Oleh: ikanbijak | April 18, 2008

Mencermati Kontraversi HP3

Mencermati Kontraversi HP3
Oleh: Akhmad Solihin

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2008, aktivis Walhi dan kelompok masyarakat nelayan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Aksi mereka ini mengusung penolakan terhadap Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang terkandung dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasalnya, HP3 disinyalir kental dengan nuansa kapitalis sehingga dikhawatirkan akan menyingkirkan keberadaan nelayan dari perairan laut atau fishing ground yang selama ini menjadi lahan untuk mencari nafkah. Oleh karenanya, menurut informasi, pasca aksi di DKP tersebut, organisasi nelayan di sejumlah daerah terus menggalang kekuatan untuk menolak UU No. 27/2007.

Sejak penyusunan hingga pengesahannya, aturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) selalu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terlebih dari unsur pemerintah sendiri yaitu departemen-departemen lain yang selama ini kewenangannya “mengurus” pemanfaatan sumberdaya pesisir dan PPK. Hal ini sangat wajar, mengingat pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan PPK tersebar di beberapa departemen yang diperkuat dengan peraturan perundang-undangannya sebagai dasar melandasi kewenangannya. Akibatnya, terjadi tumpang tindih aturan yang berujung pada konflik kewenangan antar departemen. Dengan maksud menjadi payung hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan PPK inilah, maka dikeluarkanlah UU No. 27/2007.

Namun demikian, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam perjalanannya undang-undang ini tersandung oleh aturan HP3 yang disinyalir akan merugikan masyarakat nelayan karena dianggap membatasi ruang gerak nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, khususnya “memberangus” kebebasan nelayan kecil. Dengan demikian, apakah UU No. 27/2007 akan benar-benar menjadi payung hukum dan menjamin bagi terciptanya kelestarian sumberdaya pesisir dan PPK serta mampu mensejahterakan masyarakatnya?

Aturan HP3

Beberapa aturan penting mengenai HP3 tertuang pada bagian kesatu Bab V tentang Pemanfaatan. Adapun aturan-aturan tersebut diantaranya meliputi: Pertama, HP3 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut (Pasal 16). Dengan demikian, kewenangan yang diberikan pada pemilik HP3 sangat luas sekali, karena dari permukaan air hingga dasar laut.

Kedua, HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, dimana pemberian HP3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan PPK, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing (Pasal 17). Ketiga, HP3 dapat diberikan kepada: (a) orang perseorangan warga negara Indonesia; (b) badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau (c) masyarakat adat (Pasal 18). Artinya, yang berhak memiliki HP3 adalah individu/pribadi, perusahaan/organisasi dan masyarakat adat/komunal. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapa yang paling akan diuntungkan dalam “perebutkan” HP3? yang jelas, masyarakat adat akan menjadi pihak yang paling lemah karena rendahnya pemilikan modal untuk menguasi hak tersebut. Akankah hal ini terjadi?

Keempat, HP3 diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 19). Kelima, HP3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan (Pasal 20 ayat 1). Menurut aturan penjelasannya, jaminan utang merupakan utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan.

Sementara hak tanggungan yang melekat pada HP3 merupakan hak jaminan yang dibebankan pada HP3, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan HP3, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Keenam, pemberian HP3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional (Pasal 21). Persyaratan teknis meliputi: (a) kesesuaian dengan rencana zona dan/atau rencana pengelolaan wilayah pesisir dan PPK; (b) hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; dan (c) pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya pesisir dan PPK. Persyaratan administratif meliputi: (a) penyediaan dokumen administratif; (b) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan PPK sesuai dengan daya dukung ekosistem; (c) pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP3; dan (d) dalam hal HP3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah. Persyaratan operasional mencakup kewajiban pemegang HP3 untuk: (a) memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan; (b) mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; (c) memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; dan (d) melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan di lokasi HP3. Ketujuh, HP3 tidak dapat diberikan pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum (Pasal 22).

Isu Kontraversi

Meskipun pengaturan HP3 terkesan lengkap karena diberikan batasan lama pengusahaan dan harus sesuai dengan dipersyaratkan (teknis, administratif, dan operasional), HP3 ini tetap menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan, dimungkinkan terjadinya multitafsir terhadap aturan tersebut. Bahkan, adanya kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya yang terkandung didalamnya akibat adanya HP-3 sebagaimana yang terjadi pada HPH di sektor kehutanan.

Selain itu, adanya pemberian HP3 ini dikhawatirkan menimbulkan konflik antar sektor, karena masing-masing sektor akan merasa berhak atas sumberdaya yang ada. Setidaknya ada beberapa lembaga yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu: (a) kegiatan pertambangan, yang berwenang adalah Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral; (2) kegiatan pariwisata, yang berwenang adalah Kementrian Budaya dan Pariwisata; (c) kegiatan mangrove, yang berwenang adalah Departemen Kehutanan; (d) kegiatan perikanan, yang berwenang adalah Departemen Kelautan dan Perikanan; dan (e) kegiatan pelayaran, yang berwenang adalah Departemen Perhubungan.

Sementara itu, isu kontraversi yang berkembang mengenai HP3 sekarang ini, diantaranya yaitu: Pertama, kentalnya isu privatisasi sumberdaya pesisir yang dicerminkan dengan hak pengusahaan selama 20 dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Akibatnya, hanya para pemodal kuatlah yang akan memenangkan kompetisi pemilikan HP3.

Kedua, muncul kekhawatiran dari masyarakat nelayan akan terjadinya “pengusiran” dan “penyingkiran” dari wilayah laut yang selama ini dijadikan tempat penangkapan ikan. Kekhawatiran ini sangat beralasan, karena UU No. 27/2007 tidak menyebutkan status nelayan, khususnya nelayan-nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan.

Kekosongan hukum inilah yang dikhawatirkan nelayan, akan digunakan oleh para pemilik HP3 yang notabene bermodal besar untuk mengusir mereka dari wilayah laut. Tidak hanya itu, kekhawatiran terhadap pengusiran kaum kecil ini akan terjadi juga pada masyarakat pembudidaya ikan kecil. Padahal kelompok ini (baca: nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil) dijamin oleh UU No. 31/2004. Pada Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa, nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Sementara pada ayat 2-nya disebutkan juga, bahwa pembudidaya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dengan demikian, dua kelompok ini telah jelas-jelas dijamin hak usahanya oleh undang-undang. Akankah mereka menjadi korban kompradorisasi dari kaum kapitalis yang bersekutu dengan pemerintah? Semoga tidak.


Responses

  1. ketemu!

  2. Lagi bikin paper HP3 ya?????
    Gimana Norwey?
    Tolong dong, download-in jurnal-jurnal all about hukum laut, khususon tentang kebijakan perikanan

  3. id ym lo apa? kapan lo online butuh apa, bilang aja. kasih gue link nya. minimal kata kunci lah. gue dapet kuliah khusus seminggu political ecology ada ttg right and previlege based fishery management him..seru2 loh. HP3 di US dan Eropa dijadiin community based. heran kenapa di Indo di protes yah..padahal kesempatan besar untuk melakukan yang sama. add gue aja hin di ym.

  4. Begini bu, negara kita penuh dengan kaum “komprador”, dimana terjadi persekutuan antara pengusaha dan pemerintah yang menggusur masyarakat nelayan.
    Jadi, konsep HP3 belum siap di negara kita. Karena unsur kapitalisasinya jauh lebih kental, sehingga yang diuntungkan pihak pemilik modal.
    Kalau pendapatan nelayan dan pembudidaya sudah siap, boleh lah mereka suruh tempur. ini kaya david vs goliat hehehehe

  5. give it a chance hin..face the future with optimism. when do you think we’ll start moving if we dont start it now?

    maybe forever fishers will be poor, unless we fight with them, not for them.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: