Oleh: ikanbijak | Maret 14, 2008

Melirik Sektor Kelautan dan Pertanian

Melirik Sektor Kelautan dan Pertanian
Oleh : Akhmad Solihin
Dimuat: di Koran Harian Fajar Banten, Fajar Banten, 1 April 2004.

Tepat pada tanggal 1 April 2004, Kabupaten Pandeglang genap berusia 130 Tahun. Di usia yang semakin mapan tersebut, memunculkan suatu pertanyaan bagi kita semua, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang selama ini dan apa yang akan dilakukan ke depan dalam mensejajarkan diri dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Wilayah Banten. Mengingat selama ini, Pandeglang menjadi kabupaten kedua termiskin dan tertinggal di Wilayah Banten setelah Lebak.

Kita dapat memaklumi keterbelakangan dan kemiskinan yang melilit Pandeglang, karena secara geografis Pandeglang tidak diuntungkan, dimana posisinya di pinggir seperti halnya Lebak. Lain halnya dengan Tanggerang, Serang dan Cilegon yang wilayahnya berdekatan dengan pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian (Jakarta) serta perlintasan transportasi (Sumatera-Jawa). Namun demikian, Pandeglang dianugerahi oleh Allah SWT lahan pertanian yang subur dan sumberdaya kelautan yang melimpah.

Oleh karena itu, potensi kekayaan alam inilah yang harus dijadikan andalan (leading sector) untuk membangun Kabupaten Pandeglang dalam rangka mengejar ketertinggalan dan mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi pembangunan kelautan dan pertanian perlu guide line atau blue print yang jelas, sistematis dan sustain sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya sesuai dengan daya dukungnya.

Pertanian-Kelautan sebagai Solusi

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Tanggerang, Serang dan Cilegon boleh bangga dengan perindustrian dan jasa transportasinya. Maka sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang beragam, dari sumberdaya darat hingga sumberdaya laut, Pemda Pandeglang harus bangga dan membuat sebuah platform kebijakan pembangunan yang mengarah pada pemanfaatan sumberdaya alam (natural resources) tersebut, yaitu kelautan dan pertanian.

Selain itu, karena tiap daerah kecamatan memiliki potensi kekayaan alam yang berbeda-beda, maka Pemda Pandeglang harus men-set up kebijakan pembangunan sumberdaya kelautan-pertanian secara terdesentralisasi. Tentu saja kebijakan tersebut harus disertai juga dengan political will Pemda Pandeglang untuk menciptakan pemerataan pembangunan, mengingat selama ini pembangunan hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu saja.

Terciptanya ketimpangan pemerataan pembangunan tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang hanya terkonsentrasi di Wilayah Utara Pandeglang (Cadasari, Pandeglang dan sekitarnya) serta Kawasan Pantai Barat (Carita, Labuan dan Panimbang). Ironisnya, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi pada kedua wilayah tersebut tidak terjadi di Kawasan Selatan Pandeglang yang dikelilingi oleh melimpahnya kekayaan sumberdaya hayati darat dan laut. Kawasan Selatan Pandeglang yang meliputi Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Cikeusik dan Cigeulis hingga saat ini masih menjadi kantung-kantung masyarakat miskin.

Akibatnya, ketimpangan pembangunan di Kawasan Selatan Pandeglang membuahkan geliat “pemberontakan” sosial-politik masyarakat untuk memisahan diri dari Kabupaten Pandeglang yang terlembagakan dengan dibentuknya Komite Pembentukan Kabupaten Cibaliung (KPKC). Oleh karena itu, untuk mepertahakan keutuhan Pandeglang maka orientasi pembangunan Kabupaten Pandeglang ke depan harus mengedepankan azas-azas pemerataan dan keadilan. Artinya, pemusatan-pemusatan kegiatan perekonomian yang hanya dikonsentrasikan pada daerah-daerah pekotaan harus segera diubah, menjadi kebijakan pembangunan yang terdesentralisasi antar kecamatan atau wilayah.

Sementara itu, memang kekayaan alam yang dimiliki Pandeglang telah menjadi perhatian Pemda. Hal ini dicerminkan dengan lima produk unggulan yang menjadi pusat perhatian pembangunan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil dan menengah serta Pariwisata. Namun ada beberapa hal yang patut disikapi dari proses pembangunan yang terjadi selama ini, diantaranya yaitu : Pertama, meskipun secara fisik pembangunan yang ditelah dilaksanakan di Kawasan Pantai Barat sudah cukup baik. Namun secara ekonomi masyarakat lokal, pembangunan kawasan wisata di daerah ini belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal disekitarnya. Karena ada kesalahan dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjukan dengan penggunaan tenaga kerja yang banyak didatangkan dari luar oleh pihak pengelola pariwisata, sementara penduduk lokal hanya dilibatkan tidak lebih sebagai penjaga kemanan (Satpam) dan kebersihan (cleaning service). Seharusnya Pemda sebagai pihak yang memberikan izin usaha pariwisata ini membuat nota kesepakatan (MoU) dengan pihak pemilik untuk banyak melibatkan penduduk lokal, sehingga akan menciptakan peningkatan pendapatan penduduk sekitar.

Kedua, sebagai daerah yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat beragam, maka Pemda Pandeglang harus membuat sentra-sentra kegiatan yang dapat mendongkrak perekonomian lokal masyarakat. Artinya, kebijakan pemusatan kegiatan perkonomian yang hanya dikonsentrasikan pada daerah perkotaan harus segera di reposisi. Mengingat sumberdaya alam yang dimiliki masing-masing daerah berbeda-beda, sehingga pemerataan pembangunan yang berbasiskan sumberdaya lokal menjadi ciri khas Kabupaten Pandeglang. Akan tetapi, kelemahan pembangunan berbasiskan sumberdaya lokal yang terjadi sekarang ini adalah terlalu memfokuskan diri pada peningkatan produksi, sehingga mengakibatkan nilai jual rendah yang akhirnya orang malas untuk berkerja di sektor ini. Untuk itu, Pemda Pandeglang dalam membuat kebijakan pengembangan sumberdaya lokal harus diarahkan kepada pembangunan berbasiskan industri (resource base industry), yaitu melalui penguasaan pengolahan teknologi pasca panen dan pemasaran. Sehingga penciptaan nilai tambah inilah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebenarnya pembangunan berbasiskan sumberdaya lokal yang boleh dibilang sukses adalah pengolahan “Emping”, disamping diversifikasi produk yang tinggi, juga kualitas yang dapat dipertaruhkan serta penguasaan pasar yang bagus. Terlebih bila usaha emping ini menguasai teknologi internet (e-commerce), penulis mempunyai keyakinan, bahwa “emping” akan menjadi jajanan khas Pandeglang. Konsep-konsep seperti inilah yang perlu dikembangkan dan dijadikan pembelajaran untuk diterapkan pada pembangunan yang berbasiskan sumberdaya lokal.

Ketiga, pola pembangunan yang menitikberatkan pada pengelolaan wilayah daratan harus diimbangi oleh pengelolaan wilayah laut. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pandeglang berhadapan dengan Selat Sunda di sebelah barat dan Samudera Indonesia di sebelah selatan yang tentu saja menyimpan potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Seperti potensi perikanan tangkap sebesar 92.917.7 ton yang baru termanfaatkan hanya 28.723,2 ton atau 30,91% dari jumlah total potensi. Rendahnya tingkat pemanfaatan perikanan tangkap Kabupaten Pandeglang disebabkan oleh lemahnya armada perikanan tangkap, dimana 130 perahu tanpa motor, 269 motor tempel, 583 Kapal Motor 0-5 GT, 22 Kapal Motor 5-20 GT, dan 4 Kapal Motor 10-20 GT. Artinya, dari data itu menggambarkan bahwa armada perikanan tangkap Pandeglang umumnya masih beroperasi di daerah di bawah 12 mil yang kerap menimbulkann konflik horizontal serta di dominasi oleh armada tangkap skala kecil. Padahal sumberdaya perikanan di sekitar Perairan Selat Sunda dan Samudera Hindia merupakan daerah migrasi ikan-ikan pelagis besar, seperti tuna, marlin dan sejenisnya yang memerlukan armada tangkap skala besar dan teknologi canggih. Sementara untuk perikanan budi daya, panjang garis pantai kurang lebih 461,8 Km belum dimanfaatkan secara optimal untuk perikanan budi daya.

Selain itu, wacana pengembangan “Kota Pantai” yang terungkap pada tahun 2000 dapat menjadi pertimbangan Pemda dalam menciptakan pemerataan pembangunan di masa yang akan datang, mengingat Pandeglang mempunyai daerah pesisir dan laut yang cukup luas, dari Pantai Ujung Kulon hingga Pantai Carita. Sekali lagi penulis mengingatkan, bahwa untuk membangun wilayah pesisir dan laut harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary approach). Dikarenakan eksternalitas yang terjadi di sektor ini akan menimbulkan masalah yang kompleks, seperti kemiskinan, konflik, dan lain sebagainya.

Sebagai penutup dalam tulisan ini, penulis berharap bahwa Kabupaten Pandeglang yang genap berusia 130 mampu mengejar ketertinggalan dan mengentaskan masyarakatnya dari kubangan kemiskinan. Mampukah Pemerintah Daerah Pandeglang mewujudkannya ? Wallahualam.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: