Oleh: ikanbijak | Maret 14, 2008

Menimbang Menko Kelautan

MENIMBANG MENKO KELAUTAN
Oleh AKHMAD SOLIHIN
Dimuat: Koran Harian Sore Sinar Harapan, 16 Juni 2004

Struktur Kabinet 2004-2009 versi Ikatan Alumni Lembaga Pertahanan Nasional (Ikal Lemhannas) sebagai masukan bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih sangat menarik untuk disikapi. Dalam draft yang disodorkan Ikal Lemhannas, struktur Kabinet yang diusulkan terdiri atas 35 Menteri dan 4 Menteri Koordinator (Menko) yakni Menko Polkam, Menko Ekuin, Menko Kesra, dan tambahan, Menko Sumber Daya Manusia yang membawahi Menaker, Meneg PAN, Meneg Kependudukan, Meneg Pemuda dan Olahraga, Meneg Pemberdayaan Perempuan, dan Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas (Sinar Harapan, 9 Juni 2004).

Tawaran Ikal Lemhanas itu memunculkan suatu pertanyaan, kenapa pembentukan Menko Kelautan tidak pernah terbersit dalam benak mereka? Sadarkah mereka, kalau Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan (maritime and archipelagic state) terbesar di dunia? Dan ironisnya, besarnya bangsa ini dan luasnya laut Indonesia hanya menyimpan setumpuk permasalahan yang tak kunjung akhir.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pembentukan Menko Kelautan pascapemilihan presiden dan wakil presiden bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Justru dengan dibentuknya Menko Kelautan, sinergisme pembangunan kelautan Indonesia yang berujung pada penciptaan kesejahteraan dan kemandirian bangsa akan tercipta, karena lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan kelautan yang selama ini bertikai dapat diikat dalam satu barisan yang koordinatif.

Konflik Sektoral

Kelautan merupakan multisektor dan lintas departemen, sehingga sangat wajar bila terjadi konflik kepentingan antarlembaga pemerintahan dalam mengurusi “kavlingnya” masing-masing. Lembaga pemerintahan yang terlibat dalam mengurusi kelautan di antaranya Departemen Pertahanan, Kepolisian RI, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Departemen Industri dan Perdagangan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup serta Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Pembangunan kelautan tidak dilakukan secara koordinatif oleh satu lembaga negara. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Masing-masing lembaga pemerintahan mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk mengejar “setoran”. Akibatnya kerusakan lingkungan laut yang tidak terelakan, padahal kelestarian sumber daya menjadi isu sentral masyarakat dunia dan pembangunan berkelanjutan.
Agar kelautan menjadi sektor unggulan dalam membangun perekonomian nasional, maka diperlukan suatu kebijakan yang mampu memayungi semua kebijakan lembaga negara yang berbeda. Tentu saja kebijakan tersebut harus diusung oleh satu lembaga yang sifatnya koordinatif, yaitu Menko Kelautan.

Dalam bukunya yang berjudul Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah, Prof. Tridoyo Kusumastano menawarkan pemikiran kebijakan kelautan (ocean policy) sebagai “payung” dalam sebuah kebijakan nasional yang bersifat publik yang dijabarkan dengan visi ekonomi kelautan (ocean economics/oceanomics) yang diharapkan mampu bersinergi dengan pembangunan dunia dan menyejahterakan umat manusia. Sebagai payung, ocean policy bisa memiliki kemampuan untuk mengeliminasi konflik kelembagaan warisan orde baru yang masih kerap terjadi.
Secara definisi, ocean policy adalah suatu kebijakan politik dan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi yang meninggalkan paradigma lama yang menempatkan kelautan sebagai sektor pinggiran. Dengan kata lain, menempatkan sektor kelautan sebagai arus utama (mainstream) dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan, oceanomics adalah ilmu atau pemikiran ekonomi yang dipakai dalam mendayagunakan sumber daya kelautan sebagai basis dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Payung Besar

Ocean policy sebagai payung besar kebijakan nasional, dibangun oleh pendekatan kelembagaan yang kajiannya mencakup dua domain dalam suatu sistem pemerintahan, yakni eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, kebijakan kelautan pada akhirnya menjadi kebijakan ekonomi-politik yang nantinya menjadi tanggung jawab bersama pada semua tingkatan institusi eksekutif yang mempunyai keterkaitan kelembagaan maupun sektor pembangunan. Sedangkan, pada level legislatif, yang perlu diupayakan adalah menciptakan instrumen kelembagaan (peraturan perundang-undangan), mulai dari level pusat hingga daerah untuk mendukung pelaksanaan policy itu. (Kusumastanto, 2003).
Sangatlah tepat apabila dibentuk Menko Kelautan sebagai lembaga negara yang mengkoordinasikan berbagai kepentingan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Sudah selayaknya Menko Kelautan dibentuk guna mengatasi kompleksnya permasalahan seperti penambangan pasir laut, illegal fishing, kerusakan pulau-pulau kecil, pengembangan pariwisata bahari, pengembangan budidaya ikan, penanganan pelabuhan umum dan perikanan serta lemahnya armada laut nasional, ancaman perdagangan perikanan, lemahnya sumber daya manusia, degradasi lingkungan pesisir dan laut, serta pertahanan dan keamanan laut.

Apabila Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Menko Ekuin berperan efektif dalam membangun kelautan Indonesia, sebenarnya Menko Kelautan tidak perlu ada karena pembentukannya memerlukan biaya yang cukup besar. Akan tetapi sekali lagi penulis tekankan, bahwa permasalahan yang dihadapi kelautan Indonesia sangat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi, melainkan mencakup pula permasalahan politik, pertahanan-keamanan dan kedaulatan bangsa.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: