Oleh: ikanbijak | April 16, 2008

Giliran Kalbar Minta Pemberlakuan Trawl di Wilayahnya

Giliran Kalbar Minta Pemberlakuan Trawl di Wilayahnya
Kompas, SENIN, 31 MARET 2008 | 16:04 WIB

PONTIANAK, SENIN – Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan membolehkan penggunaan pukat harimau atau trawl di perairan perbatasan Kalimantan Timur untuk menangkal kejahatan perikanan dari negara luar, kini giliran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta pemberlakuan kebijakan yang sama .
“(Permintaan pemberlakuan pukat harimau untuk perbatasan Kalimantan Barat) Sudah diserahkan ke Departemen Kelautan dan Perikanan, sekarang sedang menunggu diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Budi Hariyanto, Senin (31/3).
Menurutnya, perairan di perbatasan Kalimantan termasuk wilayah yang diprioritaskan pemerintah agar nelayan dapat menggunakan trawl. Ini karena di wilayah peraairan itu banyak kapal-kapal Malaysia dan Thailand yang menangkap ikan menggunakan trawl.
Sebelum diberlakukan kebijakan membolehkan penggunaan trawl , akan ada kajian potensi kelautan di perairan perbatasan Kalbar. Setelah itu akan akan diatur berapa penggunaan trawl yang diperbolehkan, di wilayah mana saja, dan kapan boleh menggunakannya. Pengaturan ini diperlukan supaya tidak bersinggungan dengan nelayan-nelayan kecil.
“Penggunaannya tetap memperhatikan nelayan kecil,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kalbar, Burhanudin Abdullah, tidak sependapat dengan pemberlakuan trawl di perairan Kalbar, karena dapat berpotensi menimbulkan konflik di kalangan nelayan. Pemberlakuan ketentuan itu hanya di suatu daerah, bisa menimbulkan kecemburuan bagi nelayan di daerah lain.
Kebijakan memperbolehkan penggunaan trawl, menurutnya juga mengingkari peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, yang tertuang dalam Keputusan Presiden No 39/1980 tentang Pelarangan Alat Tangkap Trawl di Perairan Indonesia. Kalau pemerintah bersikeras membolehkan penggunaan trawl, maka Kepres No 39/1980 harus dicabut terlebih dahulu.
“Jika penggunaan trawl diperbolehkan, nelayan kecil tradisional harus mendapatkan prioritas,” katanya.
Bentuk prioritas ini menurutnya adalah pemerintah harus terlebih dahulu memberikan subsidi berupa alat tangkap ikan ke seluruh kelompok nelayan kecil tradisional, sehingga mereka juga bisa menikmati hasil dari kebijakan membolehkan penggunaan trawl


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: