Oleh: ikanbijak | Juli 4, 2010

Paradigma Baru Pembangunan Berkelanjutan

Paradigma Baru Pembangunan Berkelanjutan

Oleh : Akhmad Solihin

Secara harfiah, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pertanyaannya adalah, apakah hanya ada tiga komponen utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan? Bagaimana dengan keberlanjutan komunitas dan kelembagaan? Memang, banyak diantara pakar hanya mengupas tiga unsur dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu social, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu, tulisan ini mencoba mendekontruksi pemikiran pembangunan berkelanjutan dalam teori sistem.

Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dipublikasikan oleh The World Concervation Strategy (WCS) pada tahun 1980 di Gland, Swiss dan menjadi pusat pemikiran untuk pembangunan dan lingkungan. Pada WCS tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai berikut : “Sustainable development – maintenance of essential ecological processes and life support systems, the preservation of genetic diversity, and the sustainable utilization of species and ecosystems”. Definisi lain yang terkenal dikemukakan oleh World Commission on Environtment and Development (WCED) 1978, yang dikenal pula dengan nama Komisi Bruntland, adalah “pembangunan yang memenuhi generasi kini tanpa membahayakan generasi mendatang untuk dapat memenuhi sendiri kebutuhan mereka”.

Dengan menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan serta menerangkan implikasi dibaliknya, Komisi Bruntland kemudian mengidentifikasikan tujuh tujuan penting untuk kebijakan pembangunan dan lingkungan. Ketujuh tujuan tersebut, yaitu meliputi : (1) memikirkan kembali makna pembangunan; (2) mengubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pada pembangunan dari pada sekedar pertumbuhan); (3) memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi; (4) menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu; (5) mengkonversi dan meningkatkan sumber daya; (6) mengubah arah teknologi dan mengelola resiko; dan (7) memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Menindaklanjuti publikasi Our Common Future, banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan, tanpa pedoman atau prinsip, tidak mungkin menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan berkelanjutan, atau apakah suatu prakarsa konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan kebijakan dan lingkungan diatas, selain dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, pembangunan juga mendukung prinsip-prinsip kehidupan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu: (1) menghormati dan memelihara komunitas kehidupan; (2) memperbaiki kualitas hidup manusia; (3) melestarikan daya hidup dan keragaman bumi; (4) menghindari sumber daya – sumber daya yang tidak terbarukan; (5) berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi; (6) mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang; (7) mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri; (8) menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan pelestarian; dan (9) menciptakan kerja sama global (Supardi, 2003).

Sebagaimana yang telah disebutkan, dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga komponen utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Setiap komponen tersebut saling berhubungan dalam satu sistem yang dipicu oleh kekuatan dan tujuan. Sektor sosial bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar manusia, pencapaian aspirasi individu dan kelompok, dan penguatan nilai. Sektor ekonomi untuk melihat pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan konsumsi barang-barang dan jasa pelayanan. Sektor lingkungan difokuskan pada perlindungan integritas sistem ekologi (Munasinghe 2002).

Ini mengindikasikan bagaimana menggabungkan kerangka “sustainomics”, dan dasar hubungan pengetahuan trans-disiplin, akan mendukung pendugaan komprehensif dan keseimbangan trade-off dan sinergi yang mungkin terjadi dalam pembangunan berkelanjutan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Apabila keseimbangan ini diabaikan, maka akan mengakibatkan kehancuran sumberdaya dan masalah lingkungan lainnya.

Namun demikian, pengelolaan sumberdaya merupakan upaya yang dinamis. Hal ini sesuai dengan perspektif para stakeholder yang senantiasa berkembang. Sebagai implikasi dari perkembangan perspektif tersebut, penyesuaian atau perubahan dapat terjadi pada tujuan, strategi dan kegiatan pengelolaan sumberdaya. Oleh karena itu, berdasarkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya harus memperhatikan dimensi lain agar lebih komprehensif.


Paradigma Baru

Pada awalnya, pengelolaan sumberdaya cenderung hanya bertujuan melestarikan sumberdaya. Hal ini didasari oleh paradigma konservasi (conservation paradigm) yang dipelopori sejak lama oleh para ilmuwan biologi. Dalam paradigma ini, keberlanjutan sumberdaya diartikan sebagai konservasi jangka panjang (long-term conservation) sehingga suatu kegiatan akan disebut “berkelanjutan” apabila mampu melindungi sumberdaya dari kepunahan. Dengan demikian, konsep ini memberikan sedikit perhatian pada tujuan manusia dalam melakukan kegiatan pemanfaatan tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1950-an dominasi paradigma konservasi mendapat tentangan dari paradigma lain yang disebut paradigma rasionalitas (rationalization paradigm). Paradigma ini memfokuskan pada keberlanjutan sumberdaya yang rasional secara ekonomi dan mendasarkan argumentasinya pada konsep pencapaian keuntungan maksimal dari sumberdaya ikan.

Kedua paradigma diatas dikritisi oleh paradigma yang baru, yaitu paradigma sosial dan komunitas (community paradigm). Paradigm ini dikembangkan oleh Anthony T Charles (2001) dalam bukunya “Sustainable Fishery System”. Dalam paradigma yang baru ini, keberlanjutan sumberdaya dicapai melalui pendekatan kemasyarakatan. Artinya, keberlanjutan sumberdaya diupayakan dengan memberi perhatian utama pada aspek keberlanjutan masyarakatnya sebagai sebuah sistem komunitas.

Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepetingan kelestarian sumberdaya (as resources) itu sendiri atau keuntungan ekonomi (as rents), akan tetapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas masyarakatnya (sustainable community) yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi dan komunitas (Adrianto, 2004). Paradigma baru pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dipaparkan Charles (2001) mengandung aspek-aspek, yaitu: Pertama, keberlanjutan ekologi, seperti memelihara keberlanjutan stok/biomass sehingga melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistem dengan perhatian utama. Kedua, keberlanjutan sosio-ekonomi, dengan cara memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku usaha pada tingkat individu. Mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan perhatian keberlanjutan. Ketiga, keberlanjutan komunitas, meliputi keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat. Keempat, keberlanjutan kelembagaan, menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang sehat sebagai prasyarat ketiga pembangunan berkelanjutan.

Sebagai penutup, aspek-aspek pembangunan berkelanjutan sangat dinamis. Hal ini sesuai dengan tujuan dan kondisi suatu negara. Dalam perspektif negara berkembang sebagaimana yang terjadi di Indonesia, maka paradigm baru pembangunan berkelanjutan yang memasukan unsur sosial-ekonomi, ekologi, komunitas dan institusi harus menjadi perhatian pemerintah. Mengingat, implementasi paradigma baru pembangunan berkelanjutan ini didukung oleh suasana pemerintahan yang terbuka dan desentralistik.


Responses

  1. salam..
    boleh titip link ya?
    muslimshare

    http://muslimshare.wordpress.com

    kalo uda dipasang, jangan lupa mampir dan tar dilink balik…

  2. [...] Solihin.http://ikanbijak.wordpress.com/2010/07/04/paradigma-baru-pembangunan-berkelanjutan/.6 April [...]


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: