Oleh: ikanbijak | Maret 18, 2008

Tumpang Tindih Perundang-undangan Kelautan

Tumpang Tindih Perundang-undangan Kelautan
Oleh Akhmad Solihin
Dimuat: di Koran Harian Sore Sinar Harapan, 10 Juli 2005

Pembangunan kelautan dan perikanan di masa lalu terkesan tanpa cetak biru (Blue Print) yang jelas. Buktinya, pemerintah terkesan asal-asalan dalam membuat peraturan perundang-undangan kemaritiman, sehingga antara undang-undang yang satu dengan lainnya berbenturan, yang berujung pada konflik kepentingan antar-institusi. Ketidakjelasan arah kebijakan yang disertai tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan telah menyebabkan kelautan dan perikanan Indonesia terpuruk.

Oleh karena itu, untuk menciptakan efektivitas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, pada rapat Dewan Maritim Indonesia, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memerintahkan para menterinya untuk membenahi tumpang-tindih peraturan perundang-undangan kemaritiman dalam jangka waktu enam bulan.
Kelautan merupakan multi sektor dan lintas departemen, sehingga sangat wajar bila terjadi konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurusi ”kavlingnya” masing-masing. Institusi negara yang terlibat dalam mengurusi kelautan diantaranya, yaitu Departemen Pertahanan, Kepolisian RI, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pariwisata, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup serta Departemen Pekerjaan Umum.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, banyaknya institusi negara yang terlibat di wilayah laut menyebabkan pembangunan kelautan dan perikanan tidak efektif. Hal ini dikarenakan pembangunan kelautan dan perikanan tidak dilakukan secara koordinatif oleh satu institusi negara. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, dimana masing-masing institusi negara mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang sama untuk mengejar ”setoran”.

Konflik

Beberapa contoh kasus tumpang tindih yang dapat menimbulkan konflik antardepartemen: 1) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan Departemen Perindustrian mengenai pengaturan industri pengolahan ikan; 2) DKP dengan Departemen Perdagangan mengenai pemasaran ikan; 3) DKP dengan Departemen Kehutanan mengenai pengelolaan taman nasional laut; 4) DKP dengan Departemen Perhubungan mengenai perizinan di pelabuhan; 5) DKP dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, mengenai pengaturan pasir laut.

Perbenturan juga terjadi antara UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 9 UU No. 24/1992 disebutkan bahwa kewenangan penataan ruang laut harus diatur dengan Undang-undang dengan kewenangannya terbesar ada pada pemerintah pusat.
Sedangkan, dalam Pasal 18 ayat (3) butir c Undang-undang No. 32/2004 disebutkan bahwa daerah berwenang untuk penataan ruang laut. Perubahan dan perbedaan yang ekstrim tersebut akan berakibat fatal, tidak hanya menimbulkan konflik horizontal antar institusi negara.

Akan tetapi juga akan menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat kecil dengan penguasa dan atau pengusaha. Lalu, sedikitnya ada 20 undang-undang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Agar kelautan menjadi sektor unggulan dalam membangun perekonomian nasional, maka diperlukan suatu kebijakan yang mampu memayungi semua kebijakan institusi negara yang berbeda. Untuk itulah, di tengah kebingungan bangsa mencari jati dirinya dalam membangun kemandirian dan kejayaan sebagai negeri bahari yang besar, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, MS menyumbangkan gagasannya yang konstruktif dengan mengeluarkan buku ”Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah”.

Dalam buku tersebut, Prof. Tridoyo menawarkan pemikiran kebijakan kelautan (ocean policy) sebagai ”payung” dalam sebuah kebijakan nasional yang bersifat publik yang dijabarkan dengan visi ekonomi kelautan (ocean economics/oceanomics), diharapkan mampu bersinergi dengan pembangunan dunia dan mensejahteraan umat manusia, khususnya Bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagai payung kebijakan nasional, ocean policy mempunyai kemampuan untuk mengeliminasi konflik kelembagaan.

Payung Besar Kebijakan

Secara definisi, ocean policy adalah suatu kebijakan politik dan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi yang meninggalkan paradigma lama yang menempatkan kelautan sebagai sektor pinggiran. Dengan kata lain, ia menjadi paradigma baru yang menempatkan sektor kelautan sebagai arus utama dalam pembangunan ekonomi.

Sedangkan, oceanomics adalah ilmu atau pemikiran ekonomi yang dipakai dalam mendayagunakan sumberdaya kelautan sebagai basis dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Sementara itu, penciptaan ocean policy sebagai payung besar kebijakan nasional, dibangun oleh sebuah pendekatan kelembagaan yang kajiannya mencakup dua domain dalam suatu sistem pemerintahan, yakni eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, kebijakan kelautan pada akhirnya menjadi kebijakan ekonomi-politik yang nantinya menjadi tanggung jawab bersama pada semua tingkatan institusi eksekutif yang mempunyai keterkaitan kelembagaan maupun sektor pembangunan.
Sedangkan, pada level legislatif, yang perlu diupayakan adalah menciptakan instrumen kelembagaan (peraturan perundang-undangan), mulai dari level pusat hingga daerah untuk mendukung pelaksanaannya.

Perumusan ocean policy mencakup tiga tingkatan, yaitu: Pertama, tingkatan politisi (kebijakan), dimana terdapat lembaga eksekutif (presiden, gubernur dan bupati) dan lembaga legislatif (DPR dan DPRD). Kedua, tingkatan organisasi (institusi dan aturan main). Pada tingkatan ini ditempati oleh lembaga-lembaga departemen dan non-departemen yang memiliki tugas dan fungsi dalam kelautan dan perikanan.

Artinya, pada level ini terdapat hubungan antara lembaga pemerintah yang bersifat koordinatif dan saling mendukung. Dan ketiga, tingkatan implementasi (evaluasi dan umpan balik). Pada level ini terdapat nelayan dan petani ikan, kalangan pengusaha dan sebagainya yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang kelautan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: