Oleh: ikanbijak | Maret 18, 2008

Menyangsikan Pemberantasan Illegal Fishing

Menyangsikan Pemberantasan Illegal Fishing
Oleh Akhmad Solihin
Dimuat: di Koran Suara Karya, 12 Agustus 2005

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menabuh genderang perang terhadap sesuatu yang ilegal, termasuk memerangi praktik-praktik pencurian ikan (illegal fishing) yang diamini oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) yang baru. Program ini sangat wajar diprioritaskan, karena illegal fishing di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, di samping telah menimbulkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Praktik illegal fishing juga menyebabkan jatuhnya harga diri dan kedaulatan bangsa yang dianggap tidak mampu mengurus negaranya.

Namun demikian, niatan suci pemerintah tersebut tampaknya sulit diwujudkan. Hal ini dikarenakan permasalahan di wilayah laut yang terkait dengan illegal fishing sangat kompleks, seperti adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan disertai konflik kewenangan atau ego sektoral antarinstitusi negara dalam memainkan perannya. Selain itu, ada hal lain yang lebih memilukan sekaligus memalukan, yaitu dipermainkannya hukum oleh beberapa oknum dari masing-masing institusi negara yang rela “menjual” bangsa ini. Oleh karenanya, apakah pemerintah mampu menuntaskan benang kusut illegal fishing, mengingat masing-masing institusi negara ikut bermain dalam kasus ini?

Kasus illegal fishing merupakan kisah lama yang tidak pernah tuntas, karena dari dulu ceritanya selalu sama, yaitu adanya permintaan para pelaku “pencuri ikan” untuk melakukan aktivitas illegal (pencurian ikan). Ironisnya, permintaan tersebut diterima secara diam-diam dan bahkan terbuka, asalkan sesuai dengan tarif (baca: uang pelicin) yang disyaratkan oleh para petugas dan aparat penegak hukum.

Ruwetnya mengurai benang kusut permasalahan illegal fishing disebabkan sedikitnya oleh dua hal. Pertama, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung pada ketidakjelasan institusi negara mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan illegal fishing. Di samping menyebabkan konflik kepentingan antarinstitusi negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut juga menciptakan celah hukum bagi para pihak yang nakal untuk mempermainkan hukum. Adapun institusi negara yang terkait dalam pemberantasan illegal fishing, termasuk yang oknum aparatnya diduga mempermainkan hukum, di antaranya Departemen Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Laut, Syahbandar, Direktorat Migrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNI AL, Polisi Air, dan Bea Cukai.

Berdasarkan hasil investigasi sebuah media Ibukota mengenai permasalahan illegal fishing (Media Indonesia, 2-7 Mei 2005), bila diurai berdasarkan tindakan dan permainan hukum, terdapat tiga kelompok institusi negara. Kelompok pertama yang oknum aparatnya mempermainkan proses kelengkapan perizinan kapal dan alat tangkap, termasuk di dalamnya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Perhubungan Laut, dan Syahbandar. Modus yang biasanya dilakukan oleh pihak asing yang bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk mengelabui petugas, biasanya dilakukan perubahan penampilan kapal yang menyerupai kapal lokal, setelah itu dilakukan pengecatan ulang dan modifikasi serta pemberian nama lokal. Ironisnya, kesepakatan antara pengusaha asing dan pengusaha lokal tersebut mendapat restu dari aparat yang terkait dengan proses perizinan.

Kelompok kedua yang oknum aparatnya mempermainkan proses perizinan ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya Direktorat Migrasi dan Departemen Tenaga Kerja. Selain banyaknya prosedur, pengurusan izin tenaga asing juga menuntut banyaknya biaya sebagai uang pelicin. Misalnya, untuk mengurus izin kerja tenaga asing (IKTA) di Depnaker, pengusaha harus menyetor uang per bulannya sebesar 100 dolar AS.

Kelompok ketiga yang oknum aparatnya mempermainkan proses penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah TNI AL, Polisi Air, Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP). Kapal asing sengaja dibiarkan masuk untuk menambah kekayaan oknum aparatur. Hal ini dikarenakan setiap kapal yang tertangkap diharuskan membayar minimal puluhan juta rupiah bahkan terkadang sampai ratusan juta rupiah sesuai dengan harga izin resmi.

Artinya, operasi kapal ikan asing di Indonesia sudah diketahui oleh para aparat. Selain itu, untuk alasan keamanan, pengusaha juga harus mengeluarkan uang sebesar Rp 12 juta per kapal untuk instansi tertentu guna mendapatkan selembar sertifikat surat kerja sama agar terhindar dari pemeriksaan dan penangkapan oleh Polisi Air dan Direktorat PSDKP.

Kedua, sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut sangat lemah, baik dari teknologinya maupun sumberdaya manusianya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa luasnya lautan Indonesia memerlukan sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai. Namun kelemahan sarana dan prasarana bukan satu-satunya faktor yang harus dipersalahkan, mengingat berdasarkan hasil investigasi, maraknya aktivitas illegal fishing lebih disebabkan oleh permainan hukum oknum-oknum di masing-masing institusi negara yang terlibat.

Di tengah maraknya kegiatan illegal fishing, Pemerintah Indonesia dituntut (oleh masyarakat internasional) untuk melakukan pemberantasan terhadap illegal fishing sesuai dengan International Plan of Action (IPOA) yang merupakan salah satu hasil dari FAO Ministerial Meeting on Fisheries pada tahun 1999. IPOA kekan oleh Pemerintah Indonesia melalui National Plan of Action (NPOA).

Dalam mengurai permasalahan illegal fishing, ada tiga hal yang harus dituntaskan. Pertama, membenahi tumpang tindih peraturan perundang-undangan di wilayah laut. Terkait dengan masalah ini Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sempat gundah, sehingga meminta menteri-menteri terkait untuk menuntaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan mengenai kemaritiman dalam waktu enam bulan yang dimulai pertengahan Juni 2005.

Kedua, lengkapi sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, pemerintah harus rela mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk ini, karena teknologi yang diperlukan sangat mahal.

Ketiga, membenahi sekaligus membersihkan oknum-oknum petugas dan aparat penegak hukum yang kerap mempermainkan hukum. Meski peraturan perundang-undangan dibenahi serta sarana dan prasarana dilengkapi, tanpa diikuti pembenahan mental dan pembersihan oknum-oknum petugas dan aparat penegah hukum, maka mustahil permasalahan illegal fishing dapat terselesaikan. ***

About these ads

Responses

  1. apa saya bisa mendapatkan buku ttg hukum perikanan??? saya cari tapi tdk dpt??

    katanya itu buku lama
    dan buku apa yang membahas ttg ILLEGAL fishing?
    apa saya juga harus membuat ttg hukum lautnya juga……?

    tims

  2. Memang itu buku lama, bisa saya copykan, tapi nanti di ganti ya hehehehe.
    Mengenai buku illegal fishing ada karangan Victor Nikijuluw, tapi belum saya tampilkan. Cuma itu yang ada.
    untuk bahas illegal fishing, perlu dibahas juga hukum lautnya, yaitu UNCLOS 1982, FAO Compliance agreement 1993, UN Fish Stock Agreement 1995, CCRF 1995, dan IPOA on IUU Fishing 2001.

  3. Ingin tanya mengenai:

    Bagaimana HUKUM di Indonesia mengenai kapal asing yang mungkin berupa kapal pesiar pribadi kecil – yang memancing secara REKREASI di wilayah perairan Indonesia? Hasil pancingan jelas BUKAN untuk tujuan komersil.

    Thanks!

  4. Nah itu, sampai saat ini, sepengetahuan saya, pemerintah Indonesia belum mengatur mengenai sport fishing dan recreational fishing

  5. assalamualaikum, salam sejahtera, pak yang saya ingin tanyakan apakah ada permasalahan dalam penerapan hukum pidana materiil nya khususnya untuk kasus illegal fishing, mohon petunjuk, trim’s GBU

  6. sangat menarik membahas illegal fishing di wilayah ZEE indonesia…

    apakah ada buku referensi ttg illegal fishing terkait dengan penerapan instrumen hukum internasional??

    apakah penyelesaian illegal fishing hanya dapat dilakukan berdasarkan dengan UU perikanan. ? ada tidak nya perarturan pelaksanaan nya??

  7. kebetulan tesis saya illegal fishing, maunya diterbitkan tapi lihat dulu, saya mau ke jerman selama dua bulan (april dan mei), jadi sepulang dari jerman mau di garap.
    Memang belum ada bahan yang penerapan illegal fishing dalam perspektif hukum,
    mengenai peraturan perundang-undang, tidak hanya UU Perikanan, banyak peraturan menteri kelautan yang mengaturnya

    • penyelesain Illegal Fishing hanya dapat dilakukan dengan uu perikanan aja k ???nya,..
      atau ada UU laen yg mengatur
      mohon batuannya y bang,..!!!

  8. Secara hukum, pemberantasan iilegal fishing tidak hanya UU Perikanan, ada juga peraturan perundang-undangan lain seperti peraturan menteri

    • hi…
      salam kenal…
      saya mau tau donk..
      ada ga sih upaya Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya (illegal fishing) di tingkat ASEAN…..
      trimakasih

  9. hukum diindonesia sudah cukup untuk melindungi hnya saja penegak hukum yng kurang memaksimalkn penjagaaan karena bnyaknya kendala d’negara ini, jd perlu kiranya pmerintah dan stackholder terkait untuk menelaah kmballi hasil yg telah diperoleh dari apa yg telah diselenggarakan..
    minimnya sarana dan prasaarana adalah penghambat utama untuk mencegah ilegal fishing maupun transformasi data yg tidak maksimal antara daerah dan pusat……….

  10. kebetulan saya membahas skripsi tentang illegal fishing yang terjadi di Indonesia
    mohon bantuannya untuk refrensi buku dengan informasi yang menunjang untuk penulisan skripsi saya ( lebih memungkinkan tentang hukum dan kasus – kasusnya )
    thx

    • fikri…
      aQ juga mau penelitian tentang illegal fishing.
      klu boleh aQ minta FB km biar Qt bisa saling tukar info.
      soalnya data2 tentang illegal fishing susah di dapat.
      thx sblmx

  11. ada G penelitian tentang illegal fishing???
    dan kalau boleh saya minta refernsi buku serta informasi yg berkaitan dengan illegal fishing.

  12. assalaammualaikum kk…
    saya kebetulan ngambil skripsi ttg illegal fishing,pi dosen saya blg, cb kaitkan ke highly respiratory species…
    maksudna apa yah kk??
    n kalo bleh mnt saran,, kalo illegal fishing dispesifikan ma hukum internasional,,gmna yah kk??
    thx before

    • Yang dimaksud mungkin highly migratory species (HMS)? bukan highly respiratory species.
      Maksudnya, ikan-ikan yang bermigrasi luas (lintas benua) sepeti tuna.
      Untuk UNCLOS pakai aturan Laut Lepas (high seas), namun karena belum jelas, makanya diatur lagi oleh FAO Compliance Agreement 1993 untuk kapal-kapal penangkap ikan di laut lepas, dan tahun 1995 ada lagi UN Fish Stock Agreement, jadi itulah hard law yang mengatur HMS disamping konvensi-konvensi organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO).
      untuk soft lawnya (IPOA on IUU Fishing 2001).

  13. slamat pagi pak, perkenalkan nama saya E. Subardi dan bekerja sebagai peneliti di Kemenkeu ingin menanyakan apakah bapak punya pengalaman dalam menghitung potensi perikanan laut terutama perikanan tangkap hal ini sangat penting nantinya sebagai dasar dalam perhitungan-perhitungan dalam penerimaan negara, mohon bantuannya untuk bisa sharing perhitungan potensi perikanan laut tersebut, trims wasalam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: