Oleh: ikanbijak | Maret 14, 2008

Otonomi Daerah dan Responsible Fisheries

Otonomi Daerah dan ”Responsible Fisheries”
Oleh: Akhmad Solihin
Dimuat: di Koran Harian Sore Sinar Harapan, 12 Desember 2003

Di tengah kesibukan mempersiapan suksesi nasional pada Pemilu 2004, tampaknya pemerintah pusat mencoba mengevaluasi kembali hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selama ini terusik oleh pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Niat ini tercermin dengan dikeluarkannya naskah akademik oleh LIPI sebagai konsep revisi UU No. 22/999.

Revisi berdasarkan kajian ilmiah memang sangat diperlu-kan, mengingat UU No. 22/1999 masih banyak menyisakan kelemahan sehingga harus disempurnakan. Salah satu kelemahan tersebut adalah adanya ketidakjelasan pengaturan tentang kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP), di mana turunan aturan untuk kegiatan ini sangat sedikit bahkan hampir tidak ada. Dengan demikian, akankah isu lingkungan ”ekologi” perairan laut menjadi common sense bagi para pembuat kebijakan (policy maker) dalam melakukan revisi undang-undang otonomi daerah yang lebih representatif dan akomodatif ?

Isu Lingkungan Global

Karena kehidupan ekosistem perairan laut bersifat lintas negara (transnasional), maka kerusakan ekosistem di suatu negara akan berdampak pada ekosistem di negara lain. Artinya, dalam pergaulan globalisasi dunia sekarang ini, aspek kelestarian sumber daya harus menjadi perhatian utama seluruh elemen bangsa ini. Apabila ini diabaikan, maka Indonesia akan terisolasi dari pergaulan dunia tersebut. Bahkan lebih dari itu, kegiatan perdagangan Indonesia di kancah internasional akan terancam seperti kasus embargo udang laut Indonesia yang terjadi beberapa tahun lalu karena dianggap bahwa nelayan Indonesia tidak menggunakan TED (turtle exkpluder device) sebagai alat pengusir penyu pada alat tangkap udangnya. Dengan demikian, akankah kompleksitas permasalahan lingkungan kelautan dan perikanan Indonesia menjadi perhatian bersama para pembuat kebijakan?

Untuk menghindari ancaman dan kecaman dari masyarakat dunia tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus segera menata kembali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan di lingkungan kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan perkembangan aturan-aturan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan SDKP berjalan sangat cepat sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia dan kemajuan teknologi. Seperti halnya Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang dikeluarkan oleh FAO tahun 1995 telah mempunyai beberapa turunan aturan agar terciptanya kelestarian sumber daya perikanan (sustainability fisheries resouces), yaitu International Plan of Action (IPOA) dan Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing.

Akan tetapi, tampaknya perkembangan aturan internasional tersebut belum disikapi secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dengan malasnya pemerintah membuat aturan baru tentang pengelolaan sumber daya perikanan, boro-boro membuat turunan aturan dari undang-undang yang ada, revisi UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang sudah lama digodok, hingga sekarang masih berupa draft rancangan. Dengan kata lain, rancangan undangan-undangan tersebut masih jauh untuk ditetapkan menjadi sebuah Undang-Undang Perikanan baru yang ideal dan representatif dalam menjawab permasalahan lingkungan kelautan dan perikanan.

Padahal UU Perikanan yang lahir di era kejayaan rezim Orde Baru sudah tertinggal jauh dengan perkembangan peraturan-peraturan internasional. Bahkan lebih dari pada itu, di tingkat nasional, UU Perikanan yang dibuat saat era Orde Baru sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis dan terbuka. Karena rezim Orde Baru kental dengan doktrin common property, sentralistik dan antipluralisme hukum telah menciptakan lingkungan perairan laut hancur (Dahuri, 1999).
Oleh karena itu, otonomi yang disertai dengan desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan merupakan antitesis dari kegagalan pengelolaan sumber daya perikanan di era Orde Baru (Satria, Gatra, 12 Juli 2003). Hal ini dikarenakan terdapatnya sebuah pengakuan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, penetapan, pengawasan hingga evaluasi setiap kebijakan yang diputuskan dalam mengelola sumber daya perikanan.

Otonomi dan Penguatan HUL

Meskipun otonomi daerah memunculkan kontroversi di kalangan para ahli lingkungan, termasuk kekhawatiran terjadinya kerusakan di lingkungan kelautan dan perikanan. Namun menurut hemat saya, kegiatan perikanan yang bertanggung jawab (responsible fisheries) dapat diwujudkan dalam nuansa sistem pemerintahan yang terdesentralistik.

Keyakinan tersebut dilandasi oleh hasil studi di daerah Pesisir Lombok Barat bagian Utara (Lombok Utara) yang memiliki sejarah panjang dalam mengelola SDKP secara adat oleh masyarakat Suku Sasak. Hasil studi Solihin (2002) menemukan bahwa pemberlakuan aturan lokal (awig-awig) di daerah pesisir Lombok Utara dapat meminimalkan berbagai konflik yang sebelumnya kerap terjadi, yaitu pertama, hilangnya konflik internal antarmasyarakat nelayan lokal yang disebabkan oleh pelanggaran zona tangkapan; dan kedua, berkurangnya konflik antara nelayan lokal dan nelayan luar yang menggunakan alat tangkap yang sifatnya merusak seperti dinamit, potasium sianda dan bahan-bahan beracun lainnya.

Dengan demikian, konflik yang terjadi di masyarakat nelayan bukan hanya disebabkan oleh konflik identitas (primordial) akibat penyelenggaraan otonomi dan desentralisasi kelautan yang selama ini diberitakan. Melainkan, disebabkan oleh konflik kelas dan konflik agraria dalam memperebutkan daerah tangkapan (fishing ground) seperti yang terjadi pada konflik antarnelayan lokal di Lombok Utara. Selain itu, konflik juga disebabkan oleh konflik orientasi seperti yang terjadi antara nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan nelayan luar yang menggunakan alat tangkap merusak.

Oleh karena itu, diharapkan naskah akademik yang dikeluarkan oleh LIPI sebagai bahan revisi UU No. 22/1999 tidak terjebak pada kepentingan politis yang mengatakan bahwa pelaksanaan UU No. 22/1999 sebagai satu-satunya penyebab konflik antarnelayan.

Sementara itu, untuk mengatasi kerusakan SDKP, maka penguatan hak ulayat laut di Indonesia harus menjadi perhatian utama dalam membuat rancangan kebijakan yang akan ditetapkan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat Lombok Utara dalam melakukan pengelolaan SDKP. Adapun proses penguatan nilai-nilai lokal (hak ulayat laut/HUL) menjadi model pengelolaan SDKP kolaboratif (Co-Management) yang dikenal awig-awig merupakan rekonstruksi dari adat-istiadat atau kebudayaan yang berakar dari masyarakat lokal yaitu upacara adat sawen. Setelah rekonstruksi upacara adat sawen, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah revitalisasi terhadap aturan yang disepakati bersama dengan cara memberikan pengakuan, pemberian peran, penguatan dan formalisasi oleh kedua unsur, yaitu (1) masyarakat, yang diwakili oleh LSM, tokoh masyarakat, nelayan dan satuan petugas lingkungan (Satgas); dan (2) pemerintah yang diwakili oleh kepala desa, kecamatan, Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Kepolisian, dan TNI.

Terbukti bahwa pemberlakuan awig-awig ini sangat efektif dan efisien, karena terjadi pembagian peran dalam pengelolaan SDKP antara pemerintah dan masyarakat yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah. Hal ini tercermin, karena sejak disahkannya aturan lokal awig-awig pada tanggal 19 Maret 2000 hingga Juli 2002, hanya terjadi pelanggaran (pengeboman dan pemotasan) sebanyak tujuh kali yang umumnya dilakukan oleh masyarakat nelayan di luar Lombok Barat, seperti Lombok Timur, Jawa Timur, dan Bali.

Dengan demikian, kegiatan perikanan yang bertanggung jawab (responsible fisheries) dapat diwujudkan dengan cara melakukan rekonstruksi dan revitalisasi kearifan-kearifan lokal atau Hak Ulayat Laut yang dikenal dengan model Community Based Management (CBM) menjadi model Co-Management yang lebih kompleks dan tentu saja hal ini ikut menggabungkan model kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah (Centralized Government Management/CGM).

Dengan suasana pemerintahan yang menjunjung tinggi otonomi dan desentralisasi-lah yang dapat menjalankan model Co-management dalam pengelolaan SDKP berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah konsep revisi UU No. 22/1999 yang akan ditetapkan menjadi sebuah undang-undang baru harus mengakui keberadaan nilai-nilai lokal yang terdapat di berbagai pelosok daerah pesisir, mengingat Bangsa Indonesia banyak memiliki kearifan lokal tersebut.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: