Oleh: ikanbijak | April 18, 2008

Kemunafikan Trawl di Indonesia

Kemunafikan Trawl di Indonesia
Oleh: Akhmad Solihin
Keterangan: sedang dikirim ke salah satu media

Dicaci dan dicari, dibenci dan disayang, itulah fenomena yang terjadi pada alat tangkap trawl di Indonesia. Di satu sisi, trawl atau yang lebih dikenal dengan sebutan “pukat harimau” menjadi alat tangkap terlarang karena adanya Keputusan Presiden (Kepres) No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Sementara di sisi lain, alat tangkap trawl menjadi alat tangkap “kesayangan” nelayan dibeberapa daerah karena pengoperasian trawl sangat efektif bila dibandingkan dengan alat tangkap lain.

Efektivitas trawl menyebabkan alat tangkap ini masih beredar dibeberapa wilayah perairan Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Yang tidak kalah menarik adalah, modifikasi terhadap trawl menjadikan ukurannya lebih kecil (mini trawl) berkembang pesat dengan berbagai nama lokal/daerah. Bahkan di beberapa daerah, mini trawl ini berkembang pesat pada saat krisis moneter dipenghujung tahun 1997.

Sementara itu, permasalahan “ketidakberdayaan” Kepres No. 39/1980 dijawab oleh Pemerintah (baca: Departemen Kelautan dan Perikanan/DKP) dengan cara mengizinkan kembali penggunaan secara terbatas alat tangkap trawl yang dituangkan dalam Peraturan Menter Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Fakta Empiris

Penggunaan trawl dalam kegiatan perikanan tangkap hampir dilakukan di seluruh dunia. Trawl yang dimaksud adalah bottom shrimp trawl net atau pukat udang dasar. Sementara di Indonesia, trawl telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1969 untuk menangkap udang secara komersial, khususnya di wilayah perairan Sumatera Utara. Bahkan pada tahun 1970-an merupakan masa berkembangnya trawl, karena tingginya permintaan dunia akan udang dan berkembangnya perusahaan-perusahaan perikanan udang.

Namun demikian, perkembangan trawl pada saat itu menimbulkan konflik antar nelayan. Tidak sedikit konflik yang terjadi menimbulkan korban jiwa. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka pada tanggal 1 Juli 1980 dikeluarkanlah Kepres No. 39/1980. Pasca dikeluarkannya Kepres tersebut, pengadaan bahan baku udang nasional tersendat. Oleh karenanya, dalam rangka memanfaatkan sumberdaya udang di perairan kawasan timur Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan peraturan baru melalui Kepres No. 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang. Menurut Kepres ini, pukat udang dapat dipergunakan menangkap udang di perairan kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan laut Arafura dengan batas koordinat 1300 B.T. ke Timur, kecuali di perairan pantai dari masing-masing pulau tersebut yang dibatasi oleh garis isobat 10 meter. Dengan kata lain, Kepres No. 85/1982 hanya mengizinkan penggunaan secara terbatas alat tangkap trawl, karena di luar wilayah yang diatur Kepres No. 85/1982, ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Kepres No. 39/1980 tetap berlaku.

Sebagaimana yang telah diungkapkan, meski sudah ada aturan mengenai pelarangan trawl, alat tangkap ini masih banyak berlalu-lalang di beberapa wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan, nelayan tersebut meyakini bahwa alat tangkap trawl-lah yang paling efektif. Bahkan, pada saat musim ikan tertentu, hanya trawl yang dapat digunakan, seperti penggunaan alat tangkap tongep (sebutan lain mini trawl) di Pasuruan.

Selain itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum masih terbentur berbagai permasalahan, yaitu: Pertama, lemahnya penegakan hukum, disebabkan kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum di daerah, khususnya pelanggaran di jalur penangkapan I. Selain itu juga disebabkan rendahnya moral oknum aparat penegak hukum yang menjadi ”mitra” nelayan-nelayan pengguna alat tangkap trawl.

Kedua, kurang jelasnya batasan pengertian alat tangkap trawl. Untuk mengatasi masalah modifikasi terhadap alat tangkap trawl, Pemerintah mengeluarkan SK Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Menteri Pertanian No. 503/Kpts/UM/7/1980. Meskipun pada SK Dirjen Perikanan ini telah dijabarkan mengenai spesisifikasi alat tangkap trawl. Namun isi SK Dirjen Perikanan ini masih membingungkan dan bersifat multi tafsir. Hal inilah yang kadang membingungkan aparat, apakah alat tangkap tersebut sesuai dengan batasan pengertian alat tangkap trawl atau tidak.

Revisi Kepres

Ketentuan yang mengatur kegiatan perikanan yang berkaitan dengan alat tangkap trawl memang membingungkan, termasuk DKP sendiri. Karena alat tangkap trawl dilarang, maka munculah ijin pukat ikan yang diartikan dengan istilah fishnet. Nomenklatur fishnet sangat tidak jelas dan membingungkan, mengingat semua jaring yang digunakan untuk menangkap ikan bisa juga dikatakan fishnet.

Ketidakjelasan di pusat, terjadi juga di daerah, dimana Pemerintah Daerah mengeluarkan ijin penangkapan ikan yang menggunakan lampara dasar. Padahal, sudah jelas-jelas bahwa konstruksi dari lampara dasar tersebut adalah trawl. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu akan hal ini atau pura-pura tidak tahu alias tutup mata? Di perairan Sumatera Utara misalnya, kapal-kapal motor yang menggunakan alat tangkap lampara dasar/trawl hilir mudik tanpa takut ditangkap, karena beberapa diantara mereka memegang ijin penggunaan alat tangkap tersebut.

Nah dengan demikian, keputusan Pemerintah mengeluarkan Permen KP No. 06/MEN/2008 jangan buru-buru dipandang sinis. Hal ini dikarenakan, selama ini kita telah menjadi orang-orang yang “munafik”. Untuk mengelabui hukum, maka ijin trawl dengan nama alat tangkap lain dihalalkan. Namun, pengesahan Permen KP No. 06/MEN/2008 dapat dinyatakan cacat hukum, karena melanggar Keppres No. 39/1980. Mengingat, hingga saat ini Keppres tersebut belum dinyatakan dicabut. Selain mengeluarkan Permen Pukat Hela, DKP sedang menyiapkan Permen yang khusus mengatur mengenai pengelolaan perikanan trawl. Yang patut kita lakukan adalah mengawalnya, jangan sampai aturan tersebut tidak tepat dan menimbulkan konflik baru.

Sementara itu, dosa kemunafikan kita terhadap penggunaan alat tangkap trawl selama ini bisa diganjar dengan sanksi oleh masyarakat dunia/internasional. Karena kita tidak pernah mencatatkan hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari kegiatan alat tangkap trawl. Bagaimana mau mencatat, alat tangkapnya saja terlarang. Dengan kata lain, kita telah melakukan unreported fishing, yang oleh masyarakat dunia sedang gencar-gencarnya diberantas yang aturannya tertuang dalam International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

IUU fishing begitu dibenci oleh masyarakat dunia. Karena semua negara-negara di dunia mengakui bahwa kegiatan IUU fishing menimbulkan efek negatif seperti terganggunya keberlanjutan sumberdaya, keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, bagi para pelaku IUU fishing harus dikenakan sanksi, meliputi sanksi moneter, penyitaan alat tangkap dan kapal ikan, serta penolakan terhadap pemberian lisensi perikanan (Diana Erceg, 2004).

Dengan demikian, kekeliruan dalam pembuatan keputusan harus segera dibenahi. Pembuatan pengaturan yang sifatnya hanya pelarangan saja, harus disertai dengan solusi cerdas dalam mengatasi masalah yang saling menguntungkan (win-win solution). Oleh karena itu, sebelum suatu keputusan dibuat atau ditetapkan, maka terlebih dahulu prasyaratnya harus terpenuhi.

Berdasarkan banyak kelemahan pada Kepres No. 39/1980, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Kepres tersebut, baik dari segi substansi hukum maupun dari segi efektivitas pelaksanaannya. Dalam permbuatan aturan yang baru perlu dilakukan kajian secara spesifik mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, sumberdaya, dan lingkungan. Dengan kata lain, perlu atau tidaknya diberikan ijin penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl di suatu wilayah jangan hanya bertumpu pada permasalahan politis semata. Yang patut dicatat dalam pembuatan peraturan yang baru tersebut, harus memuat batasan pengertian alat tangkap trawl beserta modifikasinya dan nama-nama daerah/lokal, termasuk cara pengoperasiannya.

Selain itu, aturan juga harus ditujukan pada pembatasan daerah tangkapan (fishing ground), jalur-jalur tangkapan, ukuran kapal, kekuatan mesin kapal, dan spesifikasi alat tangkap termasuk ukuran mata jaring dan alat pemisah ikan. Begitu juga dengan keberpihakan pada nelayan kecil dan tradisional, Kepres yang baru nanti harus mampu mengakomodir kepentingan mereka. Mengingat, selama ini mereka yang menjadi korban keganasan alat tangkap trawl.

Sebagai penutup, penulis mempertanyakan kenapa Pemerintah yang dalam hal ini adalah DKP berencana mencabut Kepres No. 39/1980 dengan sebuah Peraturan Menteri? Apakah dapat dibenarkan secara hukum bahwa suatu peraturan setingkat Kepres dapat dicabut oleh suatu peraturan yang lebih rendah?


Responses

  1. peraturan dibuat untuk dilanggar

  2. selama ini alat tangkap trawl sangat berkembang pesat di perairan timur indonesia yang sangat meresekan msyarakat timur pada umumnya,
    alat tangkap ini sangat merusak lingkungan laut pada umunya apakah pemerintah selama ini ada mata atau matanya membuta oleh uang…………???

  3. menarik untuk dicermati opini yang ditulis oleh saudara ahkmad solihin tentang penyelamatan ekosistem laut dari bahaya trowl. saya sangat sependapat dengan apa yang telah disampaikan bahwa pejabat yang berwenang sejatinya harus mampu mengeluarkan hukum kelautan yang disegani dan mempunyai kewibawaan di mata masyarakat. tidak hanya trawl yang mampu mengancam kepunahan ekosistem laut, bahkan peratuaran dan undang-undang yang mengarah kepada kepunahan dan pemusnahan ekosistem laut harus segera ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, setidaknya dalam jangka yang tidak begitu lama sistem kelautan kita tertata dengan baik, trimakasih.

  4. mohon kirimu konstruksi rancang bangun alat tangkap trawl….tksb4

  5. Sangat disadari, penggunaan trawl ini sangat efektif dalam pengoperasiannya. Hal ini tentu sangat menarik para nelayan utk mengusahakan yg nota bene para nelayan kita secara umum adalah nelayan yg terbatas dalam dana dan daya jelajah operasional penangkapan ikannya. Selama tidak ada alternatif alat tangkap lain yg bisa seefektif dan seefisien trawl, maka penggunaan trawl ini akan tetap menjadi pilihan utama para nelayan kita. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mempunyai alat tangkap yg lebih baik dari trawl sekaligus mempunyai daya dukung yg positif terhadap lingkungan (laut terutama) ? Selain itu tindak pengawasan yg lebih tepat sasaran baik frekuensi maupun ketercukupan sumberdaya pengawasan perikanan, kiranya mampu untuk memacu kearifan lokal masyarakat utk menggunakan alternatif alat tangkap yg lebih ramah lingkungan. Hendaknya penelitian dan penggunaan alat tangkap yg lebih efisien dan efektif serta ramah lingkungan menjadi pemikiran dan usaha kita bersama untuk memajukan dunia perikanan indonesia yg lebih baik. Bekerjasama mencari solusi lebih baik daripada saling tuduh dan lempar tanggungjawab.

  6. nakhoda pada kapal trawl pasti tidak sembarang untuk menggunakan trawl pada dasar perairan yang berkarang ataupun dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sebagainya, karena hal tersebut dapat membuat jaring rusak, ataupun dapat membahayakan bagi kapal itu sendiri,,
    hanya nakhoda kapal ikan yang bodoh yang mau melakukan hal tersebut,,,
    karena sesungguhnya penggunaan trawl untuk menangkap udang hanya pada perairan yang landai, berpasir dan berlumpur, tanpa merusak ekosistem terumbu karang,,,
    pembagian trawl kan ada 3, di permukaan, pertengahan dan perairan dasar,,,
    hanya orang yang belum memahami dan mengerti saja yang tidak bisa menjelaskan apa dan bagaimana trawl itu sebenarnya,,, mereka hanya memahami dan tidak pernah melakukan!!!

  7. to alfian and all skdr kenyataan dan informasi:
    inti dari semua permasalahannya adalah konflik antara nelayan non trawl dengan trawl ato kecemburuan sosial. gw stuju dengan pernyataan lu TAPI ada yg salah. kbtulan penelitian gw dulu utk pukat ikan ukurannya wah besar sekali 125GT. dan saya bekerja dipengolahan ikan mentah menjadi tepung ikan. bahan baku dari bycath (bukan sasaran tangkap) dari pukat ikan jumlahnya perkapal/hari kita terima itu rata-rata 5ton. 1 hari bisa sandar 5kapal. berarti rata2/hari 25ton ini timbangan kotor ya krn ada sampah (terumbu karang”ini TAPInya” ya). klo bersih itu yg benar 32ton ikannya kecil2 dari segala jenis.
    nah kenapa bisa konflik? penyebabnya
    1. ukuran mata jaring yang terlalu kecil 0.5cm
    2. trwl non selektif.
    3. pemilik biasanya cenderung non pribumi dan bermodal besar ato non pemuda setempat
    4. anak2 ikan tartangkap krn model penangkapan adalah penyapuan.
    5. ikan2 yang lolos pasti mati akibat benturan dan gesekan.
    yang perlu dipertimbangkan pemerintah itu wilayah/ato daerah mana yang cocok. kya di kaltim bagian utara itu tepat bahkan tepat sekali. tpi bgaimana dengan perbatasan negara di wilayah laut lainnya? yg jadi PR pemerintah. bukan buat isu2 baru. keppres no 39 tahun 1980 perlu dibenahi lagi.
    oh ya satu hal lagi: pemakaian bahan bakar untuk kapal jenis trawl 1.85kali lipat besarnya dari jenis kapal perikanan lainnya. pasti sdh tau toh kenapa begitu besar.
    dan. utk mata jaring tidaklah mudah untuk mengatasinya. ibarat pemikiran penjahat siapa yang tau sih kalo kita pakai mata jaring halus meskipun dibenak kita “itukan tugas DKP,TNI dan POLISI”. “perlu dipertimngkan” utk ini saya pikir meragukan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: