Oleh: ikanbijak | April 16, 2008

“Trawl” di Ijinkan Lagi

“Trawl” Diizinkan Lagi
Nelayan Kecil Jangan Hanya Menjadi Penonton

Kompas, Senin, 24 Maret 2008 | 01:17 WIB
Jakarta, Kompas – Pemerintah mengizinkan kembali penggunaan secara terbatas alat penangkap ikan pukat harimau atau trawl. Padahal, untuk melindungi nelayan kecil, sejak 1980 penggunaan pukat harimau dilarang. Oleh karena itu, pemberian izin kembali harus rinci dan tegas agar tidak merugikan nelayan kecil.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, akhir pekan lalu, izin penggunaan pukat harimau hanya untuk daerah tertentu, yaitu Kalimantan Timur. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.
Di perairan Kaltim bagian utara, kata Freddy, kapal-kapal Malaysia marak menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Untuk mencegah semakin merajalelanya penangkapan ikan oleh kapal Malaysia, maka dikeluarkan izin penggunaan pukat harimau oleh nelayan Indonesia.
”Penggunaan trawl oleh nelayan Indonesia akan mencegah penangkapan ikan oleh negara lain di kawasan itu,” ujarnya.
Sejak 1980 pemakaian pukat harimau di perairan Indonesia dilarang. Larangan itu ditetapkan dalam Keppres No 39/1980 tentang Pelarangan Alat Tangkap Trawl di Perairan Indonesia.
Keppres itu diterbitkan karena ditengarai penggunaan pukat harimau secara luas mengganggu hasil tangkapan nelayan tradisional.
Dengan diizinkannya kembali penggunaan pukat harimau, menurut Freddy, Keppres No 39/ 1980 akan direvisi antara lain dengan menetapkan izin pemakaian pukat harimau di wilayah tertentu. Izin penggunaan pukat harimau hanya berlaku setahun dan dapat diperpanjang satu tahun. Pembatasan ini untuk pemulihan lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat, Keppres No 39/1980 tak efektif karena pemakaian pukat harimau justru berkembang pesat. Di sejumlah wilayah, penggunaan pukat harimau dimanipulasi dengan mengganti nama alat tangkap itu, yaitu dengan pukat ikan dan pukat hela. Beberapa negara juga tetap menangkap ikan di perairan Indonesia menggunakan trawl.
Konflik nelayan
Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien mengatakan, pemerintah harus belajar dari pengalaman penggunaan pukat harimau pada masa lalu yang meminggirkan nelayan tradisional.
Penggunaan pukat harimau juga menimbulkan konflik antara nelayan besar dan kecil. Ini terjadi karena pukat harimau umumnya dimiliki nelayan yang menggunakan kapal besar berukuran lebih dari 60 gross ton.
Penggunaan pukat harimau, yang dapat menangkap ikan dalam jumlah besar, mematikan hasil tangkapan nelayan kecil. Izin penggunaan pukat harimau harus diikuti pemberdayaan kelompok nelayan kecil agar bisa ikut memanfaatkannya. ”Nelayan kecil jangan menjadi penonton dari kebijakan penggunaan trawl. Mereka perlu dilibatkan melalui kemudahan akses permodalan agar bisa menggunakan trawl secara berkelompok,” kata Yussuf.
Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengatakan, larangan pemakaian pukat harimau cenderung tak konsisten. Ini karena pemerintah tetap mengizinkan penggunaan trawl berupa pukat udang di beberapa perairan lepas, seperti Laut Arafura.
Karena itu, ia mendesak pemerintah segera mengatur secara rinci kriteria dan batasan penggunaan pukat harimau di perairan Indonesia. Pembatasan itu antara lain waktu penggunaan trawl, lokasi yang diizinkan, ukuran mata jaring, dan alat pemisah ikan. Selain itu, harus ada sanksi tegas terhadap pelanggaran. (lkt)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: