Oleh: ikanbijak | Maret 18, 2008

Banten, DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu

Banten, DKI Jakarta, dan Kepulauan Seribu
Oleh : Akhmad Solihin
Dimuat : Koran Harian Sore Sinar Harapan, 18 April 2006

Sejak Banten terpisah dari Jawa Barat, tuntutan kepada Provinsi DKI Jakarta oleh Provinsi Banten mengenai kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu semakin menguat seiring dengan rencana Sutiyoso mengusung konsep megapolitan yang akan dimasukkan dalam revisi UU No 34/1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Momen megapolitan ini dijadikan Provinsi Banten sebagai bargaining position dalam menegaskan status kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu. Tuntutan tersebut sangat beralasan, karena secara geografis 22 pulau tersebut dekat dengan Banten. Tuntutan itu didasari oleh landasan hukum yang jelas, yaitu UU Pemerintahan Daerah.

Sengketa soal wilayah ini bukanlah satu-satunya pascapemekaran/pembentukan daerah baru. Misalnya saja sengketa kepemilikan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau. Umumnya, argumen sengketa kepemilikan pulau adalah sama: sejarah, geografis, dan dasar hukum.
Konflik kepemilikan Kepulauan Seribu sudah sejak abad 16 ketika Fatahillah ditarik ke Cirebon. Selama kepemimpinan Fatahillah di Jayakarta (Jakarta) sepanjang 39 tahun, hubungan Banten-Jayakarta sangat harmonis dan saling bahu melawan imperialis Portugis.

Dasar Hukum

Tuntutan Provinsi Banten didasarkan pada UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti oleh UU No 32/2004. Pada Pasal 18 ayat (4) disebutkan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya laut paling jauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Penarikan garis batas, yaitu apabila wilayah laut antara dua provinsi kurang dari 24 mil, wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antardua provinsi. Pengaturan tersebut mengadopsi hukum internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea – 1982), yaitu konsep sama jarak dan garis tengah. Untuk sengketa Banten-DKI Jakarta, konsep sama jarak dan garis tengah hanya di atas kertas alias tidak dilaksanakan.

Secara sepihak, dengan dukungan penuh Pemerintah Pusat, Provinsi DKI Jakarta berhak atas kepemilikan seluruh pulau di Kepulauan Seribu tanpa memperhatikan aspek sejarah, sosiologis dan geografis. Dukungan pusat tercermin dengan disahkannya UU No 34/1999 dimana secara sepihak kepulauan itu dimasukkan menjadi bagian DKI Jakarta.

Kemudian terbit PP No 55/2001 yang mengukuhkan Kepulauan Seribu sebagai kabupaten administratif di bawah DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta mau menggunakan UU No 22/1999 yang digantikan UU No 32/2004 sebagai landasan hukum, provinsi ini seharusnya mengambil batas wilayah sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Tangerang diukur 12 mil laut dari Laut Jawa secara garis lurus, bukannya 12 mil laut dari Kepulauan Seribu. Inilah pangkal konflik.

Penyelesaian

Hal menarik yang patut disikapi adalah pernyataan Achmad Suaedy, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan, kalau persoalannya sampai dengan upaya untuk merebut, sebaiknya penyelesaian itu diserahkan kepada warga Kepulauan Seribu untuk menentukan nasibnya sendiri. Warga diberi kesempatan memilih masuk Banten atau Provinsi DKI.

Pernyataan tersebut mencerminkan, secara sejarah, geografis, dan hukum, Provinsi DKI Jakarta bisa kalah dalam kasus sengketa kepemilikan pulau ini. Sehingga, mereka menyerahkan masalah ini kepada masyarakat untuk memilih. Jelas, kalau ini dilakukan masyarakat akan memilih ke DKI Jakarta, karena anggaran (APBD) yang diberikan sangat besar.

Untuk tahun 2006 saja Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp 350 miliar untuk wilayah Kepulauan Seribu. Dengan tidak bermaksud menyampingkan peran masyarakat, UU No 32/2004 telah memuat aturan mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan antardaerah. Pada Pasal 198 ayat (2) disebutkan, apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan tersebut.

Meski tak diatur secara rinci cara-cara penyelesaian sengketa, kesepakatan kedua belah pihak adalah hal utama yang harus diperhatikan Depdagri. Tentu saja, hal ini harus mengacu pada cara penarikan garis batas sesuai undang-undang. Bukannya menyerahkan begitu saja kepada masyarakat secara sepihak. Disarankan bila tidak tercapai titik temu, perlu disusun kebijakan pengelolaan bersama di wilayah yang dipersengketakan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: