Oleh: ikanbijak | Maret 18, 2008

Merancang Revitalisasi Perikanan

Merancang Revitalisasi Perikanan
Oleh Akhmad Solihin
Dimuat: di Koran Suara Karya, 17 September 2005

Masyarakat boleh berharap atas terciptanya keberhasilan program pembangunan perikanan yang terangkum dalam Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 11 Juni 2005. Namun, dengan berkaca pada berbagai kebijakan massal pemerintahan sebelumnya, tampaknya harapan tersebut harus ditangguhkan dulu. Betapa tidak, program motorisasi perahu dan modernisasi perikanan tangkap pada 1980-an yang dikenal dengan istilah “Revolusi Biru”, misalnya, bukannya menciptakan perikanan tambah maju dan pelakunya (nelayan) menjadi sejahtera. Program tersebut justru menciptakan kompleksitas permasalahan perikanan yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini.

Agar terciptanya keberhasilan program Revitalisasi Perikanan, seluruh stakeholders perikanan harus terus memantau jalannya program tersebut. Tentu saja, pemerintah harus legowo untuk mau dikritisi dan mau memperbaiki atas kekeliruan yang terjadi. Masalahnya, apakah pemerintah telah benar-benar merancang Revitalisasi Perikanan secara komprehensif? Kalau tidak, kegagalan demi kegagalan akan terjadi di depan mata sebagaimana kasus “Revolusi Biru”.

Kekhawatiran masyarakat perikanan terhadap kegagalan Revitalisasi Perikanan sangat beralasan. Hal ini mengingat ada kesamaan tujuan Revitalisasi Perikanan dengan “Revolusi Biru”. Salah satunya peningkatan hasil produksi (tangkapan) perikanan dalam rangka mengejar angka-angka pertumbuhan ekonomi an sich.

Dengan berkaca ke belakang (flashback), kegagalan “Revolusi Biru” yang dilakukan oleh Orde Baru dimulai dari program modernisasi atau pembaruan alat tangkap ikan guna mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah besar. Ironisnya, pembaruan atau modernisasi perikanan tersebut tidak disertai dengan sosialisasi pemahaman yang baik terhadap kelestarian sumber daya ikan (sustainability fisheries resources). Akibatnya, terjadi degradasi ekosistem lingkungan pesisir dan laut yang berujung pada kelangkaan sumber daya ikan. Nah, dari sinilah mencuat dampak-dampak lanjutan yang terwariskan dari generasi ke generasi, yaitu kemiskinan nelayan, kesenjangan sosial, dan akhirnya konflik antarnelayan yang berkepanjangan hingga saat ini.

Banyak bukti menunjukkan, paket-paket program pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih banyak berorientasi pada peninkatan produksi melalui stimulan modal usaha berbunga murah (skim credit) daripada untuk tujuan mendistribusikan kesejahteraan (welfare equity). Meski tujuan bantuan permodalan dan teknologi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, namun di balik itu tujuan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan angka-angka produksi demi kepentingan ekspor dan perolehan devisa negara. Sungguh suatu yang memilukan sekaligus memalukan. Dengan tidak menafikan keberhasilan “Revolusi Biru”, karena di satu sisi, modernisasi perikanan dan pemberian bantuan modal telah berhasil mendongkrak angka-angka produksi perikanan, namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa “Revolusi Biru” telah menciptakan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik antar-nelayan. Untuk menuntaskan permasalahan perikanan umumnya dan nelayan khususnya, maka Revitalisasi Perikanan tidak harus menuntut atau memfokuskan diri pada peningkatan volume atau produksi hasil tangkapan ikan secara besar-besaran. Ini mengingat peningkatan produksi perikanan belum tentu diikuti oleh pemekaran pangsa pasar.

Masalah Dasar

Beberapa hal yang harus dilakukan demi terciptanya keberhasilan Revitalisasi Perikanan. Pertama, membenahi data-data perikanan Indonesia. Bagaimana memutuskan suatu kebijakan pembangunan perikanan secara tepat, kalau data perikanannya saja lemah. Misalnya, untuk data perikanan tangkap, apabila data yang tersedia tidak akurat, maka dikhawatirkan terjadi over-fishing yang justru akan mengukuhkan kemiskinan nelayan. Begitu juga dengan data perikanan budi daya, lemahnya kelayakan data lahan dikhawatirkan akan menciptakan tambak-tambak idle yang semakin menambah dan melengkapi data kerusakan lahan di sekitar pesisir.

Seharusnya kelemahan data perikanan sudah tidak terjadi lagi, mengingat ketentuan tentang sistem informasi dan data statistik perikanan telah diatur dalam UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Artinya, kalau pemerintah — dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) — tidak mempunyai data yang akurat, maka fungsi dan peran DKP harus dipertanyakan. Bagaimanapun keakuratan data akan memengaruhi keberhasilan program Revitalisasi Perikanan.

Kedua, sinkronisasi peraturan dan koordinasi institusi. Kelautan dan perikanan merupakan multisektor dan lintas departemen, sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih di sektor ini. Akibatnya, hingga saat ini, koordinasi antarinstitusi negara yang terlibat dalam Revitalisasi Perikanan juga masih menyisakan permasalahan. Selain itu, sistem pemerintahan yang terdesentralisasi telah memosisikan kepala daerah sebagai “raja-raja kecil”, sehingga dengan seenaknya membuat aturan sendiri-sendiri yang dapat menghambat jalannya program, seperti dikeluarkannya peraturan daerah mengenai retribusi dan sejenisnya.

Ketiga, memahami permasalahan mendasar perikanan. Ketika berbicara mengenai Revitalisasi Perikanan, maka pelaku utama yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas pembangunan adalah masyarakat nelayan, bukannya kalangan industri. Adapun kalangan industri berperan dalam mendukung fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan.

Sejauh ini nelayan senantiasa dijadikan tumbal pembangunan akibat ketidakberdayaan mereka terlibat dalam penyusunan pembuatan kebijakan yang akan dilaksanakan di wilayah pesisir dan laut. Ironisnya, ketidakberdayaan dalam bargaining position dengan pihak lain, menjadikan masyarakat nelayan sebagai masyarakat penerima (baca: objek pembangunan). Bila kalangan industri didahulukan daripada nelayan, maka pembangunan perikanan melalui Revitalisasi Perikanan tidak akan pernah tercapai, karena permasalahan mendasar dari perikanan adalah kemiskinan yang melilit masyarakat nelayan itu sendiri.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan sangat kompleks, baik dari pendekatan struktural maupun kultural. Maka, diperlukan strategi kebijakan pembangunan yang efektif dan komprehensif. Dari pengalaman masa lalu, kegagalan program pengentasan kemiskinan nelayan terjadi karena hanya menggunakan satu pendekatan disertai projec oriented. Akankah kemiskinan nelayan tertuntaskan mengingat masalah kemiskinan nelayan seperti benang kusut yang sulit diuraikan?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: