Oleh: ikanbijak | April 27, 2008

Cacat Hukum Pukat Hela

Cacat Hukum Pukat Hela
Oleh: Akhmad Solihin
Keterangan: Dimuat di Koran Sinar Harapan, tanggal 25 April 2008

Untuk meluruskan isu alat tangkap trawl atau pukat hela setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, pada tanggal 17 April 2008 Harian Sore Sinar Harapan memfasilitasi pertemuan antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan para pemerhati kelautan untuk menuntaskan perdebatan tentang “perizinan trawl”.

Namun, meski Dirjen Perikanan Tangkap menjelaskan Permen tersebut, baik dari latar belakang diterbitkannya hingga agenda untuk implementasinya, pertemuan tersebut masih menyisakan setumpuk pertanyaan yang belum tertuntaskan. Dari aspek hukum misalnya, apakah dikeluarkannya Permen Pukat Hela telah sesuai dengan dasar hukum yang ada atau sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan? Hal ini dikarenakan larangan penggunaan alat tangkap trawl tertuang pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 Tahun 1980.

Perdebatan dimulai dengan nomenklatur atau definisi mengenai pukat hela. Menurut Permen KP No. 06/2008, pukat hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan, dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak.

Sementara SK Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97 yang merupakan turunan dari Keppres No. 39/1980, memberikan pengertian trawl adalah jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (beam) atau sepasang alat pembuka (otter board) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor. Jadi, kata kunci untuk definisi yang diberikan untuk alat tangkap trawl adalah: (1) jaring berkantong, (2) pembuka jaring, dan (3) dioperasikan dengan cara ditarik oleh kapal.

Dengan demikian, berdasarkan kedua sumber hukum di atas, pengertian tentang pukat hela dan trawl adalah sama. Bedanya adalah, kalau pukat hela ditarik oleh satu kapal, sementara trawl ditarik oleh dua kapal. Sementara itu, sebagai rujukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), panitia teknis perumusan SNI Ditjen Perikanan DKP (2006) mengajukan nama ”Pukat Hela” untuk menstandardisasi trawl (Bappenas, 2008).

Sebutan di Daerah

Melihat pendefinisian seperti tersebut di atas, telah terjadi perubahan cara pandang terhadap trawl. Pada tahun 1980, pengertian trawl bukan hanya alat tangkap akan tetapi pengertian untuk satu unit penangkapan (kapal dan alat tangkap), yang secara eskplisit ditarik oleh dua kapal.
Namun kenyataannya, trawl bisa ditarik oleh satu kapal motor. Sementara itu, pada konsep tentang pukat hela, kapal motor tidak dibatasi oleh jumlah (satu atau lebih). Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, tidak semua nelayan memiliki kapal motor.
Mereka memodifikasi alat tangkap trawl tersebut sesuai dengan kemampuan mesin tempel atau kapalnya. Bahkan sebagian dari alat tangkap tersebut memang masih berupa trawl yang diberi nama daerah.

Pakar perikanan tangkap IPB, Prof. Ari Purbayanto mengungkapkan bahwa pada dasarnya alat tangkap trawl tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia, dari skala kecil hingga skala besar, baik yang legal maupun yang ilegal. Jenis-jenis alat tangkap trawl beserta daerah sebaran dan sebutannya menurut Purbayanto (2007): (1) Selat Malaka (pukat apolo, pukat layang, mini trawl, lampara dasar, dogol berpalang/berpapan, cantrang berpapan/berpalang, fishnet); (2) Selat Karimata dan Laut Cina Selatan (pukat ikan, pukat udang, lampara dasar, dogol berpapan, lampara dasar berpapan); (3) Laut Jawa (arad, jaring WCW, dogol berpapan, cotok, garuk kerang, payat alit, krakat, mini beam trawl, arad berpalang, arad berpapan, cantrang berpapan, lampara dasar berpapan, lampara dasar berpalang, mini trawl, andu); (4) Selat Makasar, Laut Flores dan Selat Tiworo (lampara dasar, katrol/rengreng, mini trawl, paddenreng, dogol berpapan, dogol berpalang); (5) Laut Seram, Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Teluk Bintuni (pukat udang, pukat ikan, dogol, lampara); (6) Arafura, Aru dan Laut Banda (pukat udang dan pukat ikan), (7) Samudera Hindia (pukek osok, pukat ulur, pukat ikan, lampara dasar).

Hingga saat ini, argumentasi hukum DKP terhadap dikeluarkannya Permen KP 06/2008 masih menimbulkan perdebatan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penafsiran hukum terhadap keberadaan Keppres No. 39/1980.

DKP berargumen, bahwa Keppres No. 39/1980 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, karena undang-undang induknya atau cantolannya sudah dicabut. DKP juga menganggap dikeluarkannya Permen 06/2008 itu telah sesuai amanat UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Benarkah?

Cacat Hukum

Ada dua hal yang patut dibahas terhadap kedua argumen DKP. Pertama, penetapan Keppres No. 39/1980 masih menginduk pada aturan yang dikeluarkan Belanda, yaitu Ordonansi Perikanan Pantai (Staatsblad No. 144 Tahun 1972). Dengan kata lain, pengaturan pelarangan penggunaan trawl ditetapkan lima tahun sebelum dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Nah, pada bagian ketentuan penutup Undang-undang Perikanan ini, Ordonansi Perikanan Pantai dinyatakan dicabut.

Namun, pada ketentuan peralihan Pasal 32 UU No. 9/1985 disebutkan, bahwa “Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini”.

Pertanyaannya, apakah aturan Keppres No. 39/1980 bertentangan dengan UU No. 9/1985? Jelas tidak, oleh karenanya Keppres No. 39/1980 tetap berlaku karena ketentuan peralihan tidak pernah menyatakan mencabut peraturan pelaksana dari Ordonansi Perikanan Pantai. Bahkan, kasus-kasus yang menjerat nelayan trawl hingga saat ini masih berdasarkan Keppres tersebut. Berarti, Pemerintah masih memegang aturan itu.

Kedua, amanat UU No. 31/2004 tentang kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, termasuk di dalamnya pengaturan alat tangkap ikan. Pasal 7 UU itu memang memberi hak dan wewenang pada Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan untuk mengelola sumberdaya ikan.

Namun yang patut diperhatikan adalah, penetapan Permen tersebut berlaku untuk sesuatu yang belum diatur atau Permen tersebut mencabut peraturan yang setingkat.
Argumen kedua ini pun sangat mentah, karena bertentangan dengan asas “lex superiory derogat lex inferiory”. Sesuai dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan bersifat hierarkis.
Artinya, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan norma dasar (grundnorm) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Permen Pukat Hela dapat dinyatakan cacat hukum karena bertentangan dengan Keppres No. 39/1980 yang derajatnya lebih tinggi.


Responses

  1. Harus kita akui memang, selama ini aturan hukum laut di negara kita masih dikategorikan lemah, dikatakan lemah karena tidak sedikit sampai hari ini masih saja terjadi di sana sini pelanggaran laut, indikator ini diakibatkan sistem kelautan selama ini kurang memiliki otoritas/wibawa dalam mengambil kebijakan-kebijakan, dan bukan mustahil jika ini dibiarkan begitu saja pasti di suatu hari nanti kita akan menuai kerugian, yang tidak hanya terkait dengan masalah pengurasan hasil laut secara sepihak, bahkan juga akan berefek pada acaman bagi keutuhan negara. Ke depan kita mau sistem kelauatan harus diperkuat da diperhatikan sedemikian rupa, sehingga potensi yang ada di laut benar-benar dapat dimanfaatkan bagi negara dan kemakmuran bangsa, trims.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: