Oleh: ikanbijak | Maret 14, 2008

Desentralisasi Kelautan dan Kesejahteraan Nelayan

DESENTRALISASI KELAUTAN DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
Oleh: Akhmad Solihin
Dimuat: di Majalah Cakrawala TNI-AL RI. Edisi 380/2004

Bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999 telah menimbulkan diskursus pro dan kontra diberbagai bidang kepakaran, termasuk di dalamnya kompleksitas permasalahan di dunia kelautan dan perikanan. Seperti halnya perdebatan opini di Suara Pembaruan antara Candra Motik dengan Arif Satria pada Bulan Februari 2003 yang lalu. Candra sebagai orang hukum lebih menitikberatkan pada politik an sich karena hanya melihat konflik yang muncul akibat pemberlakukan Pasal 3 dan 10 UU No. 22/1999, sedangkan Arif mencoba membahas fenomena ini dari kaca mata sebagai orang sosiolog masyarakat pesisir dengan kekuatannya ilmu management fisheries.

Perdebatan pemikiran yang tertuang dalam sebuah media massa akan menimbulkan diskursif yang berkepanjangan, terutama dikalangan elit pembuat kebijakan (policy maker).Namun demikian, dibalik perdebatan itu ada benang merah yang dapat diambil untuk dirumuskan, sehingga dapat memberikan solusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Benang merah tersebut adalah adanya keinginan Candra dan Arif untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang selalu menyelubungi kehidupan masyarakat nelayan yang kerap memunculkan konflik, baik horizontal maupun vertikal. Selain itu, dari perdebatan itu juga adanya keinginan untuk menciptakan keberlangsungan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir umumnya dan nelayan khususnya.

Peta Perdebatan

Pemikiran Arif tentang makna “pengaplingan laut” sebenarnya harus dipahami sebagai kewenangan daerah dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan atas sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) yang selama ini dikuasai oleh Pemerintah Pusat, bukannya hak kedaulatan absolut atas suatu teritorial yang ditafsirkan salah oleh orang-orang daerah bahkan oleh orang-orang hukum sendiri. Sebenarnya pemikiran tentang “pengaplingan laut”nya Arif sudah dipublish dengan judul “Pengaplingan Laut dan Otonomi Daerah” (Kompas, 5 Februari 2001). Makanya pada tulisan kedua yang dimuat Suara Pembaruan ini, Arif menekankan dengan judul “Sekali lagi, Desentralisasi dan Pengaplingan Laut”. Artinya, Arif selalu konsisten dengan pemikirannya bahwa otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi kelautan harus menjadi pilihan utama dalam sebuah teori besar (grand theory) yang bertujuan kepada pembangunan masyarakat nelayan yang powerless dan dalam rangka mewujudkan kelestarian SDKP sebagai sumber kehidupan masyarakat pesisir.

Dari perdebatan kedua tulisan itu ada beberapa hal yang harus disikapi, yaitu : Pertama, kontraversi pemberlakuan Pasal 3 dan 10 UU No. 22/1999 yang menerangkan bahwa adanya pembagian kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut sejauh l2 mil dari pinggir pantai untuk Pemerintah Provinsi dan sepertiganya, yaitu 4 mil untuk Pemerintah Daerah. Inilah yang kemudian memunculkan perdebatan sengit para pakar di berbagai bidang sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, khususnya dikalangan stakeholder yang berkecimpung di dunia perikanan dan kelautan.

Pada awalnya, “pengaplingan laut” yang tertuang dalam Pasal 3 dan 10 itu merupakan suatu jawaban atas kegagalan kebijakan yang berlaku selama ini, dimana pemerintah pusat dengan kekuatan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mempunyai wewenang penuh, baik secara makro maupun ekstentif terhadap pengelolaan sumberdaya alam selama ini. Anggapan laut sebagai milik negara (state property) dengan model kebijakan Centralized Government Management (CGM) telah memunculkan eksternalitas di kegiatan perikanan tangkap.

Munculnya eksternalitas di perikanan tangkap tersebut diakibatkan oleh kebijakan CGM yang dicirikan oleh (Dahuri, 1999), yaitu : (1) doktrin milik bersama (commont property) yang mengakibatkan laut bersifat open acces, dimana tidak adanya batasan alat tangkap yang boleh digunakan, kapan dan dimana boleh melakukan penangkapan ikan, berapa jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta siapa saja yang mempunyai hak itu. Akibat kebijakan seperti ini, laut menjadi ajang pergulatan keserakahan para pemodal besar (kapitalis), dimana nelayan yang selalu menjadi korban ketidakbijakan pembangunan selama ini disertai dengan terjadinya degradasi lingkungan, over fishing, dan masalah-masalah lain yang kerap memicu terjadinya konflik; (2) sentralistis, dari pembuatan kebijakan hingga pengawasan tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat lokal; serta (3) antipluralisme hukum, padahal di beberapa wilayah pesisir Indonesia terdapat aturan-aturan lokal atau lebih dikenal Hak Ulayat Laut (HUL) yang dapat menjamin terciptanya kelestarian SDKP yang sudah berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan mempunyai kekuatan hukum yang sangat mengikat.

Kedua faktor yang disebutkan terakhir tidak kalah destruktifnya dengan faktor pertama, mengingat keduanya telah membunuh keberadaan partisipasi masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, sehingga masyarakat cenderung apatis dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan perairan laut yang terjadi di daerahnya. Hal ini disebabkan oleh memudarnya peran HUL akibat tidak adanya legitimasi dan pemerintah, seperti tidak adanya pengakuan HUL di UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Oleh sebab itu, seiring dengan pergeseran sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik merupakan tawaran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk merubah CGM menjadi CoManagement (kolaboratif pemerintah dan masyarakat) dengan cara merekonstruksi Community Based Management (CBM) yang selama ini berlaku di masyarakat pesisir, seperti Panglima Laot (Aceh), Awig-awig (Bali dan Lombok), Sasi (Maluku), dan masih banyak aturan lokal lainnya.
Kedua, maraknya konflik nelayan dipolitisir oleh orang-orang “pro status quo” akibat pemberlakuan UU No. 22/1999, seperti contoh kasus konflik nelayan pantura (Tegal dan Pekalongan) dengan nelayan Masalembo. Padahal konflik nelayan tidak hanya dipicu oleh perbedaan identitas, etnik, asal daerah atau lainnya yang menyebabkan konflik primordial. Melainkan masih banyak faktor-faktor lain yang sangat berperan dalam menciptakan konflik nelayan.

Dalam bukunya “Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir”, Arif Satria (2002) mengidentifiksikan konflik yang terjadi di masyarakat nelayan menjadi empat macam, yaitu : (1) konflik kelas, yaitu konflik yang terjadi antar kelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan (fishing ground), seperti konflik nelayan trawl di perairan pesisir yang sebenarnya wilayah tangkapan nelayan tradisional; (2) konflik orientasi, yaitu konflik yang terjadi antar nelayan yang memiliki perbedaan orientasi (jangka pendek dan jangka panjang) dalam pemanfaatan sumberdaya, seperti konflik horizontal antara nelayan yang menggunakan born atau potassium cyanide dengan nelayan lain yang alat tangkapnya ramah lingkungan; (3) konflik agraria, yaitu konflik yang terjadi akibat perebutan fishing ground. Konflik ini dapat terjadi pada nelayan antar kelas maupun nelayan dalam kelas sosial yang sama. Bahkan, konflik dapat juga terjadi antara nelayan dengan pihak bukan nelayan, seperti konflik penambangan pasir Riau, dimana nelayan harus berhadapan dengan para pengusaha penambang pasir; dan (4) konflik primordial, seperti yang telah disebutkan di atas. Namun jika ditelusuri lebih jauh, konflik identitas tersebut tidak bersifat murni, melainkan tercampur dengan konflik kelas maupun konflik orientasi yang sebenarnya kerap terjadi sebelum diterapkannya otonomi daerah. Dengan demikian, memang konflik nelayan yang terjadi sekarang ini bisa disebabkan oleh konflik identitas/primordial akibat pemberlakuan UU No.22/1999, namun jangan terlalu menyudutkan, mengingat konflik nelayan juga kerap muncul akibat esenjangan sosial.

Predikat yang disandang nelayan sebagai masyarakat miskin dari yang termiskin (poorest of the poor) disertai konflik yang selalu hadir disekitarnya akan selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka karena ketidakberdayaannya (powerless). Oleh karena itu, diperlukan political will and action dari pemerintah sebagai policy maker untuk menuntaskan permasalahan yang kompleks di wilayah pesisir ini. Salah satunya adalah dibuatnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat nelayan, seperti amandemen UU No. 9 Tahun 1985 dan ditetapkannya aturan teknis tentang pemberlakuan UU No.22/1999 melalui Peraturan Pemerintah, sehingga tidak lagi memunculkan bias penjabaran yang berujung pada konflik antar nelayan maupun antar daerah.


Responses

  1. Assalam,,
    Pak, saya terkesan dengan buku yang bapak buat yang berjudul Kebijakan Perikanan dan Kelautan ( Isu, Sintesis, dan Gagasan ). Alhamdulillah buku tersebut membuka pandangan saya tentang perikanan di Indonesia saat ini.,saya adalah mahasiswa FH Undip semester akhir yang insyaALLAH akan melakukan penulisan hukum tentang Hukum Perikanan. Mengingat masih sedikit tentang literatur tentang Hukum Perikanan, Syay ingin mensupport Bapak untuk tetap berkarya menghasilkan suatu gagasan2 dan ide untuk pengembangan perikanan di Indonesia yang sangat memprihatinkan ini..doain saya, Pak. semoga skripsi tentang Hukum Perikanan saya juga lancar.amien3x..

  2. Maaf, Pak. saya tadi salah kirim. yang benar adalah Akhmad Fauzi, bukan Anda. maaf saya lupa.

  3. kalau boleh, nanti bisa tidak dapat skripsinya, saya ingin tahu apa yang saudara teliti. Oh iya, kira-kira aspek apa yang saudara teliti? apa UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ? atau yang lain ?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: