Oleh: ikanbijak | Maret 18, 2008

Menggugat Penahanan Nelayan Tradisional

Menggugat Penahanan Nelayan Tradisional
Oleh : Akhmad Solihin
Dimuat : Majalah Samudera, Edisi Juni 2005

Operasi besar-besaran Pemerintah Australia terhadap para pelaku illegal fishing yang dinamakan “Clean Water Operation” dari tanggal 12-21 April 2005 boleh dibilang berhasil sukses. Namun dari kesuksesan tersebut, yang patut kita pertanyakan, apakah dari sekitar 30 kapal nelayan Indonesia dengan 240 ABK yang berhasil ditangkap aparat keamanan Australia, terdapat nelayan tradisional Indonesia yang selama ini mempunyai hak eksklusif, yaitu traditional fishing rights (hak perikanan tradisional).

Berdasarkan informasi yang didapat dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), bahwa kapal-kapal nelayan Indonesia yang berhasil ditangkap ukurannya sangat beragam, dari yang skala kecil hingga skala besar. Oleh karenanya penulis khawatir, bahwa dari 30 kapal tersebut terdapat nelayan tradisional Indonesia yang sudah turun temurun dan diakui secara yuridis mempunyai hak eksklusif untuk melakukan penangkapan di beberapa wilayah perairan Australia. Apabila benar terdapat nelayan tradisional, maka Pemerintah Indonesia yang notabene adalah DKP harus segera melakukaan gugatan atau tindakan kepada Pemerintah Australia.

Untuk mengurai kasus penahanan kapal dan nelayan Indonesia ini, ada beberapa hal yang patut kita sikapi, yaitu: Pertama, dimana posisi traditional fishing rights yang telah mempunyai kejelasan justifikasi hukum; Kedua, Apa yang harus dilakukan DKP untuk melakukan pembelaan terhadap nelayan tradisional dan bagaimana kebijakan DKP untuk menanggulangi kegiatan nelayan Indonesia yang kerap melakukan pelanggaran di wilayah perikanan Australia.

Hak Nelayan Tradisional

Mudah-mudahan Pemerintah Autralia beserta aparat keamanannya tidak mengidap penyakit insomnia, sehingga Australia tidak mudah melupakan traditional fishing rights nelayan Indonesia yang tertuang dalam MoU pada tanggal 7 November 1974 tentang “Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf”. Dengan demikian, MOU 1974 tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi nelayaan tradisional Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dibeberapa zona perikanan eksklusif Australia beserta landas kontinennya. Adapun zona perikanan yang diperjanjikan kedua negara ini adalah meliputi, Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet. Artinya, di wilayah ini, Pemerintah Australia tidak akan menerapkan peraturan perikanananya kepada nelayan tradisional Indonesia.

Pengakuan Pemerintah Australia terhadap hak nelayan tradisional Indonesia, mempunyai landasan hukum internasional yang jelas, yaitu pada Pasal 51 Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Namun demikian, traditional fishing rights tidak secara otomatis diperoleh, dikarenakan ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu: (1) nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu; (2) nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional; (3) hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu; dan (4) nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut.

Namun, ternyata kriteria di atas juga menyimpan masalah yang menimbulkan ketidakjelasan, misalnya perbedaan istilah nelayan tradisional di Indonesiaa dengan di Australia. Apakah yang dikategorikan nelayan tradisional itu sama dengan nelayan kecil yang kapal penangkap ikannya harus bermesin dalam (inboard) berukuran 5 GT ke bawah atau perahu bercadik yang hanya menggunakan angin untuk pergerakannya. Ironisnya, ketidakjelasan istilah ini pun terjadi dalam peraturan perundang-undangan kita, misalnya pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Disebutkan, bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sungguh pengertian yang sangat tidak jelas, sehingga sangat wajar muncul gerakan ketidakpuasan yang berujung penuntutan agar UU No. 31 Tahun 2004 segera diamandemen.

Dengan tidak jelasnya istilah nelayan tradisional tersebut, maka setiap saat nelayan tradisional Indonesia selalu ditangkapi oleh aparat keamanan Australia. Sehingga istilah “sudah jatuh tertimpa tangga” lebih tepat bagi nelayan tradisional, karena di satu sisi, mereka tidak terperhatikan oleh Pemerintah Indonesia yang terlalu berkonsentrasi pada kapal asing yang lebih menggiurkan. Sementara di sisi lain, nelayan tradisional diposisikan sama dengan pencuri oleh Pemerintah Australia.

“PR” Pemerintah

Mengenai penanganan kasus meninggalnya kapten kapal KM Gunung Mas Baru yang bernama Muhammad Heri di Darwin, Australia pada tanggal 28 April 2005, Pemerintaah Indonesia harus segera membentuk tim khusus guna melakukan penyelidikan, apakah benar kematian Muhammad Heri disebabkaan oleh penyakit jantung yang dideritanya, atau oleh perlakuan yang tidak manusiawi aparat keamanan Australia. Kecurigaan ini didasari oleh sikap Pemerintah Australia yang terkesan menutup-nutupi kematian Muhammad Heri. Untungnya, kasus ini terungkap oleh West Timor Care Foundation yang berupaya membongkar perlakuan tidak manusiawi itu. Lebih dari itu, kejadian ini bukan yang pertama, karena setahun lalu, nelayan asal Sikka, Nusa Tenggara Timur yang bernama Manzur La Ibu juga meninggal setelah disekap Angkatan Laut Australia. Dengan demikian, segeral bentuk tim khusus untuk mengungkap kejelasan agar emosi kebangsaan masyarakat Indonesia tidak meledak.

Selain itu, pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Indonesia yang lainnya adalah lakukan pendampingan hukum terhadap para nelayan yang masih ditahan. Sedangkan khusus bagi nelayan tradisional yang ditahan, Pemerintah Indonesia harus mengajak Pemerintah Australia untuk membuka dan membaca kembali isi perjanjian 1974 mengenai traditional fishing rights.

Hal lain lagi yang sangat penting dilakukan Pemerintah Indonesia adalah, di samping perlunya pemberdayaan nelayan tradisional, juga perlu dilakukan pendidikan dan penyadaran hukum. Mengingat, sebagai nelayan tradisional, mereka melakukan apa yang orang tuanya dulu lakukan. Dengan kata lain, nelayan tradisional melanjutkan keahlian dan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun untuk mempertahankaan hidup (mencari nafkah). Padahal, hukum dan peraturan perikanan baik nasional maupun internasional terus berkembang seiring dengan perkembangan masalah dan teknologi yang mengancam kelestarian sumberdaya ikan (sustainable fisheries resources). Dan isu yang berkembang di dunia perikanan sekarang ini adalah pemberantasan terhadap Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing.

Sementara itu, penyelesaian hokum yang kerap mengusik rasa keadilaan yang menyebabkan ketersinggungan dan menyulut emosi kebangsaan, maka Pemerintah Indonesia dan Australia harus duduk bersama guna mendapatkan penyelesaian yang sifatnya win-win solution. Perbedaan hukum inilah yang menjadi salah satu biang keladi penyebab pasang-surutnya hubungan dua negara yang berdekatan.

Dari sekian cara penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, maka pembentukan komisi arbitrase merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih. Hal ini dikarenakan, penyelesaian non-peradilan melalui komisi arbitrase RI-Australia akan lebih akomodatif dan relevan serta mencerminkan kepentingan dua negara. Selain itu, komisi arbitrase dapat berperan dalam mengeliminir tumpang tindih ketentuan hukum laut yang selama ini belum dapat dirumuskan.

Menurut Jawahir Thontowi (2002), penyelesaiannya melalui non-peradilan yang dalam hal ini adalah komisi arbitrase diharapkan mampu mengambil tanggung jawab bersama, sehingga baik secara moral maupun secara hukum internasional, kedua negara harus berusaha untuk menegakkan ketertiban dunia. Akankah perlakuan Pemerintah Indonesia dan Australia terhadap nelayan tradisional akan terwujud. Semoga saja.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: