Oleh: ikanbijak | April 24, 2008

Pukat Harimau Boleh Menjaring di Seluruh RI

Pukat Harimau Boleh Menjaring di Seluruh RI
Martina Prianti
posted by kontan on 04/10/08

http://kontan-harian.info/index.php?action=view&id=9687&module=newsmodule&src=%40random461b9fcfee020

JAKARTA. Negeri ini sepertinya tak mau belajar dari pengalaman. Pemerintah akan menghidupkan lagi trawl. Semula, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi cuma membatasi penggunaan trawl di wilayah utara Kalimantan Timur. Tapi kebijakan itu kini berubah lebih drastis. Trawl boleh menjaring ikan di seluruh Indonesia.
Padahal, kapal nelayan berjaring trawl atau yang terkenal dengan nama pukat harimau, mampu mengeruk ikan sampai ke bayi-bayinya. Ekosistem laut pun jadi berantakan. Tak hanya itu, penggunaan trawl seringkali menjadi pemancing pertikaian antarnelayan.
Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Ali Supardana beralasan, pencabutan larangan penggunaan trawl itu sesuai rekomendasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Selama ini, trawl hanya boleh di Kalimantan Timur, ke depan pemakaian trawl boleh di seluruh Indonesia,” katanya, Rabu (9/4).
Bappenas memang merekomendasikan DKP membuka izin penggunaan trawl, kecuali di kawasan konservasi. Alasannya, nelayan di berbagai daerah juga menggunakan trawl, meski dengan sebutan yang berbeda.
Karena itu, Bappenas juga menyarankan DKP untuk merevisi Keputusan Presiden no. 39/1980 tentang larangan penggunaan trawl. Tapi, DKP cuma menyiapkan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum untuk penggunaan trawl.
Ali mengatakan, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang segera terbit, pemerintah akan mengatur agar penggunaan trawl tidak serampangan. Misalnya, penggunaan trawl di laut yang dekat perbatasan negara tetangga.
“Larangan juga berlaku di wilayah yang tidak mendapatkan jaminan masyarakat setempat bahwa penggunaan trawl tidak mengganggu lingkungan dan menimbulkan konflik,” katanya.
Sebaliknya, pemerintah akan mengizinkan pemakaian trawl di wilayah tertentu lantaran ada permintaan dari masyarakat setempat karena wilayah laut di sana masih kaya. “Kami akan selektif dalam memberikan izin, kami masih mengkaji batasan-batasannya,” papar Ali.
Bappenas juga mengusulkan agar DKP mewajibkan penggunaan peralatan yang dapat mencegah masuknya non target species, pembatasan ukuran kapal, dan juga ukuran minimum untuk lebar mata jaring.

About these ads

Responses

  1. Lagi-lagi DKP cuci tangan dan mencari pembenaran dari kajian orang lain.
    Ironisnya, kutipan mereka sangat dangkal dan cenderung mengutip pernyataan yang mendukung pembenaran mereka.
    Kalau kita baca kajiannya Bappenas, tidak sama seperti apa yang dikutip ungkapkan Dirjen Perikanan Tangkap DKP.

    Kalau kita baca kajian Bappenas secara utuh menyeluruh dan “bijak”, semestinya DKP tidak menyitir secara serampangan.

    Meski Bappenas merekomendasikan pemberian ijin terbatas, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: the best scientific evidence sebagaimana yang diamanatkan CCRF 1995 dan semua instrumen hukum internasional tentang perikanan. Pertanyaannya, apakah DKP telah melakukan kajian yang diamanatkan atau direkomendasikan Bappenas, sebelum dikeluarkannya suatu aturan.

    Bappenas mensyaratkan minimal DKP harus melakukan kajian, (1) dimensi ekologis, (2) dimensi teknis, dan (3) dimensi sosial dan kelembagaan.

    Berdasarkan informasi dari DKP, Permen No. 6 Tahun 2008 dikeluarkan tanpa kajian terlebih dahulu, alias tidak lebih dari “sopir tembak”.
    Ketiadaan kajian inilah, yang menimbulkan pertanyaan diseluruh stakeholder perikanan, khususnya LSM lingkungan.

    Jadi, DKP harus bijak membaca kajian Bappenas.
    Karena anda telah melakukan kesalahan dalam penafsiran.
    Bacalah secara utuh.

  2. Bung Ikan Bijak,

    Berhubung Saya sudah lama tidak menyentuh dunia kelautan mohon bimbingannya, ini bukan tanggapan (response) tapi lebih ke pertanyaan
    1. yang menertibkan penggunaan trawl di indonesia siapa? apakah DKP atau ada institusi lain?
    2. apakah peraturan yang merevisi Keputusan Presiden no. 39/1980 tentang larangan penggunaan trawl sudah keluar?
    3. pihak/institusi/perusahaan mana yang PALING di untungkan dengan (AKAN) keluarnya peraturan baru ini…

    sekian dulu, terima kasih

  3. Untuk pertanyaan Pertama, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengeluarkan Permen No. 6 Tahun 2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan ikan Pukat Hela di Kalimantan Timur bagian Utara.
    Jadi, dalam hal ini yang mengeluarkan adalah DKP.

    Untuk pertanyaan kedua, ini yang menjadi pertanyaan saya ke kawan-kawan di DKP. Keppres No. 39 Tahun 1980 belum dicabut.
    Kawan-kawan DKP berargumen, Keppres No. 39 Tahun 1980 tidak perlu dicabut, karena ada dua hal yang menggugurkan, yaitu: (1) Cantolan Keppres No. 39 Tahun 1989 telah dicabut (Ordonansi Perikanan Pantai), (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan penetapan alat tangkap diatur oleh menteri.
    Kedua argumen DKP tersebut saya bantah di artikel “Cacat Hukum Pukat Hela”, bisa dibaca di kategori tulisan lepas.

    Untuk pertanyaan ketiga, siapa yang diuntungkan, saya belum bisa berkomentar. DKP selalu bilang, bahwa ini desakan atau permintaan nelayan di perbatasan yang melihat alat tangkap trawl digunakan nelayan malaysia. Namun sepengetahuan saya, di sebatik memang banyak trawl, tapi pemiliknya orang-orang malaysia.

    Terima kasih

  4. bung ikan bijak
    sebelumnya maaf,saya cuma mau nanya
    1.apakah trawl(pukat harimau) bisa beroprasi di semua laut indonesia.?
    2.apakah klo trawl beroprasi kembali tidak merugikan nelayan kecil.?

    • Yang jelas, trawl diperbolehkan beroperasi di perairan pantai kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan laut Arafura dengan batas koordinat 130′ B.T. ke Timur sesuai Kepres No. 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang, selain itu dilarang.
      Kalau dioperasikan, harus memenuhi prasyarat dulu, kalau tidak, jangan pernah karena akan menimbulkan permasalahan.

  5. setidak nya pemerintah (DKP) memberi batasan cara pengoprasian alat tangkap dari segi bentuk dan ukurannya, sehingga para nelayan kacil tidak merasa di anak tirikan.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: