Oleh: ikanbijak | Maret 14, 2008

Jangan Bilang Kita Surplus Ikan di ZEE

Jangan Bilang Kita Surplus Ikan di ZEE
Oleh AKHMAD SOLIHIN
Dimuat: Koran Harian Sore Sinar Harapan, 8 Juni 2004

Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ternyata masih menjadi polemik. Di satu sisi ada kekhawatiran bahwa proses perizinannya kental dengan KKN yang merugikan masyarakat nelayan kecil dan negara, dan secara ekologi telah mengakibatkan gejala over fishing. Sementara di sisi lain, adanya pandangan bahwa surplus sumber daya ikan (SDI) di ZEE suatu negara pantai wajib diberikan kesempatan kepada pihak asing untuk melakukan aktivitas pemanfaatannya (Kompas, 23/April/2004).

Dari benturan pandangan itu, persepsi kedua yang ingin saya kedepankan dan harus segera diluruskan. Ini mengingat bahwa hingga saat ini makna pemberian akses pemanfaatan surplus SDI di ZEE kepada pihak asing hanya dipahami sebagai suatu kewajiban negara pantai. Apakah pemberian surplus SDI di ZEE merupakan hak (right) negara lain, baik negara tak berpantai (land-locked state) maupun negara yang secara geografis kurang beruntung atau pemberian surplus SDI tersebut hanyalah kemurahan hati (good will) negara pantai (coastal state) dalam menjalin hubungan baik dengan negara tetangga?

Kentalnya pemahaman tentang adanya hak negara lain dalam memanfaatkan surplus SDI di ZEEI telah menimbulkan polemik dan kekhawatiran pemerintah Indonesia, sehingga surplus SDI tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban untuk diberikan. Untuk meluruskan pemahaman tersebut, marilah kita mencermati secara saksama tentang isi Konvensi Hukum Laut 1982 yang lebih dikenal Hukum Laut Internasional (United Nation Convention on the Law of The Sea/UNCLOS 1982) sebagai pedoman umum bangsa-bangsa di wilayah laut.

Bagi mereka yang memahami bahwa surplus SDI adalah hak negara lain dan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai untuk merelakan, mereka hanya membaca Pasal 62 ayat (2) KHL 1982 secara ”ceroboh”. Mereka mengabaikan klausul yang memunculkan kewajiban, yaitu adanya pernyataan bahwa apabila negara pantai tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan (capacity to harvest) seluruh jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan (JTB). Pasal 62 ayat (2) KHL 1982 harus dibaca dari kalimat pertama (kalimat klausul), bukannya dimulai dari kalimat akhir tentang kewajiban memberikan kesempatan (akses) pemanfaatan dari surplus SDI kepada negara lain karena ada surplus.

Tirulah Sikap Filipina

Dengan demikian, pernyataan surplus SDI di ZEEI perlu dicermati secara saksama oleh para pembuat keputusan, mengingat selama ini pemerintah ”beteriak”, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tentang keberadaan surplus SDI di ZEEI yang jumlahnya disebut-sebut sebesar 1,12 hingga 2,4 juta ton per tahun. Padahal pernyataan tersebut dapat menyudutkan pemerintah Indonesia karena akan memunculkan kewajiban untuk memberikan surplus tersebut kepada pihak asing.

Pernyataan tersebut berujung pada pertanyaan apakah surplus yang disebut-sebut oleh pemerintah tersebut secara implisit sengaja untuk mengundang kapal ikan asing di Perairan ZEEI? Seharusnya Pemerintah Indonesia meniru sikap Filipina yang secara terang-terangan mengatakan kepada dunia bahwa perairan ZEE-nya tidak mempunyai surplus, sehingga mereka terbebas dari kewajiban untuk memberikan izin operasi penangkapan ikan di perairan ZEE Filipina.

Oleh karena itu, untuk pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia di masa depan, pemerintah harus benar-benar meningkatkan pemanfaatan SDI secara optimal melalui peningkatan armada tangkap nasional (baca: pemberdayaan nelayan lokal), baik secara teknologi maupun kualitas SDM nelayan. Perhatian pemerintah yang serius terhadap kegitan perikanan tangkap nasional akan menjadikan dan menempatkan nelayan lokal benar-benar sebagai tuan rumah di negerinya sendiri, bukannya tamu seperti yang terjadi sekarang ini.

Program Gerbang Mina Bahari yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 11 Oktober 2003 di Provinsi Gorontalo, memungkinkan untuk dilakukannya penutupan akses pemanfaatan SDI oleh asing. Hal ini bisa dilakukan, dengan alasan bahwa Indonesia sedang memfokuskan pada pembangunan kelautan dan perikanan, termasuk pemberdayaan masyarakat nelayan lokal yang selama kurang lebih tiga dasawarsa termarginalkan dari kebijakan perekonomian nasional.

Laporan Data

Namun sebagai negara pantai yang baik, Indonesia tidak harus bersikap ekstrem dengan menutup serentak semua wilayah perairan ZEEI. Mengingat hukum kebiasaan internasional memberikan kesempatan pada pihak asing sangat berkaitan erat dengan JTB dan problem pemenuhan nutrisi dunia (kebutuhan pangan). Kegiatan penutupan akses negara lain di ZEEI bisa dilakukan secara bertahap, seiring dengan kemampuan efektivitas dan efisiensi armada tangkap nasional dalam memanfaatkan JTB di perairan ZEEI dan memenuhi tingkat kebutuhan dunia atas protein SDI.

Sementara itu, data kelautan dan perikanan Indonesia sangat lemah. Padahal akuntabilitas dan akuratibilitas data sangat diperlukan dalam membuat suatu kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan JTB SDI di perairan ZEEI. Oleh karena itu, tugas pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pembenahan data-data, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 61 KHL 1982, yaitu penentuan JTB di perairan ZEE yang dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik. Tidak hanya UNCLOS 1982 yang mensyaratkan bukti ilmiah terbaik, tetapi juga Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995, dan International Plan of Action-Illegal Unreported Unregulated (IPOA-IUU) Fishing 1999.

Dilihat dari hukum dan peraturan perikanan internasional, kelemahan data-data tersebut dapat mengancam perdagangan perikanan Indonesia di kancah internasional. IPOA-IUU fishing misalnya, mengatur praktik-praktik perikanan yang unreported seperti kesalahan data laporan, data laporan di bawah yang sebenarnya (under-reported), dan yang tidak dilaporkan. Ironisnya, berdasarkan pengamatan penulis, data-data didapat dari laporan hasil pendaratan ikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan Indonesia. Padahal tidak bisa dipungkiri, bahwa para nelayan asing dan lokal banyak yang melakukan aktivitas jual beli hasil tangkapan ikan di tengah laut, di samping pendaratan (transshipment) ikan yang dilakukan di negara asal. Akurasinya bisa dipermasalahkan.

Pemahaman terhadap pemberian akses atas surplus SDI di ZEEI adalah kewajiban negara pantai, perlu segera diluruskan. Hal ini dikarenakan, apabila pemberian akses terhadap surplus SDI itu memang betul-betul merupakan ”hak”, maka secara hukum apabila ”hak” tersebut dilanggar oleh negara pantai, tentunya pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan haknya itu melalui badan peradilan yang berwenang.

Sudah saatnya Indonesia berani mengatakan bahwa tidak ada surplus di ZEEI, yang tentu saja diiringi dengan peningkatan armada tangkap nasional dengan cara pemberdayaan nelayan lokal. Dengan adanya pernyataan (statement) dari pemerintah tentang tidak adanya surplus di ZEEI, maka Departemen Kelautan dan Perikanan tidak perlu repot-repot membuat keputusan menteri tentang penataan perizinan kapal ikan asing. Dan bagi TNI AL tidak akan dipusingkan lagi, karena mereka bisa secara tegas menindak setiap kapal ikan berbendera asing yang masuk Perairan ZEEI.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: