Oleh: ikanbijak | Maret 14, 2008

Mencermati Program Relokasi Nelayan

MENCERMATI PROGRAM RELOKASI NELAYAN
Oleh: AKHMAD SOLIHIN
Dimuat: di Koran Pikiran Rakyat, 10 Januari 2004

USAI Peringatan 46 Tahun Deklarasi Djuanda di Aula Universitas Pasundan, Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa untuk mengatasi gejala tangkap lebih (over fishing) dan konflik sosial di wilayah pesisir pantai utara (pantura), selama tahun 2003 Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya merelokasikan 100 kepala keluarga (KK) nelayan dari beberapa daerah di kawasan pantura, seperti Indramayu, Cirebon, Subang, dan sebagian Banten ke kawasan Timur Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, maupun Papua (Pikiran Rakyat, 31 Desember 2003).

Program relokasi nelayan ini disebut-sebut dilakukan tanpa melalui paksaan dan punya tujuan positif dalam mengurangi beban sosial yang terjadi di wilayah Pantura Jawa, khususnya permasalahan kemiskinan nelayan. Meski demikian, program relokasi tersebut harus dicermati secara serius oleh kita semua, khususnya oleh para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan karakteristik masyarakat nelayan antardaerah berbeda-beda, apalagi dengan kelompok masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program relokasi nelayan perlu diperhatikan berbagai aspek dan karakteristik masyarakat nelayan itu sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program relokasi nelayan tersebut di antaranya kondisi sosial, budaya, ekonomi, sumber daya yang dihadapi, dan teknologi yang biasanya digunakan. Kalau aspek-aspek ini diabaikan atau pemerintah melaksanakan homogenisasi dalam program relokasi, kegagalan telah menanti di depan mata. Mengingat selama ini, program-program pembangunan yang ditujukan pada masyarakat nelayan kerap mengabaikan karakteristik masyarakat nelayan sehingga menuai kegagalan di sana-sini.

Artinya, apabila aspek-aspek dari karakteristik masyarakat nelayan diabaikan, tujuan peningkatan kesejahteraan, mengurangi eksternalitas negatif di bidang perikanan tangkap, penanggulangan konflik, dan berbagai permasalahan lainnya tidak akan terselesaikan. Bahkan, nelayan akan kian terkukuhkan sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya (the poorest of the poor). Terlebih pada tahun 2004, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menargetkan relokasi nelayan mencapai 1.000 KK yang konsepnya mirip dengan “bedol desa” atau konsep “hijrah”. Dengan demikian, akankah program relokasi nelayan dapat menyelasaikan kompleksitas permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir?

Karakteristik masyarakat pesisir

Pendekatan untuk memahami fenomena permasalahan kenelayanan tidak bisa diseragamkan sehingga program relokasi pun jangan sampai disamakan dengan program transmigrasi petani (bedol desa atau hijrah). Dalam pendekatan sosiologi, masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat pertanian yang basisnya kegiatan di darat. Hal ini disebabkan sosiologi masyarakat pesisir ini direkonstruksi dari basis sumber daya (resources), sedangkan sosiologi pedesaaan berbasis pada society sehingga pendekatannya pun harus berbeda. Dengan demikian, kajian-kajian sosiologi masyarakat pesisir bersumber pada aktivitas masyarakat yang terkait dengan sumberdaya perikanan (Satria, 2002).

Dalam buku Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir (2002), Arif Satria menjelaskan bahwa secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris seiring dengan perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapinya. Di mana masyarakat agraris yang direpresentasikan kaum petani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yaitu pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan output yang relatif dapat diprediksi sehingga mobilitas usaha yang terjadi relatif rendah dan elemen resiko tidak terlalu besar.

Hal ini berbeda jauh dengan karakteristik masyarakat nelayan, di mana mereka menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat open access. Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal dan konsekuensi yang harus diterima dari mekanisme ini adalah elemen risiko yang sangat tinggi karena lebih bersifat spekulatif (gambling) sehingga menyebabkan masyarakat nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka.

Selain itu, karakteristik masyarakat pesisir yang direpresentasikan sebagai komunitas desa pantai dan desa terisolasi (tribal village) punya berbagai aspek lain, yaitu, pertama, sistem pengetahuan lokal (indigenous knowledge) yang dimiliki masyarakat nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan merupakan kekayaan intelektual yang perlu dipertahankan. Misalnya, pengetahuan lokal nelayan Desa Kirdowono yang menggunakan dugo-dugo (seutas tali dengan batu pemberat) untuk mengetahui arah arus. Mereka juga mengenal rasi bintang untuk penunjuk arah, yakni Lintang Lumbung, Lintang Waluku, Lintang Wuluh, Lintang Gubug, dan Lintang Lanjar (Juwono, 1998).

Kedua, struktur sosial masyarakat nelayan yang umumnya dicirikan dengan kentalnya hubungan patron-klien akibat kegiatan penangkapan ikan yang penuh risiko (high risk) dan ketidakpastian sehingga perlu pemahaman khusus untuk menuntaskan permasalahan sosial ekonomi mereka dalam perangkap hubungan patron-klien. Alasannya, seperti ditunjukkan studi Najib (1999) dalam Satria (2002), mekanisme hubungan patron-klien sering bersifat eksploitatif dan sengaja dipelihara patron, inilah sisi negatif dari pola patron-klien.

Di samping bersisi negatif, pola patron-klien ini dianggap juga memiliki sisi positif karena mampu mendorong terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Sisi positif ini muncul karena secara riil hubungan patron-klien mampu menjadi cambuk bagi nelayan untuk keluar dari perangkap keterbelakangan. Hal ini disebabkan hubungan patron-klien dalam masyarakat nelayan berfungsi sebagai jaminan sosial ekonomi dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat nelayan. Artinya, bahwa patron-klien merupakan hubungan asimetris yang tidak dapat digeneralisasi dalam konteks penyebab kemiskinan nelayan.

Sementara itu, munculnya pola patron-klien di masyarakat nelayan disebabkan belum ada institusi formal yang mampu berperan sebagaimana patron dalam menjamin kepentingan ekonomi mereka. Institusi-institusi bentukan yang ada selama ini belum berhasil secara efektif karena ada kesenjangan kultur institusi yang dibangun secara formal dengan kultur nelayan yang masih menekankan aspek personalitas. Tidak hanya itu, di sisi lain, nelayan sendiri belum mampu membangun institusi baru secara mandiri, khususnya kemampuan dalam mengorganisasikan diri untuk kepentingan ekonomi (koperasi) maupun profesi.

Penutup
Menuntaskan kompleksnya permasalahan yang melilit masyarakat nelayan merupakan suatu keharusan karena selama ini mereka kerap dijadikan tumbal pembangunan. Namun, setiap program atau kebijakan pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat nelayan harus memerhatikan karakteristik masyarakatnya yang berbeda antardaerah, apalagi dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan homogenisasi kebijakan-kebijakan pembangunan masyarakat nelayan banyak mengalami kegagalan.

Selain itu, yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam program relokasi nelayan adalah pembangunan infrastruktur hingga suprastruktur di kawasan pesisir, di saat masyarakat nelayan akan ditempatkan. Oleh karena itu, dengan penuh kehati-hatian dan pemahaman serta pengakuan terhadap karakteristik masyarakat pesisir maka program relokasi nelayan diharapkan berhasil gemilang.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: