Oleh: ikanbijak | Maret 18, 2008

Mungkinkah Pulau-pulau Kecil Terluar Lepas?

Mungkinkah Pulau-pulau Kecil Terluar Lepas?
Oleh : Akhmad Solihin
Dimuat : Di Koran Harian Sore Sinar Harapan, 2 Mei 2006

Isu lepasnya pulau-pulau kecil terluar Indonesia menjadi pembicaraan menarik karena terkait dengan harga diri dan kedaulatan bangsa. Isu tersebut mampu menyedot perhatian publik. Terlepas rasa nasionalismenya yang tinggi serta ajang popularitas. Yang jelas perhatian dan pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar, termasuk masyarakatnya harus jadi prioritas bangsa.

Pulau kecil terluar jangan hanya dimaknai titik pangkal wilayah negara, tapi harus menjadikannya aset negara dalam meningkatkan pendapatan. Perhatian terhadap masyarakatnya juga jangan hanya untuk meninabobokan mereka dari gejolak ketidakpuasan, tapi harus dimaknai sebagai pemerataan pembangunan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai warga negara.

Kekhawatiran lepasnya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah NKRI harus segera diluruskan karena kekeliruan pemahaman tersebut hanya menimbulkan kegaduhan dan kelatahan bangsa. Kekeliruan pemahaman ini bermula dari kasus Sipadan Ligitan, yang oleh Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002 diputuskan jadi milik Malaysia, meski dalam sejarahnya Indonesia mengklaim kedua pulau tersebut berada dalam kekuasaan Sultan Bulungan.

Namun secara hukum, kedua pulau itu tidak pernah menjadi milik Indonesia, karena pada UU No 4/1960 tentang Perairan Indonesia, pemerintah tidak memasukannya sebagai bagian dari wilayah NKRI.

PP No 38/2002

Untuk menutupi kelemahan hukum Indonesia dalam persidangan kasus Sipadan Ligitan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dalam PP ini kedua pulau tersebut baru dimasukkan sebagai bagian dari NKRI. PP ini tidak ampuh, karena Malaysia dinilai telah melaksanakan penguasaan efektif jauh sebelum PP itu terbit. Kita kehilangan dua pulai itu karena tidak ada UU yang menyatakan keberadaannya.

Nilai politis hilangnya kedua pulau itu lebih laku dijual daripada argumen hukum tentang kepemilikannya. Ironisnya, kekeliruan ini telah diwariskan turun temurun, tercermin oleh masih adanya pendapat dari 92 pulau terluar di Indonesia, 12 pulau di antaranya rawan penguasaan efektif oleh negara lain.

Belasan pulau tersebut adalah: 1) Pulau Rondo (NAD); 2) Pulau Berhala (Sumut); 3) Pulau Nipah (Riau Kepulauan); 4) Pulau Sekatung (Riau Kepulauan); 5) Pulau Marore (Sulut); 6) Pulau Miangas (Sulut); 7) Pulau Marampit (Sulut); 8) Pulau Batek (NTT); 9) Pulau Mangudu (NTT); 10) Pulau Fani (Papua); 11) Pulau Fanildo (Papua); 12) Pulau Bras (Papua).

Penguasaan efektif suatu negara terhadap suatu wilayah bisa dibenarkan bila tidak pada wilayah yang terkait dengan perjanjian, tidak pada wilayah yang terkait keputusan hakim, tidak pada wilayah yang ada sistem registrasi properti dan hanya terjadi pada kasus terra nulius atau perceived terra nullius (Oegroseno, 2006).

Keduabelas pulau kecil terluar tersebut di atas mempunyai posisi hukum yang jelas seperti UU No 4 Prp Tahun 1960, UU Batas Wilayah, perjanjian batas wilayah dan keputusan hakim.

Penguasaan Semu

Secara hukum, kekhawatiran lepasnya pulau-pulau kecil terluar sangat tidak berdasar. Posisi hukum Pulau Sipadan dan Ligitan tidak masuk dalam perundang-undangan Indonesia, kecuali PP No 38/2002. Penguasaan efektif suatu negara atas pulau-pulau kecil terluar Indonesia sangat tidak mungkin terjadi. Tapi bagaimana dengan penguasaan semu?

Istilah ini tidak dikenal dalam hukum. Istilah ini muncul karena pada beberapa pulau, aktivitas masyarakatnya kental akan pengaruh asing, seperti penggunaan uang asing, bahasa asing dan kegiatan perekonomian lainnya, sebagaimana terjadi di Pulau Miangas yang kental unsur Filipinanya dari pada Indonesia. Selain itu, masalah lain yang perlu diperhatikan adalah hilangnya pulau karena tenggelam.
Meski secara hukum aman, pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar harus menjadi perhatian, baik yang berpenghuni maupun tidak. Itikad untuk memperhatikan pulau kecil terluar terlihat dengan dikeluarkannya PP No 78/2005. Dengan PP tersebut dibentuk Tim Koordinasi yang diketuai Menkopolhukam. Hadirnya PP dan Tim Koordinasi ini diharapkan mampu memberdayakan pulau-pulau itu secara teratur/terarah, tanpa konflik kepentingan antarlembaga sebagaimana terjadi selama ini.

Harus segera dibuat program untuk tiap pulau, baik untuk titik pangkal wilayah tetapi juga membangun ekonominya. Kelestarian lingkungan dan keadilan sosial masyarakat lokal harus diperhatikan


Responses

  1. mamang…pulau2 kecil terluar besar pengaruhnya untuk indonesia….karena menyangkut batas teritorial ama batas zee…kalau salah satu pulau itu hinga otomatis daerah kedaulatan RI juga berkurang…

    sekarang saya juga lagi mengerjakan proyek tentang membuat SIG 12 pulau2 kecil terluar…

    12 pulau itu rondo, berhala, nipa, kepulauan anambas, sekatung, miangas, marore, marampit, fani, fanildo, bras, sebatik

    yang menarik adalah pulau sebatik…karena pulau tersebut dibagi menjadi dua kekuasan…milik malaysia dan indonesia…

    • Betul, sebatik sangat unik, kebetulan saya penelitian disana 3 tahun, ini baru dua tahun, tinggal tahun depan sekali lagi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: