Oleh: ikanbijak | Maret 14, 2008

Mengusung Pariwisata Bahari

Mengusung Pariwisata Bahari
Oleh : Akhmad Solihin
Dimuat: di Koran Harian Fajar Banten, 2 April 2005

Tepat pada tanggal 1 April 2005, Kabupaten Pandeglang merayakan ulang tahunnya yang ke 131. Sebagaimana biasanya, Pemerintah Daerah (Pemda) menyelenggarakaan berbagai kegiatan yang sifatnya menghibur rakyat. Namun demikian, di tengah meriahnya hiburan rakyat tersebut, masyarakat Pandeglang dihadapkan pada satu agenda penting yang harus dicermati secara seksama demi terciptanya pembangunan Pandeglang yang menyeluruh dan merata, yaitu akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadal).

Tentu saja kita berharap, hiburan rakyat pada perayaan hari jadi Kabupaten Pandeglang ini tidak terjadi pada suasana Pilkadal. Mengingat seperti biasanya, suasana pemilihan akan dimeriahkan oleh “badut-badut” politik yang hanya bisa menghibur dengan mengumbar janji-janji manis. Oleh karena itu, dirgahayu Pandeglang sekarang ini diharapkan menjadi renungan bagi kita semua, apa yang belum dan telah serta harus dilakukan Pemda Pandeglang untuk mensejajarkaan dirinya dengan Pemda lain yang ada di Provinsi Banten khususnya, dan seluruh Indonesia umumnya. Dengan demikian, kita bisa menilai pasangan mana yang lebih berhak menjadi orang nomor satu dan dua di Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, berbicara mengenai visi dan misi serta program kerja para kontestan pada pilkadal nanti, yang harus dicermati adalah sejauhmanakah kejelian dan kecerdasan para kontestan dalam melihat potensi sumberdaya alam yang dimiliki Pandeglang yang dapat memberikan multiplier effect terhadap ekonomi masyarakatnya. Hal ini tentu saja didasari oleh kekeliruan dan bahkan “ketidakcerdasaan” kalau tidak mau disebut “kebodohan” Pemda dalam memaanfaatkan potensi yang ada. Sektor pariwisata misalnya, dengan kondisi topografi Pandeglang yang berbukit dan berpantai, seharusnya Pemda benar-benar mengoptimalkannya. Ini kebalikannya, sektor pariwisata terkesan apa adanya, tanpa ada keberpihakan dari Pemda.

Mau jujur, mari kita berkunjung ke salah satu daerah ujungnya Pandeglang, yaitu Kecamatan Sumur. Sebagai orang yang berasal dari Kecamatan Sumur, penulis merasakaan kesedihan ketika keindahan potensi alam dicampakkan dan dinafikan keberadaannya. Betapa tidak, katanya Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai tempat pariwisata yang merupakan warisan dunia, tapi jalan menuju ke TNUK lebih tepat bila disebut sebagai lintasan (track) perlombaan off road. Lebih dari itu, bila sungai meluap, maka Desa Taman Jaya dan Cikaung diputuskaan oleh sungai dikarenakan tidak adanya jembatan penghubung, boro-boro jembatan beton, jembatan kayu saja tidak ada. Ironis bukan?

Miskin di Daerah Kaya

Kesenjangan antara Wilayah Utara Pandeglang/WUP (Cadasari, Pandeglang dan sekitarnya) serta Kawasan Pantai Barat/KPB (Carita, Labuan dan Panimbang) dengan Wilayah Selatan Pandeglang/WSP (dari Cibaliung hingga Sumur) telah berlangsung lama, dan bisa disebut sebagai warisaan turun-temurun. Sehingg wajar saja, gejolak ketidaakpuasaan yang diejawantahkan oleh masyarakat WSP dengan cara didirikannya Komite Pembentukan Kabupaten Cibaliung (KPKC).

Sebagai lembaga “pemberontakan” dari ketidakadilan dan kejumudan Pemda Pandeglang, maka KPKC menjadi aspirator sekaligus motor untuk menuntut persamaan hak dalam kebijakan pembangunan daerah. Artinya, gejolak sosial yang terjadi di WSP jangan dianggap enteng atau dikesampingkan. Kalau masih mau mempertahankan keutuhan Kabupaten Pandeglang, maka Pemda Pandeglang harus membuka mata, hati, telinga dan akal sehatnya untuk mau memperhatikan pemerataan pembangunan di tiap-tiap wilayah kecamatan, khususnya daerah-daerah pelosok yang selama ini termarginalkan.

Terlepas arogan atau tidak, gejolak “pemberontakan” WSP menggambarkan adanya tingkat kepekaan sosial-politik masyarakat atas kebijakan pembangunan yang tidak adil dan merata, sehingga unsur ketidakadilan inilah yang menyatukan kepentingan bersama secara kolektif (collective action). Oleh karena itu, untuk terciptanya keutuhan Kabupaten Pandeglang, maka Pemda Pandeglang harus membuat suatu kebijakan secara holistic, komprehensif, partisipatoris, integrated, serta mengedepankan azas-azas pemerataan dan keadilan.

Mengusung Kota Pariwisata

Dengan mengenyampingkan konstelasi politik daerah yang kian memanas seiring dengan persiapan pilkadal. Seperti tulisan setahun yang lalu yang menyoroti sektor Pertanian dan Kelautan, maka kali ini penulis mencoba memberikan sumbang pendapat mengenai sektor pariwisata, khususnya pariwita bahari yang potensinya berjajar dari Pantai Carita hingga Ujung Kulon.

Pariwisata bahari merupakan sektor yang paling efisien di bidang kelautan, sehingga pengembangan kepariwisataan bahari perlu mendapat prioritas. Pembangunan wisata bahari melalui pemanfaatan obyek dan daya tarik berupa wisata alam (pantai), dan keragaman flora dan fauna (biodiversity) seperti taman laut. Produk wisata bahari yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pandeglang adalah wisata pantai (seaside tourisme), wisata pesiar (cruise tourisme), wisata alam (ecotourisme), wisata bisnis (business tourisme), wisata budaya (cultural tourisme), maupun wisata olahraga (sport tourisme).

Dilihat dari peluang pengembangan investasi, berdasarkan studi PKSPL-IPB, nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) untuk pariwisata bahari hanya sebesar 3,10. Artinya, pariwisata bahari memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan baik nasional maupun daerah dan logis jika dijadikan pilar utama pembangunan ekonomi yang diintegrasikan dengan potensi daratan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan daerah yang integral dan komprehensif antara darat dan laut dalam membangun pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa secara garis besar, peran sektor pariwisata dalam pembangunan mempunyai tiga segi yang patut dicermati, yaitu: Pertama, segi ekonomi, dalam menciptakan pendapatan asli daerah (PAD); Kedua, segi sosial, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja baru; dan Ketiga, segi budaya, dalam memperkenalkan budaya daerah kepada para pengujung (wisatawan).

Sementara itu, menurut Guru Besar FPIK-IPB, Prof. Tridoyo Kusumatanto dalam bukunya “Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah”, fokus utama dalam kebijakan pengembangan pariwisata bahari harus diutamakan untuk beberapa hal, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana publik untuk menciptakan pelayanan dan kenyamanan; (2) meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam mengelola pariwisata bahari; (3) mengembangkan sistem pendataan dan informasi yang lengkap dengan memanfaatkan teknologi modern, sehingga memudahkan wisatawan dalam mendapatkan informasi dan akses cepat, mudah, dan murah; (4) mengembangkan aktivitas ekonomi non-pariwisata yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pariwisata bahari, misalnya industri kerajinan, perikanan, restoran semisal seafood, dan jasa angkutan laut; (5) meningkatkan jaminan dan sistem keamanan bagi wisatawan yang memanfaatkan potensi pariwisata bahari; (6) menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi kalangan investor untuk mengembangkan pariwisata bahari; dan (7) mengembangkan model pengelolaan pariwisata bahari yang mampu menjaga kelestarian ekosistem laut dan budaya masyarakat lokal.

Penutup

Dengan dianugerahi keindahan alam yang berbukit dan berpantai, seharusnya para pimpinan Pandeglang lebih “cerdas” untuk mau mengelolanya. Hal ini dikarenakan, berkembangnya pariwisata bahari dalam suatu kasawan pesisir dan atau kawasan laut sekitarnya dapat memberikan multiplier effect terhadap ekonomi masyarakatnya. Dengan demikian, pariwisata bahari Pandeglang yang diset-up secara profesional, diharapkan mampu membantu upaya pengentasan kemiskinan di Wilayah Selatan Pandeglang yang notabene merupakan wilayah pesisir yang miskin dan terbelakang serta termarginalkan.

Oleh karena itu, sebagai penutup dalam tulisan ini, saya mencoba mengingatkan kembali akan arti penting kekayaan alam yang dimiliki Pandeglang, khususnya keindahan panorama bukit dan pantai untuk segera di set-up menjadi kekuatan ekonomi dalam membangun daerah dan mensejahterakan warganya. Akankah keindahan alam Pandeglang ini membukakan mata para pembuat kebijakan (policy maker)? Semoga saja.


Responses

  1. top abiss… tapijangan lupa utk jalan2 ke jogja

  2. Perlunya pembangunan Wisata Bahari Nusantara tentunya kerjasama antar sektor harus terwujud yaitu 1)Dep. Bud.Pariwisata, 2).Dep.Perhubungan 3).Dep.Kelautan, 4) TNI AL ,5). Investor dan sektor terkait lainnya serta. tujuan menciptakan wisata bahari nusantara bagi masyarakat sehingga pulau-pulau yang tidak produktif dapat menjadi terpelihara dengan baik fery penyebe -rangan menjadi lebih maju dalam melayani masyarakat pulau-pulau dibagun sebagai tempat wisata dan penginapan pasti oke cuba di 2010-14

  3. Perlunya pembangunan Wisata Bahari Nusantara tentunya kerjasama antar sektor harus terwujud yaitu 1)Dep. Bud.Pariwisata, 2).Dep.Perhubungan 3).Dep.Kelautan, 4) Depdagri ,5). TNI AL ,6). Investor dan sektor terkait lainnya serta. tujuan menciptakan wisata bahari nusantara bagi masyarakat sehingga pulau-pulau yang tidak produktif dapat menjadi terpelihara dengan baik fery penyebe -rangan menjadi lebih maju dalam melayani masyarakat pulau-pulau dibagun sebagai tempat wisata dan penginapan pasti oke cuba di 2010-14


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: