 2009).

Pertanyaannya adalah , apakah dibenarkan tindakan Malaysia tersebut? Terlepas dari pertanyaan itu, pembangunan jaringan telekomunikasi seluler di wilayah perbatasan adalah hal yang harus segera dilakukan. Tentu saja, dalam mengatasi keterbatasan, pemerintah harus bekerjasama dengan perusahaan operator telekomunikasi seluler.

Sebagai penutup, penulis mengingatkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan memerlukan keterlibatan berbagai pihak sebagai bentuk tanggung jawab dalam merawat kedaulatan NKRI yang kita cintai. Akankah kolaborasi pemerintah dan industri telekomunikasi seluler mampu menjadi “pagar nusantara” dalam merawat Indonesia di tengah ancaman kedaulatan? Semoga.


Responses

  1. Bro, data pulau sebatik, bagi-bagi ya.

  2. Bangun kawasan perbatasan segera, bila tidak akan menjadi miliki negara tetangga !!!!!

  3. NKRI harga Mati


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: