Oleh: ikanbijak | April 16, 2008

Penggunaan Trawl Akan Dievaluasi

Penggunaan Trawl Akan Dievaluasi
SENIN, 31 MARET 2008 | 21:24 WIB

JAKARTA, SENIN- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang izin penggunaan pukat harimau di Kalimantan Timur bagian utara, masih akan dievaluasi. Apabila setelah diberlakukan, instrumen itu tidak efektif untuk menangkal kejahatan perikanan dan menimbulkan kerusakan lingkungan, maka bisa dicabut.
“Permen itu tetap akan dilaksanakan, namun akan dikaji efektivitasnya terhadap pengamanan kawasan di perbatasan Kaltim yang kerap dimasuki oleh kapal-kapal Malaysia untuk menjarah perikanan. Kami mencoba pakai instrumen (permen) itu untuk sementara, dan melihat seberapa jauh efektifitasnya terhadap kawasan. Apakah efektif untuk menangkal kapal-kapal Malaysia, atau apakah merusak lingkungan. Kalau merusak, permen masih bisa dicabut, dan sebaliknya,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi di Jakarta, Senin (31/3).
Ia menambahkan, penggunaan pukat hela hanya dibutuhkan di Kaltim karena wilayah itu marak dengan kejahatan perikanan tangkap oleh kapal asing. Sedangkan, di wilayah perbatasan lainnya, sedang diupayakan kerja sama dengan negara tetangga untuk mengelola penangkapan tanpa alat tangkap yang terlarang, di antaranya dengan Filipina di Laut Sulawesi Utara.
Menurut Freddy, penggunaan pukat hela akan mendukung pengawasan perairan yang kini masih lemah. Anggaran patroli pengawasan penangkapan ikan di DKP tahun ini Rp 73 miliar atau hanya cukup untuk pengawasan selama 100 hari. Padahal, pengawasan perairan minimal 200 hari per tahun.
Ia mengatakan, pukat hela yang diizinkan di Kaltim mengalami modifikasi tertentu yang berbeda dengan kapal pukat harimau, sehingga lebih ramah lingkungan. Spesifikasi itu di antaranya panjang total pukat hela 30 meter, tali bawah untuk mulut trawl 15 meter dan panjang kantong pukat hela 3,5 meter atau lebih pendek dibandingkan panjang total pukat harimau rata-rata 40-50 meter, tali bawah mulut trawl 25 meter, dan panjang kantong pukat 4-5 meter.
Ia menilai, Keppres 39/1980 tentang larangan penggunaan trawl di perairan Indonesia sebenarnya telah gugur dengan adanya UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 yang melarang penggunaan alat tangkap yang terlarang di perairan Indonesia. Selain itu, ketentuan tentang alat tangkap bisa diterbitkan oleh permen.
Direktur Eksekutif Ocean Watch Indonesia Herman Jaya, mengemukakan, alasan pemerintah yang memberi batasan ukuran, luas tangkap, waktu dan jumlah tangkapan dinilai tidak menjamin penggunaan trawl itu akan sesuai dengan peruntukan karena akar permasalahan di perairan adalah pengawasan yang lemah.
Pemberian izin penggunaan pukat harimau di Kaltim bagian utara sebagai antisipasi pencurian ikan oleh nelayan asing dengan trawl mengandung kejanggalan. Alasannya, pencurian ikan di perbatasan tidak hanya berlangsung di Kaltim, karena praktik pencurian dengan alat tangkap terlarang bahkan marak berlangsung di Laut Arafura dan perairan Sulawesi Utara.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: