Oleh: ikanbijak | September 23, 2010

Visi Pembangunan Kelautan Nasional

Visi Pembangunan Kelautan Nasional
Oleh Akhmad Solihin
Sumber: Suara Karr

Jumat, 27 Agustus 2010
Barter “pencuri ikan” asal Malaysia dengan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKP) Kepulauan Riau menyisakan permasalahan panjang yang memalukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar (namun belakangan istilah “barter” dibantah Menlu Marty Natalegawa). Hal ini dikarenakan penyelesaian kasus tragedi “barter pencuri ikan” tersebut diselesaikan dengan mengabaikan aspek hukum yang berlaku.

Apakah hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merasa inferior di hadapan Malaysia? Atau, dikarenakan ketiadaan ocean leadership pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajarannya? Atau bahkan, apakah mereka masih terjebak dalam pola pikir daratan (continental oriented) yang merupakan sisa warisan penjajah Belanda?

Terlepas dari pertanyaan tersebut di atas, tindakan aparat Malaysia melakukan pencegatan dan penangkapan petugas Indonesia adalah suatu tindakan negara yang sangat “menghina”. Sebagai negara yang bertetangga dan serumpun, Malaysia mengabaikan prinsip umum mengenai bertetangga secara baik (good neighbourliness) sesuai Pasal 74 Piagam PBB. Oleh karena itu, agar permasalahan ini tidak kembali terulang, dan dengan penanganan yang selalu reaktif, pemimpin Indonesia harus memiliki ocean leadership.

Kompleksitas permasalahan yang terkait dengan wilayah laut Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang marginalisasi kelautan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, sudah semestinya pemerintah menyusun kebijakan negara yang berdasarkan pada kepulauan (archipelagic based oriented). Hal ini karena konsep kepulauan berbicara utuh tentang darat, laut, dan udara sehingga dengan konsep tersebut, tidak ada yang merasa dimarginalkan dari kebijakan negara.

Dasar hukum Indonesia sebagai negara kepulauan sudah terpatri dalam UUD 1945. Pasal 25A amandemen kedua UUD 1945 jelas-jelas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk itu, agar bangsa ini bangkit dari keterpurukan, maka perlu pemahaman kembali tentang konsep negara kepulauan, sehingga sektor-sektor yang terdapat di kelautan dapat memberikan sumbangsih yang nyata terhadap bangsa Indonesia.

Amanat “suci” yang terpatri pada UUD 1945 akan dapat dilaksanakan apabila pemimpin Indonesia mempunyai jiwa ocean leadership. Hal penting yang harus dimiliki dalam ocean leadership adalah kejelasan visi pembangunan kelautan yang komprehensif dan terintegrasi.

Oleh karena itu, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, seharusnya Indonesia memiliki ocean policy yang kuat, seperti halnya Spanyol dengan “Spanish Marine Policy”-nya, atau Amerika Serikat (AS) dengan “US Ocean Policy”-nya. Lantas Inggris, Belanda, Portugal, dan negara-negara maritim lainnya yang mempunyai kejelasan visi pembangunan nasionalnya, di mana kelautan tidak hanya dipandang sebagai sektor pinggiran (periphery sector).

Kejelasan visi bangsa dengan mereposisi ocean policy sebagai “payung” dalam sebuah kebijakan nasional yang bersifat publik ini penting. Itu pun perlu dijabarkan dengan ocean economics (oceanomics) serta dalam kerangka tata kelola pemerintahan kelautan (ocean governance) yang diharapkan mampu bersinergi dengan pembangunan dunia dan menyejahterakan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia.

Lebih dari itu, sebagai payung kebijakan nasional, ocean policy mempunyai kemampuan untuk mengeliminasi konflik kelembagaan warisan Orde Baru yang selama ini kerap terjadi. Dengan demikian, visi pembangunan negara kepulauan Indonesia harus dituangkan dalam kebijakan nasional berupa ocean policy serta dijabarkan dalam ocean economic dan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang berbasiskan kelautan (ocean governance).

Pembentukan Coast Guard

Keberadaan ocean policy, ocean economic, dan ocean governance diharapkan mampu membuang egosektoral antarlembaga tinggi negara yang selama ini menghambat pembangunan kelautan Indonesia. Kasus penangkapan petugas DKP Kepri oleh aparat Malaysia adalah salah satu bukti bahwa koordinasi penegakan hukum di wilayah laut sangat lemah. Hal ini diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegakan hukum. Dengan demikian, kapal patroli DKP Kepri di sekitar perairan Tanjung Berikat tidak bisa membuktikan posisi pelanggaran nelayan dan aparat Malaysia tersebut.

Terlepas dari minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum, masalah yang paling mendasar sebagaimana telah diungkapkan adalah konflik kewenangan antarlembaga penegak hukum. Hal ini akibat tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang melandasi kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.

Hingga saat ini, kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dikavling-kavling oleh delapan lembaga penegak hukum di wilayah laut, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut, Polisi Air, Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan Perikanan-KKP, KPLP, Bea Cukai, Imigrasi, Badan Search and Rescue Nasional, dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Sementara itu, keberadaan Bakorkamla yang mempunyai tugas mengoordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu belum bisa diharapkan sebagaimana mestinya. Selain dasar hukumnya hanya diatur dalam peraturan presiden, kewenangan Bakorkamla pun sangat terbatas.

Oleh karena itu, sudah semestinya kewenangan penegakan hukum di wilayah laut ditangani oleh satu institusi tunggal yang sangat kuat, seperti institusi coast guard yang terdapat di beberapa negara maritim lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan “Sea and Coast Guard Indonesia” (SCGI) adalah suatu keharusan.

Meski demikian, pembentukan SCGI menuntut political will pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Berdasarkan kajian Bakorkamla (2008), belajar dari model-model coast guard di negara maju dan kebutuhan yang muncul dalam penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut di Indonesia, maka SCGI dapat memiliki fungsi penegakan hukum, pengawasan, dan atau pengendalian dalam tujuh bidang. Ketujuh bidang itu, tindak pidana di laut, keselamatan pelayaran, lingkungan laut dan sumber daya alam, lalu lintas orang (imigrasi), hama penyakit (karantina), pencarian dan pertolongan (SAR), dan lalu lintas barang (bea cukai).

Bagaimnapun, pembentukan “Sea and Coast Guard Indonesia” patut menjadi perhatian bersama seluruh masyarakat Indonesia, terlebih pihak eksekutif dan legislatif. Banyaknya lembaga penegak hukum bukannya menciptakan rasa aman, melainkan hanya menciptakan kekosongan hukum dan konflik kepentingan antarlembaga. Untuk itu, SCGI adalah jawaban atas kompleksitas permasalahan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Akankah pembentukan SCGI menjadi perhatian pemerintahan SBY? Semoga. *** >

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: